Keputusan PKS untuk bergabung dengan KIM Plus dan mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilgub Jakarta 2024 jelas memicu gejolak internal.Â
Lebih parah lagi, keputusan ini diambil dengan meninggalkan sosok Anies Rasyid Baswedan yang sebelumnya dianggap sebagai simbol perjuangan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Langkah ini bukan hanya memecah belah internal partai, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen PKS untuk tetap konsisten pada nilai-nilai yang selama ini mereka gaungkan.
Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa keputusan politik yang diambil tanpa mempertimbangkan masukan dari Dewan Pakar telah menimbulkan persepsi negatif dan mencederai integritas partai.Â
Para Dewan Pakar, yang terdiri dari 45 anggota yang sebelumnya dilantik dengan harapan dapat memperkuat visi dan misi partai, kini merasa terkhianati. Â
3. Krisis Kepercayaan: Antara Kepentingan Elit dan Suara Rakyat
Keputusan politik PKS yang cenderung berorientasi pada kekuasaan mengundang pertanyaan besar: Apakah partai politik masih mendengar suara rakyat atau hanya terfokus pada kepentingan elitnya?Â
Soenarko, salah satu anggota Dewan Pakar yang mundur, secara terang-terangan menyebut bahwa keputusan PKS untuk bergabung dengan KIM Plus dan mendukung Bobby Nasution di Sumatera Utara merupakan langkah yang melanggengkan politik dinasti Presiden Joko Widodo.Â
Hal ini menunjukkan betapa jauhnya garis perjuangan PKS telah bergeser, dari partai yang dulu berdiri bersama rakyat menjadi alat politik yang mengejar kepentingan kekuasaan.
Krisis ini tidak hanya mengguncang kepercayaan internal partai, tetapi juga menciptakan jurang yang semakin lebar antara partai dan konstituennya. PKS, yang selama hampir satu dekade berada di posisi yang dianggap memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat, kini menghadapi tudingan bahwa mereka lebih mendengarkan kepentingan elit partai daripada suara rakyat. Â
4. Menata Ulang Peran Dewan Pakar dalam Politik Indonesia
