Pernahkah kita berpikir untuk menjadi seorang Presiden?
Apa yang harus kita fokuskan untuk mengatasi masalah di negeri ini?
Mungkin di satu sisi ada yang mengatakan, menjadi seorang Presiden tuh enak karena banyak menteri yang akan membantu penyelesaian masalah negara. Tetapi benarkah pendapat seperti itu?
Menteri akan membantu seorang Presiden memberikan saran-saran namun tetap keputusan akhir ada di tangan Presiden dalam menentukan langkah yang diambil bagi kepentingan bangsa ini.
Sekarang bangsa ini mengalami banyak sekali masalah yang harus diputuskan, mulai dari :
- masalah ekonomi (pengangguran, kemiskinan, TKI),
- masalah pangan (harga sembako dan ketersediannya),
- masalah bahan bakar dan subsidinya (dari tabung gas sampai subsidi bbm serta korupsi di dalam tubuh pertamina),
- masalah keamanan dalam negeri (konflik achmadiyah dan HKBP yang baru-baru ini marak terjadi),
- masalah politik luar negeri (konflik dengan pemerintah Malaysia dan sikap pemerintah dalam kasus pembakaran Al-Quran),
- masalah yang ditinggalkan dari periode pemerintahan masa lalu (masalah freeport, korupsi, kolusi, kontrak-kontrak yang aneh, sampai utang negara dari masa lalu).
Masalah-masalah ini belum mencakup kesemuanya. Bila kita masih mengingat seorang Presiden adalah manusia biasa, bagaimanakah dia dapat mengatasi kesemua masalah dalam hitungan hari. Apa yang harus dilakukan dan dipikirkan, karena harus kita akui bahwa setiap keputusan selalu ada pro dan kontra pendapat serta konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi.
Jadi biasrlah kita membantu pemerintah kita dengan menuruti segala keputusan. Bolehlah kita berbeda pendapat dengan segala keputusan pemerintah (dalah hal ini adalah Presiden selaku kepala pemerintahan.). Tetapi karena pada pemilu sebelumnya kita (rakyat Indonesia) telah bermufakat memilih Presiden kita saat ini, maka kita harus menjalankan konsekuensi dari pilihan kita yakni patuh kepada segala keputusan pemerintahan bangsa kita saat ini. Dengan menyatukan visi dan tujuan di baweah pemerintahan diharapkan negara ini tidak lagi menjadi kacau balau dan menjadi lebih tertib.
Sering kita melihat Prsiden memutuskan sesuatu kemudian bawahan Presiden melakukan hal lain karena merasa mendapat dukungan dari DPR. Alangkah kacaunya sebuah keluarga (pemerintahan) bila tidak bisa sehati dan sepikiran. Maka dari itu segala pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan pembantu Presiden (menteri, dan pejabat setingkat menteri) merupakan wewenang mutlak dari Presiden dan bukan oleh partai-partai koalisi pendukung Presiden.
Semoga tulisan singkat ini membantu kita memahami sedikit lebih baik. Terima kasih.
