4. Penurunan Aktivitas dan Anggota. Beberapa koperasi yang beroperasi di sektor-sektor yang terdampak langsung, seperti pariwisata, perhotelan, atau transportasi, dapat mengalami penurunan drastis dalam aktivitas dan jumlah anggota. Banyak koperasi yang terpaksa mengurangi operasional mereka atau bahkan tutup karena rendahnya permintaan atau pembatasan kegiatan.
5. Peningkatan Biaya Operasional. Koperasi juga dihadapkan pada peningkatan biaya operasional selama pandemi COVID-19. Mereka mungkin perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk menjaga kebersihan dan keselamatan, seperti menyediakan alat pelindung diri, mengatur prosedur sanitasi yang ketat, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan lainnya. Semua ini dapat menambah beban finansial koperasi.
Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja koperasi dapat bervariasi tergantung pada sektor usaha, ukuran koperasi, dan strategi yang diadopsi oleh masing-masing koperasi. Beberapa koperasi telah berhasil beradaptasi dengan situasi baru dengan mengembangkan model bisnis baru, memanfaatkan teknologi digital, dan menjalin kemitraan strategis.
Peran Penting Koperasi di Indonesia: Dukungan Pemerintah, Digitalisasi, dan Potensi UMKM
Koperasi telah menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Gerakan koperasi pertama di Indonesia dimulai oleh R.A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Meskipun demikian, kondisi terkini koperasi di Indonesia dalam konteks Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan beberapa perubahan yang menarik.
Dalam pandangan pemerintah, koperasi dianggap sebagai entitas penting dalam perekonomian yang diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan swasta dan BUMN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa saat ini terdapat sekitar 151.000 koperasi aktif di Indonesia dengan 37 juta anggota, dan volume usaha mereka mencapai 266 triliun rupiah (ppid.menlhk.go.id). Namun, Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan penurunan jumlah koperasi di Indonesia dari 152.174 unit pada tahun 2019 menjadi tidak diketahui jumlahnya pada tahun 2022. (www.unesa.ac.id).
Meskipun ada penurunan jumlah koperasi, pemerintah tetap memberikan dukungan melalui berbagai program, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah berjalan sejak tahun 2020 (ekon.go.id). Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi koperasi sebagai langkah penting dalam pengembangan dan modernisasi mereka, yang tercermin dalam kebijakan yang telah dipromosikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sorotan penting. UMKM diidentifikasi sebagai solusi potensial dalam menghadapi ancaman resesi pada tahun 2023, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat signifikan (www.its.ac.id).
Secara keseluruhan, meskipun jumlah koperasi di Indonesia mengalami penurunan, mereka tetap menjadi bagian penting dari perekonomian. Pemerintah memberikan dukungan untuk pengembangan koperasi dan mendorong digitalisasi sebagai cara yang menjanjikan untuk memodernisasi operasi mereka. UMKM juga diakui sebagai solusi potensial untuk menghadapi tantangan resesi di masa mendatang.
Menghidupkan dan Memajukan Koperasi di Kementerian: Pertanyaan, Strategi, dan Rencana Aksi
Untuk menghidupkan dan memajukan koperasi di Kementerian di Indonesia, berikut beberapa pertanyaan penting yang perlu diajukan. Sejumlah pertanyaan di bawah ini ini sudah diurutkan dari yang strategis, taktis hingga teknis.
