P4GN, Sebagai Upaya BNN Memutus Rantai Peredaran Narkoba

Saya pernah membaca novel '86,' karya Oky Mandasari. Berkisah tentang pasangan suami istri muda (Ananta dan Arimbi), si suami terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba. 

Pilihan si suami menjadi pengedar, memang cukup pelik dan tidak serta merta diambil begitu saja. Banyak alasan melatarbelakangi, diantaranya keberadaan istri sebagai tahanan di dalam penjara, karena tersangkut kasus korupsi atasannya. 

Ending Novel ini --seperti atau disengaja-- menggantung, menyiratkan pesan bahwa penyelesaian kasus Narkoba -- terkait dengan peredaran di dalam lapas, sampai saat ini-- masih menggantung. 

Setelah beberapa tahun Arimbi bebas, justru Ananta ganti tertangkap atas kasusnya sebagai pengedar. Semula saya menyangka,-- atau mungkin anda juga --, setelah pengedar narkoba di jebloskan ke lapas, maka persoalan akan selesai. Padahal yang terjadi, justru babak baru dimulai dari dalam lapas terkait peredaran Narkoba. 

*** 

Pekan terakhir bulan September, Badan Narkotika Nasional (BNN), menggelar Forum Diskusi Treding Topik, dengan tema "Penanganan Masalah (Pencegahan,  Pemberantasan, Penyalahgunaan,  Peredaran Gelap Narkoba) P4GN  di Lapas dan Rutan" diadakan di kawasan Jakarta Selatan. 

Dalam pemaparannnya, Kepala BNN, Drs Heru Winarko, SH, menyampaikan di hadapan Jurnalis dan Blogger, dampak Narkoba menyerang baik fisik maupun psikis. Melansir data tahun 2018, tercatat pengguna narkoba yang meninggal 30 orang/hari. Artinya kalau diakumulasi dalam satu minggu saja, jumlahnya seperti korban jatuh dari satu pesawat. 

Masalah krusial terkait Narkoba, salah satunya adalah peredaran, sebesar 80% bermuara dari luar negeri. Barang haram ini masuk Indonesia, melalui jalur laut, udara, darat, sedang paling intens melalui jasa cargo. Dari sisi bisnis sangat menggiurkan, satu gram narkoba, dibeli oleh bandar seharga 40 ribu. Kemudian sampai di Jakarta, dipasaran bisa dibandrol sampai 1,5 juta. 

"Pengguna Narkoba ada dua, yang dibawa masuk rutan atau direhabilitasi," ujar Heru 

Tidak semua penyalahguna narkoba, serta merta dimasukkan ke rutan. Sebesar 30 % pecandu narkoba, masih sebatas pengguna yang berhak direhab. Sementara para bandar atau pengedar narkoba, baru pantas dijebloskan ke rutan.

Masifnya peredaran narkoba yang dilakukan oleh pengedar, termasuk dari dalam Lapas atau rutan. Membuat para bandar dengan mudah, mengendalikan peredaran narkoba dari dalam rumah tahanan. BNN tidak bisa mengatasi sendiri, terkait peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas. Perlu sinergi dengan pihak lapas atau rutan, sebagai pemilik otoritas, khususnya untuk membenahi dan meminimalisir terjadinya peredaran narkoba dari dalam lapas. 

*** 

Sekilas balik ke alur cerita di Novel 86, diceritakan Arimbi yang berada didalam rutan, kemudian bertemu dengan tokoh bernama Tutik. Tokoh senior -- Tutik-- yang berada satu sel dengan Arimbi, mengajari bagaimana cara merubah bubuk putih menjadi uang. Kemudian pada saat Ananta datang menjenguk, menjadi kesempatan Arimbi, menyelipkan bubuk putih untuk diantar ke alamat yang ditulis di kertas. Hanya sebagai pengantar bubuk-bubuk putih ini saja, Ananta mendapat upah dua ratus ribu untuk sekali antar -- siapa tidak tergiur coba. 

Turut hadir sebagai narasumber, adalah Dirjend Pemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM RI, Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si. Dalam pemaparannya menyampaikan, Per bulan September 2018, terdapat 111.848 tahanan/narapidana Kasus Narkotika (67.007 Bandar/pengedar dan 44.835 pengguna) -- sekitar 45% dari jumlah Narapidana di Indonesia. 

Kemenhumham, mengambil langkah pengamanan, yaitu melakukan pencegahan masuknya narkoba ke dalam lapas. Sekaligus mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang terjadi dalam lapas. Langkah nyata telah diwujudkan, dengan adanya Nota Kesepahaman antara BNN dengan Kementrian Hukum dan HAM tentang P4GN, dan Prekursor Narkotika pada 27 April 2018. 

Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si. dan Drs Heru Winarko, SH- dokumentasi pribadi

Berikutnya, Perjanjian Kerja sama antara Deputi Rehabilitasi BNN dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham tentang Rehabilitasi Narkotika bagi tahanan, WBP dan Petugas Pemasyarakatan pada 23 Agustus 2018. 

Menjadi "PR" Kemenhumham, menindak aksi para pengedar dan atau penyebar yang makin lihai, dengan memanipulasi dirinya sebagai pengguna. 

Sinergitas lintas Instansi -- Polisi, BNN, Dinkes---sangat penting, dengan mengaktifkan satuan petugas P4GN, serta melakukan asistensi dan supervisi secara terus menerus. 

Secara rutin melakukan sidak, mengoptimalkan peran petugas pengamanan dan intelegent. Tak ketinggalan, memaksimalkan penjagaan area rawan akses narkoba. 

Membatasi kunjungan penghuni, yang terindikasi sebagai pengedar -- persis seperti tokoh Ananta di novel. Serta melakukan pengoptimalan, sarana dan prasanan keamanan. 

Sri mengakui, peredaran narkoba di dalam lapas, dipicu oleh ketidaktegasan petugas pemasyarakatan. Larangan penggunaan telepon genggam, sampai saat ini masih sebatas hitam di atas putih, pada penerapannya masih sangat lemah. Kemenkumham menyepakati, P4GN menjadi tanggung jawab bersama, sesuai peran masing-masing instansi.