Saya generasi 80-an, pernah merasakan hidup pada era Orde baru. Presiden Soeharto kala itu, berkuasa nyaris enam periode. Saya masih sangat belia hingga jelang dewasa, bisa menikmati harga BBM tak sampai seribu perak. Pun sebelum pecah peristiwa tahun 1998, satu porsi makan di Surabaya hanya seharga lima ratus perak.
Predikat Bapak Pembangunan disematkan, Presiden Suharto dianggap mampu mengatasi masalah perekonomian bangsa.
Menjelang malam di Ruang lantai dua Gedung Bappenas, saya menghadari acara Kompasiana. Â Bertajuk Kompasiana "Tokoh Bicara", bersama Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bapak Bambang P S Brodjonegoro.
Saya mendapati bannyak informasi, terkait jabatan Pak Bambang sebagai Mentri di Pemerintahan Presiden Jokowi.
Bagaimana keberadaan Bappenas Masa Orde Baru ?
Bappenas pada periode tahun 68- 90 an, menjadi lembaga yang powerfull di lingkugan pemerintahan. Saat itu indonesia sedang berusaha, menata kembali pembangunan perekonomian. Tak disangkal perekonomian mendapat perhatian khusus, setelah mengalami  inflasi besar- besaran.
Sebelum masa Orde Baru, perekonomian mengalami pertumbuhan yang rendah. Pemulihan ekonomi tidak bisa dikerjakan dengan mekanisme formal, tapi harus ada upaya yang luar biasa.
Pemimpin Bappenas dituntut strong, karena apa yang akan dilakukan harus diikuti tanpa komplain dari unsur pemerintah yang lain. Bappenas dipimpin oleh orang yang mumpuni, yaitu Prof Widjoyo Nitisastro sebelumnya dekan dan guru besar FE UI.
Masa itu APBN dibagi menjadi dua, yaitu anggaran rutin dikerjakan Kementrian Keuangan dan anggaran pembangunan dikerjakan pure oleh Bappenas
Kondisi tersebut memang sangat dibutuhkan, Perekonomian bergerak menuju tataran baru dan masa pemulihan.
Bappenas Kini
Peran Bappenas masa orba tak bisa diulang saat ini, mengulang membuat Indonesia seolah sedang menjalani perencanaan dan terpusat. Apalagi setelah masa reformasi, indonesia terjadi perubahan yang besar. Dari negara dengan centralize menjadi desentralize.
Bappenas masa kini harus bisa menempatkan diri, baik dalam konteks demokrasi maupun konteks desentralisasi. Kondisi sekarang, Bappenas bisa berupaya mendorong daerah agar selaras dengan perencanaan Nasional. Memang tidak mudah, karena Kepala Daerah punya wewenang. Gubernur juga punya janji, yang harus ditepati dan dijalankan untuk rakyat di daerahnya.
Tugas Bappenas adalah meyakinkan Kepala Daerah, baik secara persuasif atau dialog. agar aturan daerah sejalan tanpa melanggar janji kepada rakyatnya.
Perlukah kembali pada GBHN ?
GBHN dulu menjadi acuan era orde baru, kalau diikuti tanpa penyesuaian tentu kurang pas. Tapi bukan tidak mungkin, ada bagian dari GBHN yang direaplikasi.
Dengan demokrasi sekarang, asumsi pemerintahan 5 tahun (kalau terpilh lagi bisa 10 tahun). Sementara GBHN acuan jangka panjang, masa 25 tahun artinya bisa  4 - 5 periode pemerintahan. Setiap pemerintahan, bisa jadi mempunyai kebijaksaan berbeda beda.
"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nasib rakyat" Jelas Pak Bambang
Perlu dibuat aturan yang mirip GBHN, atau semacam perencanaan pembangunan Jangka panjang. Hal ini untuk memberi guide pada presiden selanjutnya, kemana Indonesia akan bergerak ke depan. Bahwa ada target yang dicapai, menuju income perkapita yang semakin baik.
"Jangan sampai setiap pemerintahan baru, tidak berkesinambungan sama sekali dengan pemerintah sebelumnya".
