Sambo Sudah Divonis Mati, Ini Pekerjaan Rumah yang Besar Buat Polisi

Irjen Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta terkait pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. 

Kejadian kebijakan yang melibatkan pimpinan polisi sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang menyalahgunakan wewenang (antara lain merusak tempat kejadian perkara) dan melakukan tindakan kriminal, adalah hal yang sangat serius dan merugikan bagi masyarakat.

Dalam perspektif manajemen risiko dan manajemen krisis, sangat penting untuk memastikan bahwa kepolisian sebagai sebuah organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari tindakan pimpinan penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang.

Baca juga: Vonis Ferdy Sambo Akan Dibacakan....

Untuk mencegah hal tersebut, organisasi institusi kepolisian harus menerapkan praktik manajemen risiko dan krisis yang kuat dan efektif. 

Ini termasuk memastikan bahwa sistem pengawasan dan kontrol yang berlapis telah diterapkan, memastikan bahwa pimpinan penegak hukum dan seluruh anggotanya memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab.

Selain itu, memastikan bahwa mekanisme respons cepat dan efektif tersedia jika terjadi tindakan pimpinan penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang.

Baca juga: Optimalkan Manajemen Risiko: Dari Subyektif ke Kuantifikasi Risiko

Dengan memastikan bahwa praktik-praktik ini diterapkan, organisasi dapat memastikan bahwa pimpinan penegak hukum tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, dan memastikan bahwa tindakan pimpinan penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang dapat dikenai sanksi yang adil dan dapat dikendalikan dan diterima dengan cepat dan efektif. 

Ini akan memastikan bahwa organisasi dapat mempertahankan integritas dan membangun kepercayaan masyarakat sebagai momen yang sangat penting bagi kinerja dan keberhasilannya

Baca juga: Fokus Risk-Management: Pikirkan yang Tak Terpikirkan

Preventing Police Abuse of Power

Untuk mencegah pimpinan penegak hukum dari menyalahgunakan wewenangnya, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan dan kontrol yang kuat. Sistem ini dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pimpinan penegak hukum sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

2. Adanya mekanisme pelaporan dan investigasi. Ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan yang merugikan oleh pimpinan penegak hukum dan memastikan bahwa tindakan tersebut ditindaklanjuti secara adil dan objektif.

3. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Ini memastikan bahwa pimpinan penegak hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan tidak menyalahgunakan wewenang.

4. Adanya sanksi bagi pelanggaran. Sanksi yang tegas dan adil dapat membantu mencegah pimpinan penegak hukum dari melakukan tindakan yang merugikan dan menyalahgunakan wewenang.

5. Kultur organisasi yang baik. Kultur organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dapat membantu mencegah pimpinan penegak hukum dari menyalahgunakan wewenang.

Namun, perlu diingat bahwa mencegah pimpinan penegak hukum dari menyalahgunakan wewenang adalah tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu.

Buat Sistem Pengawasan Berlapis

Untuk membuat sistem pengawasan dan kontrol yang kuat dan berlapis bagi pimpinan penegak hukum, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendirikan lembaga pengawasan independen. Lembaga ini dapat memantau dan mengawasi tindakan pimpinan penegak hukum dan memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan wewenang.

2. Memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengawasan dan kontrol yang transparan dan akuntabel memastikan bahwa setiap tindakan pimpinan penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dianalisis oleh masyarakat.

3. Menerapkan standar yang jelas. Standar yang jelas dalam tindakan dan pengambilan keputusan pimpinan penegak hukum memastikan bahwa mereka beroperasi dengan profesionalisme dan tidak menyalahgunakan wewenang.

4. Menyediakan mekanisme laporan dan investigasi. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan yang merugikan oleh pimpinan penegak hukum dan memastikan bahwa tindakan tersebut ditindaklanjuti secara adil dan objektif.

5. Mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan kontrol memastikan bahwa mereka memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa pimpinan penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang.

6. Mendirikan mekanisme penegakan hukum yang kuat. Penegakan hukum yang kuat memastikan bahwa pimpinan penegak hukum yang melakukan tindakan yang merugikan dapat dikenai sanksi yang tegas dan adil.

Dengan memastikan bahwa sistem pengawasan dan kontrol memiliki berbagai lapisan dan melibatkan berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa pimpinan penegak hukum beroperasi dengan profesionalisme dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Bangun Kultur Organisasi Kepolisian yang Kuat, Jelas dan Cepat

Kepolisian sebagai organisasi, perlu segera memformulasikan kembali bagaimana cara yang kuat, jelas dan cepat untuk membangun kultur organisasi yang baik sedemikian rupa.

Oleh karena itu, sehingga pimpinan polri hingga seluruh anggotanya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab, serta dapat membantu mencegah pimpinan penegak hukum dari penyalahgunakan wewenang.

Untuk membangun kultur organisasi yang baik dan memastikan bahwa pimpinan penegak hukum dan seluruh anggota dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan nilai-nilai yang jelas. Mengidentifikasi dan menetapkan nilai-nilai yang diterima oleh organisasi dan memastikan bahwa setiap anggota memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.

2. Mendidik dan melatih anggota. Mendidik dan melatih anggota tentang nilai-nilai dan standar profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa mereka memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tugas sehari-hari.

3. Menegakkan standar yang jelas dan adil. Memastikan bahwa setiap anggota dikenai sanksi yang adil jika melanggar standar yang ditetapkan, memotivasi mereka untuk beroperasi dengan integritas dan profesionalisme.

4. Mendorong keterbukaan dan transparansi. Mendorong keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan operasi organisasi, memastikan bahwa setiap anggota merasa terlibat dan memiliki peran aktif dalam membangun kultur organisasi yang baik.

5. Memberikan insentif dan pengakuan. Memberikan insentif dan pengakuan kepada anggota yang menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam tugas sehari-hari, memotivasi mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkah laku tersebut.

6. Mendorong partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan kontrol, memastikan bahwa mereka merasa terlibat dan memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa anggota organisasi beroperasi dengan integritas dan profesionalisme.

Dengan menerapkan praktik-praktik ini, kultur organisasi yang baik dapat dibangun dan memastikan bahwa pimpinan penegak hukum dan seluruh anggotanya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab, dan mencegah pimpinan penegak hukum dari menyalahgunakan wewenang.

Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi

Menjaga integritas dan memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kepolisian tidak disalahgunakan adalah hal yang sangat penting bagi kepercayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat yang adil dan demokratis. 

Solusi efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan memastikan bahwa kewenangan kepolisian tidak melebihi batas-batas hukum. Penegakkan hukum dan keadilan berlaku sama bagi siapa saja, termasuk bagi aparat keamanan itu sendiri. 

Ini akan membantu mencegah tindakan merugikan dan memastikan bahwa kepolisian memegang teguh integritas dan profesionalisme mereka sebagai pemegang tugas publik.

Kebijakan yang melibatkan pimpinan polisi yang menyalahgunakan wewenang merupakan hal yang sangat serius dan merugikan bagi masyarakat. 

Dalam perspektif manajemen risiko dan manajemen krisis, penting bagi kepolisian untuk menerapkan praktik manajemen risiko dan krisis yang kuat dan efektif.

Kepolisian dapat mencegah pimpinan penegak hukum di level apa pun dari menyalahgunakan wewenang dengan cara menerapkan sistem pengawasan dan kontrol yang kuat dan berlapis. 

Kemudian disempurnakan dengan adanya mekanisme pelaporan dan investigasi, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, adanya sanksi bagi pelanggaran, dan kultur organisasi yang baik.

Akhirnya, demi pemulihan citra dan nama baik kepolisian, kepolisian harus memastikan bahwa sistem pengawasan dan kontrol yang berlapis diterapkan. Juga memastikan bahwa pimpinan penegak hukum dan seluruh anggotanya memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. 

Selain itu harus juga memastikan bahwa mekanisme respons cepat dan efektif tersedia jika terjadi tindakan pimpinan penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang. Ini akan membantu mempertahankan integritas dan membangun kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang.

Pekerjaan rumah yang besar ini, In Syaa Allah dapat diselesaikan dengan baik agar kepolisian kembali menjadi institusi kepolisian yang berwibawa, hebat, dan dapat dipercaya.