Dalam perspektif risk management, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementrian Keuangan memiliki risiko reputasi yang cukup tinggi karena terkait dengan beberapa kasus oknum di Bea Cukai yang telah dilaporkan ke publik. "Budaya kasus" yang berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem manajemen risiko organisasi. Risiko reputasi yang terjadi dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap DJBC dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pemerintah. Ini dapat mempengaruhi operasi organisasi dan bahkan dapat menurunkan pendapatan DJBC.
Kasus pungutan liar yang diduga dilakukan oleh pejabat Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta dan modus dugaan pungli berjemaah PNS Bea dan Cukai di Kualanamu menunjukkan adanya risiko kecurangan dalam sistem pungutan bea dan cukai. Risiko ini dapat merugikan negara dalam bentuk kerugian keuangan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Bea Cukai.
Dugaan aksi pamer harta, dinonaktifkannya pegawai Bea Cukai terkait pelanggaran integritas, terkuaknya kasus korupsi terkait impor tekstil, surat terbuka yang bongkar pelanggaran pejabat Bea Cukai, pegawai Bea Cukai yang menyebut warganet sebagai "babu & bacot", tebus piala diminta nyanyi hingga bayar Rp 4 juta, acak-acak koper anak Gus Dur, dan pamer harta juga menunjukkan adanya risiko pelanggaran integritas di Bea Cukai. Risiko ini dapat mengganggu operasi organisasi dan menimbulkan kerugian finansial dan reputasi.
Oleh karena itu, DJBC perlu memperkuat sistem manajemen risiko dan melakukan tindakan pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko kecurangan dan pelanggaran integritas. Ini dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan etika dan integritas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang terlibat dalam pelanggaran. Tindakan ini dapat membantu DJBC untuk memperbaiki reputasi dan membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap organisasi.
4 Pertanyaan Penting dan Strategis untuk Kemenkeu
Berkait dengan sejumlah kasus yang terjadi 3 tahun terakhir ini, rasanya perlu diajukan kepada Kemenkeu 4 pertanyaan ini :
1. Apakah ada sistem pengawasan dan kontrol yang efektif di DJBC untuk mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi, pungutan liar, dan pelanggaran integritas lainnya?
2. Apakah DJBC memiliki prosedur dan standar yang jelas untuk memilih dan menempatkan pejabat dan pegawai, serta mengevaluasi kinerja mereka secara teratur?
3. Bagaimana DJBC menangani masalah kepatuhan dan integritas? Apakah ada program pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada pejabat dan pegawai untuk meningkatkan integritas dan etika kerja mereka?
4. Apakah DJBC memiliki strategi jangka panjang yang jelas dan terukur untuk memperbaiki kinerja dan mengatasi masalah yang ada? Apakah strategi ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, aktivis anti korupsi, dan media?
