Dalam perspektif risk management, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementrian Keuangan memiliki risiko reputasi yang cukup tinggi karena terkait dengan beberapa kasus oknum di Bea Cukai yang telah dilaporkan ke publik. "Budaya kasus" yang berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem manajemen risiko organisasi. Risiko reputasi yang terjadi dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap DJBC dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pemerintah. Ini dapat mempengaruhi operasi organisasi dan bahkan dapat menurunkan pendapatan DJBC.
Kasus pungutan liar yang diduga dilakukan oleh pejabat Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta dan modus dugaan pungli berjemaah PNS Bea dan Cukai di Kualanamu menunjukkan adanya risiko kecurangan dalam sistem pungutan bea dan cukai. Risiko ini dapat merugikan negara dalam bentuk kerugian keuangan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Bea Cukai.
Dugaan aksi pamer harta, dinonaktifkannya pegawai Bea Cukai terkait pelanggaran integritas, terkuaknya kasus korupsi terkait impor tekstil, surat terbuka yang bongkar pelanggaran pejabat Bea Cukai, pegawai Bea Cukai yang menyebut warganet sebagai "babu & bacot", tebus piala diminta nyanyi hingga bayar Rp 4 juta, acak-acak koper anak Gus Dur, dan pamer harta juga menunjukkan adanya risiko pelanggaran integritas di Bea Cukai. Risiko ini dapat mengganggu operasi organisasi dan menimbulkan kerugian finansial dan reputasi.
Oleh karena itu, DJBC perlu memperkuat sistem manajemen risiko dan melakukan tindakan pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko kecurangan dan pelanggaran integritas. Ini dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan etika dan integritas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang terlibat dalam pelanggaran. Tindakan ini dapat membantu DJBC untuk memperbaiki reputasi dan membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap organisasi.
4 Pertanyaan Penting dan Strategis untuk Kemenkeu
Berkait dengan sejumlah kasus yang terjadi 3 tahun terakhir ini, rasanya perlu diajukan kepada Kemenkeu 4 pertanyaan ini :
1. Apakah ada sistem pengawasan dan kontrol yang efektif di DJBC untuk mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi, pungutan liar, dan pelanggaran integritas lainnya?
2. Apakah DJBC memiliki prosedur dan standar yang jelas untuk memilih dan menempatkan pejabat dan pegawai, serta mengevaluasi kinerja mereka secara teratur?
3. Bagaimana DJBC menangani masalah kepatuhan dan integritas? Apakah ada program pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada pejabat dan pegawai untuk meningkatkan integritas dan etika kerja mereka?
4. Apakah DJBC memiliki strategi jangka panjang yang jelas dan terukur untuk memperbaiki kinerja dan mengatasi masalah yang ada? Apakah strategi ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, aktivis anti korupsi, dan media?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemenkeu atau menteri keuangan dapat memahami situasi yang sebenarnya di DJBC. Juga mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat membantu dalam merancang rencana aksi yang tepat untuk memperbaiki sistem dan budaya kerja di DJBC. Tujuannya, agar dapat menciptakan institusi yang terpercaya, kredibel dan profesional.
4 Hal yang Penting Diprioritaskan di DJBC
Atas fakta dan sejumlah temuan-temuan yang disorot public dan media, rasanya tak ada salahnya bila dilakukan setidaknya 4 hal ini :
Pertama, prioritas utama adalah memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan integritas di dalam DJBC, serta menghilangkan praktik-praktik pungutan liar dan pelanggaran integritas lainnya. Selain itu, harus juga dipastikan bahwa DJBC memiliki sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif untuk menghindari terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar di masa depan.
Kedua, fokus kerja terutama harus difokuskan pada perubahan budaya kerja di DJBC, memperkuat pengawasan dan pemeriksaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam organisasi.
Ketiga, restrukturasi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa DJBC memiliki struktur organisasi yang tepat dan efektif. Restrukturasi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan dampaknya pada karyawan dan layanan DJBC. Pemisahan DJBC dari Kemenkeu sebagai sebuah institusi terpisah, tak ada salahnya dikaji ulang dan dilihat kemaslahatannya.
Keempat, transformasi manajemen yang harus dilakukan secara cepat, sistemik dan lengkap. Antara lain meliputi:
1. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan. Pastikan bahwa DJBC memiliki sistem pengawasan dan pemeriksaan yang kuat dan efektif untuk menghindari terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar di masa depan.
2. Memperbaiki budaya kerja. Tetapkan nilai-nilai integritas dan transparansi sebagai dasar budaya kerja di DJBC dan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari.
3. Memperkuat pengawasan internal. Tingkatkan kemampuan DJBC untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik korupsi dan pungutan liar melalui sistem pengawasan internal yang lebih efektif.
4. Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif. Kembangkan sistem pelaporan yang efektif dan terbuka untuk memastikan bahwa karyawan dapat melaporkan praktik-praktik yang tidak etis tanpa takut represalias.
5. Memperkuat kemitraan dengan pihak luar. Perkuat kemitraan DJBC dengan masyarakat sipil, organisasi internasional, dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DJBC.
6. Memperbaiki manajemen dan struktur organisasi. Pastikan bahwa DJBC memiliki manajemen yang efektif dan struktur organisasi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.
Perkuat Sistem Manajemen Risiko dan Perbaiki Reputasi: Kesimpulan dan Saran untuk DJBC dan Kemenkeu
DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) perlu memperkuat sistem manajemen risikonya untuk mengatasi tingginya risiko reputasi saat ini. Khususnya yang terkait dengan beberapa kasus korupsi, penipuan, dan pelanggaran integritas yang melibatkan beberapa pejabatnya. Insiden-insiden tersebut menunjukkan kelemahan dalam sistem manajemen risiko organisasi dan dapat merusak kepercayaan publik kepada DJBC dan pemerintah. Juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan rusaknya reputasi organisasi.
Untuk mengurangi risiko kecurangan dan pelanggaran integritas, DJBC perlu mengambil beberapa langkah penting dan stratejik. Antara lain dengan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan internalnya. Lalu memberikan pelatihan etika dan integritas kepada pejabat dan karyawan. Juga menegakkan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pelanggaran.
Lebih jauh, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga perlu mengajukan beberapa pertanyaan strategis penting untuk menyikapi situasi. Termasuk dengan merencanakan strategi jangka panjang yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, aktivis antikorupsi, dan media. Peningkatan budaya kerja, peningkatan integritas, dan penghapusan praktik korupsi dan pelanggaran integritas di lingkungan DJBC harus diprioritaskan. Khususnya yang berfokus pada perubahan budaya, penerapan sistem pengawasan yang efektif, dan perbaikan prosedur pengelolaan SDM.
