Pejabat publik harus menghindari mengurus organisasi dengan memberikan instruksi melalui media sosial. Lebih bijak untuk memberikan arahan secara internal dan meredakan ketidakpuasan atau kegelisahan di dalam organisasi.
Selain itu, ketika pejabat publik memperlihatkan ketidakpuasan atau kegelisahan di media sosial, hal tersebut bisa berdampak jauh kemana-mana. Â Hal ini bisa membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan organisasinya.Â
Sebaiknya, postingan pejabat di medsos dibatasi hanya untuk yang penting dan strategis saja. Juga bisa untuk meluruskan persepsi, memberikan remindset, melakukan reframing positif, dan memotivasi.Â
Termasuk didalamnya membangkitkan roda organisasi lebih kencang dan solid lagi. Tahanlah emosi, hal-hal yang bisa diselesaikan di internal organisasi nanti disampaikan saja di rapat internal organisasi.
Adab, Etika dan Kesantunan Tetap Haruslah Dijaga
Negeri ini dikenal dengan masyarakatnya yang santun dengan adat ketimuran yang dipegang teguh. Oleh karena itu, pejabat publik harus sadar bahwa mengungkapkan curhat di ruang publik itu tak baik.Â
Bisa merusak emosi masyarakat dan tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Adab, etika dan kesantunan, apalagi berkait dengan masalah internal organisasi, harus dijaga dengan baik dan apik.
Intinya, organisasi publik harus fokus pada perbaikan internal tanpa mengungkapkan kegelisahan dan curhat di ruang publik. Pejabat publik harus sadar bahwa kekayaan dan gaya hidup mewah bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan memperburuk citra organisasi.Â
Pejabat publik harus memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Perbaikan organisasi harus dilakukan melalui upaya-upaya yang proaktif dan transparan, seperti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
