Patutkah Secara Etik Eks Terpidana Korupsi Menjadi Komisaris BUMN ?

"Integritas bukan hanya tentang apa yang kita lakukan saat orang lain melihat, tapi juga tentang keputusan yang kita buat saat hanya diri kita yang tahu. Menjaga integritas di setiap langkah adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang kokoh."

Pengangkatan eks terpidana korupsi sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini menuai kontroversi di kalangan publik. Sebagai seorang praktisi di bidang Risk Management, saya merasa penting untuk menganalisis kebijakan ini secara mendalam. Apakah benar langkah ini dapat memberikan manfaat bagi BUMN, ataukah sebaliknya, justru menciptakan risiko dan masalah baru yang berdampak pada kinerja dan reputasi perusahaan negara?

Risiko dan Etika dalam Penunjukan Komisaris BUMN

Penunjukan seorang eks terpidana korupsi menjadi komisaris BUMN seharusnya dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Dalam Peraturan Menteri BUMN yang terbaru, dinyatakan bahwa seorang komisaris tidak boleh pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan. Meskipun aturan ini memberikan batas waktu lima tahun, permasalahan etika dan kepantasan tetap menjadi sorotan utama.

Baca juga: Kepatutan dalam Kekuasaan: Memahami Fenomena Korupsi, Flexing, dan Permintaan THR oleh Pejabat Negara dan Keluarga Mereka

Kehadiran mantan terpidana korupsi di posisi penting seperti komisaris dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa BUMN tidak serius dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Sebagai aset negara, BUMN seharusnya dijaga integritasnya dengan sangat ketat, terutama dalam hal pengangkatan pejabat tinggi yang akan menentukan arah strategis perusahaan.

Potensi Konflik Kepentingan dan Beban Bagi BUMN

Selain itu, penunjukan ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika individu tersebut memiliki hubungan dekat dengan tokoh politik atau partai tertentu. Konflik kepentingan ini bisa mengganggu proses pengambilan keputusan yang objektif dan transparan, yang pada akhirnya dapat merugikan BUMN dan kepentingan negara secara keseluruhan. Ada kekhawatiran bahwa pengangkatan seperti ini lebih didasari pada pertimbangan politis daripada pertimbangan profesional dan kompetensi.

Baca juga: Menjaga Kredibilitas Kepolisian: Tindakan yang Tepat Saat Pelanggaran Kode Etik Terjadi

Potensi konflik kepentingan ini dapat memperburuk citra BUMN di mata publik dan investor. Keputusan yang tidak berbasis meritokrasi dan kompetensi dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BUMN. Hal ini juga berpotensi menjadi beban berat bagi BUMN, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perusahaan milik negara yang seharusnya beroperasi dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Pentingnya Kepemimpinan Berintegritas

Kepemimpinan berintegritas di lingkungan BUMN sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara dapat menjalankan misinya dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Eks terpidana korupsi, meskipun telah menjalani hukuman, masih memiliki bayang-bayang masa lalu yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan integritas lembaga.

Dalam perspektif Human Capital, ini merupakan isu serius. Mengapa? Karena tentu saja ini berpotensi menurunkan motivasi dan moral karyawan yang bekerja di bawah kepemimpinan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas dan transparansi.

Pengangkatan pejabat tinggi, seperti komisaris BUMN, seharusnya berdasarkan pada kompetensi, rekam jejak yang bersih, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika yang tinggi. Langkah ini akan memastikan bahwa kepemimpinan di BUMN dapat bekerja secara efektif dan efisien, tanpa terhalang oleh isu-isu yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik.

Kebijakan yang Lebih Bijak untuk Masa Depan

Melihat dari berbagai sudut pandang di atas, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih bijak dalam pengangkatan komisaris BUMN di masa depan. Transparansi dalam proses seleksi dan penunjukan, serta memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki rekam jejak yang bersih dan kompetensi yang sesuai, adalah langkah awal yang baik. Selain itu, penekanan pada integritas dan etika dalam pengangkatan pejabat BUMN akan membantu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa BUMN dapat beroperasi dengan maksimal untuk kepentingan negara.

Kesimpulan

Pengangkatan eks terpidana korupsi sebagai komisaris BUMN menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika, kepatutan, dan potensi konflik kepentingan. Untuk memastikan BUMN tetap menjadi aset berharga bagi negara dan masyarakat, sangat penting untuk menjalankan proses penunjukan pejabat tinggi dengan integritas tinggi dan transparansi. Hanya dengan cara ini, BUMN dapat melanjutkan perannya sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, tanpa dibebani oleh isu-isu yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik.

Kedepannya, mari kita berharap bahwa pengangkatan komisaris BUMN didasarkan pada meritokrasi, kompetensi, dan integritas, demi masa depan yang lebih baik dan transparan bagi perusahaan milik negara kita.