Silang Sengketa Pemerintah dalam Menangani COVID-19

Silang Sengketa Pemerintah dalam Menangani COVID-19

COVID-19 telah menjadi wabah pandemi populer yang memicu berbagai persoalan lain dibeberapa sektor selain kesehatan, salah satu persoalan yang muncul diantaranya adalah sektor ekonomi dan politik. 

Persoalan-persoalan baru itu muncul karena kurang tepatnya pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di negara-negara yang terkena dampak. 

Kebijakan lockdown di India misalnya, memicu persoalan politik yang menyebabkan chaos dalam masyarakat. Sementara di china lockdown lumayan menurunkan angka penularan. Bahkan vietnam menjadi salah satu negara yang sampai saat ini masih belum terpapar.

Penyebaran COVID-19 setiap harinya meningkat dan semakin memperluas penularannya ke beberapa negara yang masih belum menutup maskapai-maskapai penerbangan dan pelabuhan menuju luar negeri. 

Di indonesia sendiri penularan ini mulai dianggap serius pada saat beberapa ABK yang bekerja di Kapal Worlddream yang terdeteksi terpapar dan akhirnya pemerintah menjemput mereka untuk di observasi. 

Namun, kasus pertama yang secara resmi diumumkan oleh pemerintah adalah ketika adanya 2 orang warga asal depok yang positif terjangkit COVID-19 karena telah berkontak langsung beberapa minggu sebelumnya dengan warga china yang sudah terpapar. 

Sejak itu, penularan COVID-19 di Indonesia semakin merebak, menurut data yang diambil dari Covid19.kemenkes.go.id pada akhir bulan april sudah mencapai 9.997 orang terpapar, tepatnya tanggal 30 April 2020. Sementara angka peningkatan di dunia pada tanggal tersebut mencapai 3.018.952 kasus dengan angka kematian 207.973 orang.

Merebahnya penularan COVID-19 yang semakin meningkat, mendorong setiap pemerintah di negara-negara terdampak untuk membuat kebijakan yang tepat, termasuk pemerintah Indonesia. 

Dalam upaya penangan terhadap COVID-19 pemerintahan Indonesia memberlakukan PSBB sejak awal bulan maret berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Selama PSBB diberlakukan upaya seperti peliburan tempat belajar dan tempat kerja yang menjadi pusat perkumpulan diliburkan, termasuk kegiatan beribadah pun sempat sementara waktu diliburkan.

Berdasarkan PP No. 21 tahun 2020 itu Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Dengan berlakunya peraturan inipun beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten mulai memperketat dan mencoba mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 diantaranya dengan menggelontorkan dana secara besar-besaran untuk tindak penanganan. Aturan demi aturanpun dikeluarkan berbagai pemerintah daerah untuk mempercepat pemutusan mata rantai sampai-sampai setiap daerah seperti berlomba dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menangani wabah ini. 

Akhirnya, silang menyilang wewenangpun membuat pemerintah pusat nampak kebingungan, sampai presiden Republik Indonesia menghimbau agar daerah untuk tetap koordinasi ke gugus penangan Pusat dan Menteri terkait.

Upaya penangan daerah yang bersilang sengketa dengan pusat pun pada akhirnya membuat masyarakat menjadi sasaran ketidakjelasan pemerintah dalam menangani wabah ini. 

Beberapa dana yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah tidak mendapatkan kejelasannya ketika masyarakat membutuhkan. Selain itu, desa yang menjadi ujung tombak pemerintahanpun menjadi korban dalam silang sengketa perlombaan pusat dan daerah-daerah. 

Sebab kebutuhan masyarakat setempat dengan data penerima bantuan yang diterima dari pusat dan daerah berbeda.
Persoalan politik yang muncul dalam hal ini merupakan pertunjukan aktor-aktor daerah untuk memantaskan diri mereka di masyarakat luas. Perlombaan kebijakan para aktor ini kemudian menentukan rating mereka dalam penanganan COVID-19 yang senyatanya sangat populer di kalangan masyarakat. 

Pemberian bantuan yang diberikanpun terkesan berlebihan namun masih tetap belum mampu menahan masyarakat untuk keluar rumah. Pertunjukan ini semakin berlanjut sampai beberapa pejabat negara turun langsung ke lapangan untuk menunjukan aksi heroik dalam penanganan COVID-19 ini. 

Namun demikian, angka penyebaran COVID-19 ini masih terus bertambah dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan belum menemukan efektitas dan efisiensinya.