Peran Bappenas masa orba tak bisa diulang saat ini, mengulang membuat Indonesia seolah sedang menjalani perencanaan dan terpusat. Apalagi setelah masa reformasi, indonesia terjadi perubahan yang besar. Dari negara dengan centralize menjadi desentralize.
Bappenas masa kini harus bisa menempatkan diri, baik dalam konteks demokrasi maupun konteks desentralisasi. Kondisi sekarang, Bappenas bisa berupaya mendorong daerah agar selaras dengan perencanaan Nasional. Memang tidak mudah, karena Kepala Daerah punya wewenang. Gubernur juga punya janji, yang harus ditepati dan dijalankan untuk rakyat di daerahnya.
Tugas Bappenas adalah meyakinkan Kepala Daerah, baik secara persuasif atau dialog. agar aturan daerah sejalan tanpa melanggar janji kepada rakyatnya.
Perlukah kembali pada GBHN ?
GBHN dulu menjadi acuan era orde baru, kalau diikuti tanpa penyesuaian tentu kurang pas. Tapi bukan tidak mungkin, ada bagian dari GBHN yang direaplikasi.
Dengan demokrasi sekarang, asumsi pemerintahan 5 tahun (kalau terpilh lagi bisa 10 tahun). Sementara GBHN acuan jangka panjang, masa 25 tahun artinya bisa  4 - 5 periode pemerintahan. Setiap pemerintahan, bisa jadi mempunyai kebijaksaan berbeda beda.
"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nasib rakyat" Jelas Pak Bambang
Perlu dibuat aturan yang mirip GBHN, atau semacam perencanaan pembangunan Jangka panjang. Hal ini untuk memberi guide pada presiden selanjutnya, kemana Indonesia akan bergerak ke depan. Bahwa ada target yang dicapai, menuju income perkapita yang semakin baik.
"Jangan sampai setiap pemerintahan baru, tidak berkesinambungan sama sekali dengan pemerintah sebelumnya".
Pada awal Orde Baru income perkapita dibawah 800-1000 USD/ kapita, hal ini masih dianggap wajar. Sampai pada era 90-an, terjadi booming Migas, Kayu dan Manufaktur  sehingga perekonomian naik kelas. Akibatnya Indonesia tidak lagi berada di low income class, naik kelas menjadi low middle income class.
