Terlebih lagi, advokasi perubahan dan revisi UU KPK juga perlu diutamakan untuk memastikan independensi dan efektivitas lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar hukum dan GCG, proses revisi dapat lebih komprehensif dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
3. Transparansi Penanganan Kasus
Dalam menangani kasus Firli Bahuri, penting untuk menegakkan transparansi. Update berkala mengenai perkembangan penyelidikan dan tindakan yang diambil perlu diberikan kepada publik. Integrasi teknologi dan media sosial dapat memastikan informasi disampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat.
Proses penyelidikan juga perlu dipercepat dengan tujuan memastikan pengungkapan informasi yang lebih terbuka kepada publik. Libatkan pihak independen dalam memantau perkembangan kasus untuk menjamin keobjektifan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki keyakinan dalam penanganan kasus ini.
4. Penguatan GCG Internal
Untuk meningkatkan tata kelola institusi yang baik (Good Corporate Governance) di KPK, langkah pertama adalah memperkuat sistem internal. Ini melibatkan peningkatan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala.
Selain itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, perlu melibatkan lembaga independen dalam melakukan audit internal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh tingkatan lembaga. Dengan demikian, KPK dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik.
5. Reformasi Kompensasi dan Transparansi Kekayaan
Untuk meningkatkan tata kelola institusi yang baik, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, diperlukan penerapan standar yang lebih ketat terkait dengan pengungkapan kekayaan dan sumber pendapatan bagi pejabat publik. Selanjutnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, perlu melibatkan lembaga independen. Langkah ini mencakup pengauditan keuangan dan aset pejabat tinggi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Penting juga untuk mengevaluasi dan mereformasi sistem kompensasi. Ini melibatkan peningkatan transparansi terkait kekayaan dan gaya hidup pegawai, terutama pimpinan lembaga. Terakhir, perlu disusun kebijakan yang memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh pegawai dan sesuai dengan norma-norma GC.
Dengan serangkaian langkah ini, diharapkan tata kelola institusi dapat ditingkatkan secara signifikan.
