Masyarakat harus dapat memantau dan mengawasi kinerja lembaga penegak hukum secara efektif agar tercipta integritas yang tinggi di dalam institusi pemerintah.
Menjawab Pertanyaan Kritis untuk Mengatasi Penyalahgunaan Wewenang Petugas Pajak di Indonesia
Beragam saran, ulasan dan masukan dari masyarakat, birokrat, teknokrat hingga para pakar sudah pernah menyampaikan pendapatnya untuk DJP. Mengatasi masalah penyalahgunaan wewenang petugas pajak akan lebih baik bila dilihat dari perspektif reformasi birokrasi.
Saatnya kita kini Kembali pada tujuan awal reformasi birokrasi. Antara lain dengan mempertanyakan ulang, sejumlah pertanyaan yang dirasakan akan membantu reformasi birokrasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan wewenang petugas pajak di Indonesia, di antaranya :
1. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak?
2. Apa saja tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang petugas pajak, sehingga dapat mencegah terjadinya praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang?
3. Bagaimana memastikan bahwa petugas pajak hanya menerima penghasilan yang sesuai dengan tugas dan wewenang mereka, dan tidak memperoleh kekayaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil pekerjaannya?
4. Bagaimana cara untuk meningkatkan integritas petugas pajak, misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kinerja petugas pajak dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan wewenang?
5. Apa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan etika kerja petugas pajak, seperti pelatihan, pengembangan karir, dan sistem penghargaan berbasis kinerja?
6. Bagaimana memastikan bahwa petugas pajak tidak terlibat dalam praktik korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui penggunaan jasa pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan profesional bagi petugas pajak di Indonesia.
Menjaga Integritas dan Efektivitas Sistem Pajak Negara: 6 Pertanyaan Strategis yang Perlu Diatasi"
Dengan pola yang sama, untuk menjaga integritas dan efektifitas system pajak, maka perlu dimunculkan setidaknya 6 pernyaan strategis. Berikut adalah beberapa pertanyaan tajam, penting, dan stratejik lainnya yang dapat membantu menciptakan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme petugas pajak negara :
1. Bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pajak untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi?
2. Bagaimana mengembangkan sistem pengawasan yang independen dan efektif, yang dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mencurigakan dan meminimalkan risiko pelanggaran oleh petugas pajak?
3. Bagaimana memastikan bahwa petugas pajak memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan profesional, termasuk dalam hal pelatihan, sertifikasi, dan fasilitas kerja yang memadai?
4. Bagaimana membangun mekanisme pengaduan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak dengan mudah dan aman?
5. Bagaimana memastikan bahwa petugas pajak melakukan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu?
6. Bagaimana membangun sistem insentif dan penghargaan yang mendorong petugas pajak untuk bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan transparansi yang tinggi, sehingga tercipta budaya kerja yang sehat dan positif?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat membantu menciptakan sistem pajak yang efektif, efisien, dan adil, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi oleh petugas pajak negara.
Kesimpulan dan Rekomendasi