Pada awal Orde Baru income perkapita dibawah 800-1000 USD/ kapita, hal ini masih dianggap wajar. Sampai pada era 90-an, terjadi booming Migas, Kayu dan Manufaktur  sehingga perekonomian naik kelas. Akibatnya Indonesia tidak lagi berada di low income class, naik kelas menjadi low middle income class.
Posisi berlangsung hingga tahun 1998 terjadi krisis finansial asia, Indonesia kembali menjadi low income class. Sempat naik kelas lower midle income class dan bertahan hingga kini, memunculkan rasa kawatir jangan sampai midle income trap/ jebakan kelas menengah bawah.
Presiden dalam kurun lima tahun, perlu mencari strategi  bisa keluar dari lower midle. Menaikkan kelas, butuh waktu, proses dan perencanaan yang kuat. Sehingga diperlukan jangka panjang, diharapkan visi dan misi presiden selanjutnya meneruskan program hingga 25 tahun.
"Siapapun yang menjadi presiden, Bappenas wajib menjaga Indonesia tetap pada rel yang sesuai cita-cita jangka panjang".
Strategi Bappenas
Transformasi Ekonomi :
Selama negara tergantung komoditas, belum berbasis industri atau jasa sulit menjadi negara maju dengan income perkapita tinggi.
Keterkaitan Ekonomi Antar Daerah :
Era Reformasi adalah masa diberlakukan otonomi daerah, tugas Kepala Daerah adalah memajukan daerahnya. Ekonomi tidak  lagi disetir dari pusat, perekonomian nasional adalah akumulasi upaya yang dlakukan setiap Kepala Daerah.
"Ekonomi indonesia kedepan, adalah ekonomi pusat atas dampak dari inovasi ekonomi daerah"
Peningkatan produktifitas :
Sudah sangat jelas, meningkatnya produktifitas terjadi potensi peningkatan income.
Daya saing ;
Harus ada pembanding dengan negara lain, karena dimensi daya saing berubah-ubah. Bonus demokrasi adalah sebuah kemewahan, Indonesia kini sedang mengalaminya. Penduduk usia muda dan produktif berlimpah, sehingga tenaga kerja berjumlah besar. Kondisi ini sangat menguntungkan, bagi negara yang mengalami.
Tujuan Bappenas adalah pertumbuhan ekonomi, harus jelas manfaatnya untuk rakyat.Caranya meningkatkan kesempatan kerja, notabene mengurangi pengangguran.
Kesempatan kerja adalah hal sangat penting, meski bisa kerja di sektor formal atau informal. Kondisi ekonomi  yang ideal, adalah sektor informal bergerak formal. Melalui kewajiban membayar pajak, melalui akses kredit perbankan. Mengurangi kemiskinan, dengan mendorong orang yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan cash transfer (bisa bertahap), voucher makanan.
Selain kebutuhan mendasar pangan, kebutuhan akses vital seperti akses air bersih, sanitasi, jalan, transportasi, listrik dan akses yang lain musti dipenuhi.
Meskipun memiliki uang, kalau tidak punya akses tidak bisa  berbuat apapun. Bantuan tunai adalah satu hal, hal lain adalah perbaikan akses.
Kalau sudah berhasil keluar dari garis kemiskinan, menjaga daya tahan adalah PR selanjutnya. Satu diantara cara dengan akses kredit, atau akses terhadap pekerjaan melalui pendiikan dan kesehatan.
Bappenas sekarang dan kedepan
Adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan investasi, dengan memperhatikan perlunya konsistensi antar waktu, antar pemerintahan, antara pusat, daerah, kabupaten, desa.
Rasanya saya seperti mengikuti kuliah umum, sepanjang pemaparan Pak Mentri saya menyerap banyak pengetahuan. Semoga apa yang diharapkan rakyat, mampu diemban oleh Bappenas sebagai lembaga. Tentu atas kerja keras, Pak Bambang P S Brodjonegoro bersama staf dan jajarannya. -salam-
