Mohon tunggu...
Agung MSG
Agung MSG Mohon Tunggu... Wiraswasta - Insan Pembelajar

Insan Pembelajar yang senang mempelajari bidang Personal Development dan Operasional Management, serta penulis buku: Be A Rich Man (Pustaka Hidayah, 2004), Retail Risk Management in Detail (IMan, 2010), dan The Prophet Natural Curative Secret – Divinely, Scientifically and Naturally Tested and Proven (Nas Media Pustaka, 2022). Aktif mengajar di Komunitas E-Flock Indonesia di Indonesia, serta memberikan pelatihan online di Arab Saudi, Ghana, Kamboja, Qatar, dan Thailand. Agung juga dikenal sebagai penulis lepas di berbagai majalah internal perusahaan, blogger di Medium.com, dan penulis aktif di Kompasiana.com. Saat ini aktif memberikan pelatihan di berbagai asosiasi bisnis, kementerian, universitas, sekolah, hingga perusahaan publik di berbagai kesempatan, Agung MSG mengusung filosofi hidup untuk mengasihi, menyayangi, berbagi, dan berkarya mulia. @agungmsg #haiedumain email: agungmsg@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kasus Korupsi Pegawai Pajak: Solusi Efektif Mengatasi dan Meningkatkan Integritas

26 Februari 2023   11:41 Diperbarui: 26 Februari 2023   11:41 1022
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sejumlah kasus korupsi dan pencucian uang yang pernah terjadi dan melibatkan pegawai DJP kini kembali mendapat sorotan tajam. Termasuk kasus terbaru melibatkan anak dari pegawai DJP yang melakukan tindak kejahatan secara biadab.

Padahal, besaran tunjangan dan gaji pegawai DJP termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan instansi pemerintahan lainnya. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terus-menerus untuk meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme petugas pajak di Indonesia.

Sebagai praktisi risk management dan praktisi crisis management, penting untuk memahami bahwa kasus seperti ini dapat berdampak pada reputasi perusahaan atau instansi terkait, baik secara internal maupun eksternal. 

Oleh karena itu, perusahaan atau instansi tersebut perlu melakukan evaluasi risiko secara terus-menerus dan menetapkan strategi untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Selain itu, juga perlu ada peningkatan pengawasan dan kontrol internal untuk memastikan bahwa pegawai mematuhi kode etik dan melakukan tindakan dengan integritas yang tinggi.

Sebagai rekomendasi, perusahaan atau instansi terkait perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh petugas pajak serta mengambil tindakan tegas dan sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, perusahaan atau instansi tersebut juga perlu melakukan pelatihan dan pengembangan karir bagi petugas pajak, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja mereka, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan tindakan korupsi.

Lebih jauh pemangku kepentingan seperti DJP, perusahaan, kepolian, kejaksaan, KPK, PPATK, BI dan perusahaan go publik, perlu duduk bersama. Yaitu untuk membangun sistem pajak di Indonesia yang baik, benar, transparan, akuntabel dan profesional.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun