Manajemen Risiko dalam ERP, Sudah Benarkah Sejak Awal?

Pilihan penggunaan transportasi publik atau pribadi tergantung dari faktor biaya, waktu, tuntutan pekerjaan dan kenyamanan. 

Namun, pemberlakuan ERP dapat mempengaruhi pilihan ini. Dan untuk tarif yang dikenakan dan jam-jam tertentu yang diterapkan dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat di Jakarta.

Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemerintah kota DKI agar pemberlakuan sistem ERP dapat sukses:

• Pengkajian yang baik untuk menentukan jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP dan pada waktu-waktu mana biaya ini akan dikenakan.
• Sistem teknologi yang andal dan memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan untuk mengenakan biaya ERP aman, andal, dan mudah digunakan oleh pengemudi.
• Informasi yang cukup kepada pengemudi tentang jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP, waktu-waktu biaya ini akan dikenakan, dan bagaimana cara membayar biaya ini.
• Alternatif transportasi umum yang cepat, nyaman dan terjangkau, sehingga pengemudi dapat memutuskan untuk tidak mengendarai mobil dan melewati jalur yang dikenakan biaya ERP. Syukur-syukur transportasi publik masal itu murah dan bahkan gratis.
• Penyesuaian yang dinamis. Jalur-jalur dan waktu-waktu biaya ERP sesuai dengan perkembangan kondisi lalu lintas di kota, sehingga dapat memaksimalkan efektivitas sistem ini dalam mengurangi kemacetan. Saat liburan panjang, lebaran atau saat jalan relatif lenggang, tentu biaya harus lebih murah.
• Evaluasi yang terus-menerus. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem ERP yang diterapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

Sebelum program ERP diberlakukan, beberapa saran terbaik dari kacamata Risk Management antara lain:

• Identifikasi semua risiko potensial yang terkait dengan implementasi ERP, seperti risiko keamanan data, risiko pengembangan sistem yang tidak sesuai, dan risiko akseptabilitas masyarakat.
• Analisis risiko potensial dengan mengevaluasi probabilitas dan dampak dari setiap risiko.
• Perencanaan mitigasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko potensial, seperti dengan meningkatkan keamanan data atau melakukan riset pasar untuk mengevaluasi akseptabilitas program ERP.
• Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko dan mengidentifikasi risiko baru.
• Kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur implementasi, operasi dan pemeliharaan sistem ERP.
• Kontingensi dan recovery plan untuk situasi darurat yang mungkin terjadi, seperti kegagalan sistem atau risiko keamanan. Seperti adanya ledakan bom di jalan, kebakaran truk BBM atau kebocoran gas berbahaya di area ERP.

Efektivitas Strateginya Perlu Dipertanyakan

Upaya mengurangi kemacetan di Ibu Kota dengan menerapkan sistem ERP dapat digolongkan sebagai bentuk push strategy, yaitu strategi yang bertujuan untuk "mendorong" pengemudi untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dengan cara mengenakan biaya pada jalur-jalur tertentu pada waktu-waktu tertentu.

Strategi ini dapat efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalur-jalur tertentu pada waktu-waktu sibuk, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. 

Namun, untuk menjamin efektivitas strategi ini maka diperlukan pula strategi pull, yaitu strategi yang bertujuan untuk "menarik" pengemudi untuk menggunakan alternatif transportasi seperti transportasi umum yang cepat, nyaman dan terjangkau.

Sebagai contoh, dalam kasus Singapura, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas transportasi umum seperti memperluas jaringan MRT (Mass Rapid Transit), meningkatkan kualitas bus, dan menyediakan fasilitas park and ride yang memudahkan pengemudi untuk mengubah moda transportasi. 

Hal-hal tersebut dapat memberikan pilihan yang lebih baik bagi pengemudi sehingga mereka akan lebih cenderung untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.

Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dalam menerapkan ERP didasarkan pada pengalaman negara-negara yang sudah menerapkan sistem ini, diantaranya:

• Adanya pemaparan hasil kajian ilmiah secara komprehensif atas rencana pemberlakuan ERP kepada publik. Ini penting, karena publik berhak mengetahui persis bahwa manfaat yang akan didapat oleh masyarakat luas jauh lebih besar.  
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari ERP, serta cara pembayarannya sebelum sistem diimplementasikan.
• Penerapan sistem pembayaran yang fleksibel, seperti kartu kredit, debit, atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar tarif ERP.
• Pemantauan dan Evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja ERP dan melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem.
• Penyediaan transportasi alternatif seperti transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki untuk memberikan pilihan bagi masyarakat yang tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk tarif ERP.
• Kerjasama dengan pihak berwenang, seperti polda, pemda, dan perusahaan transportasi untuk memastikan implementasi ERP berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Pengembangan infrastruktur jalan yang baik dapat membantu dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kinerja sistem ERP.
• Data Analisis yang baik dapat membantu dalam menentukan tarif yang tepat dan membuat keputusan yang tepat dalam mengelola sistem ERP.