"Menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi hingga diadopsi dalam Peraturan KPU adalah tanggung jawab kita bersama, demi menjaga keadilan, demokrasi, dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ketika hukum dijunjung tinggi, kita membangun bangsa yang lebih adil dan bermartabat."
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan penegasan atas prinsip supremasi hukum yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen bangsa. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, yang menegaskan batas usia calon kepala daerah dan menurunkan ambang batas perolehan suara partai politik, menjadi tonggak penting dalam menjaga keadilan dan inklusivitas dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, perjalanan untuk mengimplementasikan putusan ini masih panjang dan membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Artikel ini akan membahas pentingnya mengawal keputusan MK tersebut hingga benar-benar diadopsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terlaksana.
Dampak Demonstrasi Terhadap Isu Revisi RUU Pilkada
Aksi demo atau demonstrasi yang berlangsung secara masif di DPR RI Jakarta dan beberapa daerah pada Kamis, 22 Agustus 2024, terkait isu revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, memberikan beberapa dampak signifikan terhadap dinamika politik dan legislasi di Indonesia. Pertama, tekanan politik yang muncul akibat demonstrasi ini memaksa DPR dan pemerintah untuk meninjau kembali revisi RUU Pilkada. Besarnya skala aksi dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kuatnya penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan putusan MK dan semangat demokrasi di Indonesia.
Kedua, aksi ini berhasil meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu konstitusional dan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi. Simbol Garuda Biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" dan tagar #KawalKeputusanMK yang viral di media sosial, itu mencerminkan efektivitas kampanye digital dalam menyebarkan pesan gerakan.
Selain itu, demonstrasi ini juga berdampak langsung pada proses legislasi di DPR. Rapat Paripurna yang akan menyetujui pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum, menunjukkan bahwa tekanan dari demonstrasi telah mempengaruhi proses legislasi dan mungkin akan memotong jalannya revisi RUU Pilkada menjadi undang-undang. Keresahan demokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat melalui demonstrasi ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Isu revisi RUU Pilkada dianggap sebagai langkah mundur dalam proses demokratisasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang integritas demokrasi yang kita bangun bersama.
Terakhir, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam demonstrasi ini, termasuk mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, artis, dan buruh, menegaskan bahwa isu revisi RUU Pilkada bukan hanya perhatian kalangan tertentu, melainkan menyentuh kepentingan berbagai lapisan masyarakat.
Pentingnya Keputusan MK dalam Sistem Demokrasi
Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan publik. Keputusan MK adalah final dan mengikat, yang berarti semua pihak---termasuk pemerintah, DPR, dan KPU---wajib menghormati dan melaksanakannya. Keputusan ini lahir dari proses peradilan yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek keadilan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, ketika MK memutuskan untuk membatalkan revisi undang-undang tertentu atau menetapkan syarat baru, seperti yang tercantum dalam putusan nomor 60 dan 70 tahun 2024, ini bukan sekadar sebuah dokumen hukum, tetapi merupakan refleksi dari suara rakyat dan prinsip demokrasi yang harus ditegakkan.
