Mohon tunggu...
Anggi
Anggi Mohon Tunggu... Freelancer - Mahasiswa stiem Bongaya Makassar semester lima
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Ingin menjadi org berguna bagi banyak orang dan berbakti pada kedua org tua

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Capres Usung Bebas Pajak, Adakah?

31 Mei 2023   18:29 Diperbarui: 31 Mei 2023   18:49 88
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Andai ada capres punya program yang bisa membebaskan pajak di Negari kita ini, apakah Anda mau memilihnya?

Kalau penulis sering berkhayal punya presiden terpilih nanti pada pilpres 2024 yang akan memiliki program pembebasan pajak bagi warga negara kita Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, tetapi mungkinkah ada negara bisa berjalan tanpa ada pajak dari warganya? Pertanyaan itu sering muncul di benak penulis,entahlah.

Indonesia adalah negara besar dan kaya katanya, tetapi banyak hutang, makanya banyak juga warganya punyak hutang. Penduduk Indonesia sekarang sekitar 280 juta, terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan budaya yang tinggal di ribuan pulau dengan lima kepulauan besar.

Pemimpin negara mendatang menurut impian penulis yang bisa sedikit mengurangi beban pajak bagi warganya. Coba kita pikir kita punya penghasilan dipajaki, punya rumah dipajaki, punya listrik dipajaki, punya air, kendaraan kita beli potong pajak, tiap tahun dipajaki punya tanah lahan dipajaki dan masih banyak lainnya, setelah di setor dikorupsi pegawai dan pejabat.itu pajak hanya sebahagian kecil jadi menurut penulis pemerintah menjajah warganya sendiri.

Sebahagian juga BUMN pemerintah membodohi rakyatnya contoh PT Taspen dan BPJS TK, BPJS kesehatan uang-uang dalam institusi itu adalah pungutan dari nasabah dan peserta atau anggotanya yang ditarik setiap bulan kemudian dibayarkan kepada peserta yang sudah sekian lama mengendap tanpa bertambah kalaupun ada tambahan hanya sedikit, itupun dibayarkan pada anggota sebahagian kecil yang memang sudah terkumpul sejak lama jadi uang pemerintah tidak ada di dalamnya yang dilibatkan dan di klaim adalah pegawainya bahwa mereka adalah pegawai yang separuh negeri yang digaji dari hasil olahan uang terkumpul. 

Ya coba direnungkan baik-baik sebagai warga negara yang baik. Bisakah Anda jadi pemimpin bangsa ini tanpa pajak tetapi mampu mengelola kekayaan negara untuk menjalankan pembangunan, lunasi hutang negara dan warganya serta mensejahterakan mereka.

Sudah cukup lama negara ini merdeka, sudah lebih dari 70 tahun sudah tua rentah jika dibaratkan manusia yang hidup, kenapa belum ada pemimpin yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan Indonesia ini dan jadi negara maju, Wallahu alam bissawab.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun