Oleh : Sri Lestari , Pegawai KPPN Semarang IIÂ
Pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian global, dan Indonesia tidak terkecuali. Namun, di tengah tantangan ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuktikan diri sebagai tulang punggung yang tak tergoyahkan bagi negara ini. Data terbaru dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menyumbang 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap 96,9 persen tenaga kerja nasional per Maret 2021.
Dalam rangka mendukung kelangsungan UMKM, pemerintah telah meluncurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program UMi menjadi solusi bagi pelaku usaha ultra mikro yang sulit mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan. Pembiayaan ini disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan batas maksimal sebesar Rp20.000.000,00.
Salah satu keunggulan program UMi adalah fleksibilitasnya dalam pola penyaluran. Ada dua pola penyaluran yang digunakan, yaitu penyaluran langsung dan penyaluran tidak langsung. Penyaluran langsung dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti PT Pegadaian dan PT PNM, sementara penyaluran tidak langsung melalui lembaga linkage seperti koperasi simpan pinjam. Dengan adanya pola penyaluran yang beragam, UMi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di berbagai wilayah.
Keunggulan lain dari program UMi adalah persyaratan yang mudah dipenuhi untuk menjadi debitur. Cukup menjadi Warga Negara Indonesia dengan bukti kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah lainnya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini mempermudah pelaku usaha ultra mikro untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mereka butuhkan.
Selain pembiayaan finansial, program UMi juga menyediakan modal intelektual dan modal sosial kepada debitur. Modal intelektual meliputi pelatihan pembukuan sederhana, pembentukan mental usaha, dan pengemasan produk. Sedangkan modal sosial mencakup pembentukan jaringan pemasaran, kerja sama dengan pemerintah atau lembaga profesional, serta bantuan dalam perizinan usaha. Dengan modal yang komprehensif ini, debitur UMi memiliki dukungan yang lebih luas untuk meningkatkan usaha mereka.
Tidak hanya itu, program Simpedes UMi juga memberikan banyak fasilitas kepada debitur. Mereka dapat membuka rekening tabungan tanpa setoran awal, mengakses e-banking, tanpa saldo minimum , dan tanpa biaya admin bulanan. Debitur juga memiliki kesempatan untuk memiliki tabungan emas dengan cicilan mulai dari Rp5.000, yang membantu mereka dalam membangun tabungan sebagai aset yang berharga.
Tahun 2022 menjadi tahun yang signifikan bagi program pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Salatiga yang merupakan wilayah KPPN Semarang II. Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp 11.683.685.340 kepada  3.172 debitur di wilayah KPPN emarang II. Angka ini mencerminkan kontribusi yang besar dalam mendukung perkembangan UMKM di Jawa Tengah.
Melalui survei yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II , hasilnya menunjukkan adanya peningkatan nilai keekonomian debitur sebesar 2 poin pada Semester I tahun 2023 dibandingkan dengan survei pada Semester I tahun 2022. Hal ini menandakan adanya hubungan positif antara penyaluran program UMi dengan peningkatan nilai keekonomian debitur UMi di Jawa Tengah. Peningkatan ini juga mencerminkan peningkatan dalam usaha dan tingkat kesejahteraan para pelaku UMi di provinsi ini.
Dengan keberhasilan dan pertumbuhan program pembiayaan UMi di Jawa Tengah, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan para pelaku UMKM menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan program ini. Kolaborasi yang erat dalam meningkatkan aksesibilitas, memberikan pendampingan, serta peningkatan kapabilitas dan keterampilan para pelaku UMi di Jawa Tengah akan memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian provinsi ini.
