Regionalisme, Historiografi, dan Pemetaan Wilayah di Sumatera Barat Tahun 1950-An (Gusti Asnan)

Sumatera Barat Perspektif Administratif

Sejarah Sumatera Barat pada tahun 1950-an mencatat perjuangan untuk otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Perjuangan ini melibatkan politisi, militer, dan non-politisi melalui penulisan ulang sejarah dan pemetaan wilayah. Sumatera Barat telah mengalami berbagai perubahan administratif sejak zaman VOC hingga menjadi provinsi Sumatera Barat seperti sekarang. Perjuangan untuk meminangkabaukan Sumatera Barat juga terjadi dalam pembagian administratif yang mengacu pada pembagian tradisional daerah budaya Minangkabau.

Sumatera Barat saat ini merupakan provinsi setingkat administratif yang memiliki akar sejarah pada masa VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang merupakan sebuah perusahaan dagang. Nama "hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust" pertama kali digunakan oleh VOC untuk menyebut salah satu daerah administratif di kawasan pesisir barat Sumatera. Setelah pemerintahan Belanda mengambil alih Sumatera Barat pada tahun 1819, terkait dengan Konvensi London 1814, terjadi perubahan signifikan dalam administrasi dan penguasaan wilayah.

James Du Puy, komisaris pemerintah Hindia Belanda di Padang sejak tahun 1818, memahami pentingnya daerah pedalaman bagi penguasaan wilayah pesisir. Dengan dukungan Sultan Alam Bagagar Syah, Belanda berhasil mengambil alih Kerajaan Minangkabau dan memulai kampanye militer serta penetrasi politik. Residentie Padang en Onderhorigheden dibentuk sebagai unit administratif baru, tetapi setelah berhasil mengalahkan kaum Paderi, status administratifnya diubah menjadi Gouvernement dengan nama baru, Gouvernement Sumatra's Westkust.

Pada tahun 1905, Tapanuli dipisahkan dari Gouvernement Sumatra's Westkust, dan Sumatera Barat tetap sebagai sebuah Gouvernement hingga 1914. Setelah itu, statusnya menurun menjadi Residentie dengan nama Residentie Sumatra's Westkust. Saat Jepang berkuasa, namanya berubah menjadi Sumatora Nishi Kaigan Shu, dan setelah kemerdekaan Indonesia, Sumatera Barat menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada tahun 1957, melalui Perpu No. 19/1957, Sumatera Barat menjadi provinsi terpisah dan struktur administratif hasil dari pembagian ini masih berlaku hingga sekarang.

Meminangkabaukan Sumatera Barat

Pembentukan Residentie Padang en Onderhorigheden awalnya ditujukan untuk daerah budaya Minangkabau, membagi wilayah administratif menjadi District Padang dan District Minangkabau. Pada tahun 1825, terjadi perubahan menjadi Afdeling Padangsche Benedenlanden dan Afdeling Padangsche Bovenlanden, mencerminkan pembagian tradisional daerah Minangkabau menjadi rantau (rantau pesisir) dan darek (luhak nan tigo). Meskipun kemudian menjadi Gouvernement Sumatra's Westkust, perbedaan antara daerah Minangkabau dan non-Minangkabau tetap dijaga dengan Residentie Padangsche Benedenlanden, Residentie Padangsche Bovenlanden, dan Residentie Tapanoeli. Pembagian administratif tersebut mencerminkan pemisahan etnis Minangkabau dan Batak.

Identifikasi Gouvernement Sumatra's Westkust dengan daerah Minangkabau pada tahun 1905 disambut baik oleh penghulu Minangkabau sebagai perwujudan Minangkabau Raya di bawah naungan Raja Belanda. Dukungan ini terkait dengan reaksi terhadap kemenangan Jepang melawan Rusia dan politik dunia saat itu. Pertumbuhan hubungan antara kaum adat dan pemerintah Hindia Belanda terjadi sejak permintaan bantuan untuk menghancurkan kaum Paderi pada tahun 1821. Kerjasama ini tumbuh melalui pemberian kemudahan pada kaum adat dan penyerahan jabatan pemerintahan kepada mereka. Kaum adat juga aktif merespon peluang pendidikan formal Barat dan mendominasi jabatan dalam pemerintahan kolonial.

Pada tahun 1918, Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Barat tidak dinamai Dewan Sumatera Barat tetapi Dewan Minangkabau. Kaum adat menolak rencana penggabungan Sumatera Barat dengan Tapanuli pada 1920-an dan menerbitkan karya-karya tentang sejarah Minangkabau. Identifikasi dengan daerah budaya Minangkabau diperkuat oleh tambo Minangkabau dan temuan monografi nagari dan desa pada akhir 1920-an.

Meskipun Jepang mengubah administrasi Sumatera Barat dan mengeluarkan daerah Bangkinang, penduduk Sumatera Barat menyambutnya dengan sikap pasif karena atmosfer represif Jepang. Sejak zaman Jepang, teritori administratif Sumatera Barat semakin berkurang, menunjukkan pengakuan terhadap daerah budaya Minangkabau semakin menyusut.

Perkembangan Politik Tahun 1950-an: Sejarah Baru dan Peta Baru

Setelah proklamasi kemerdekaan, Sumatera Barat menjadi keresidenan dan bergabung dengan Riau dan Jambi menjadi Provinsi Sumatera Tengah pada 1948. Dominasi orang Sumatera Barat di daerah ini terlihat dalam pemerintahan, politik, penerbitan, dan tulis menulis. Kehadiran banyak kaum terpelajar dan sekolah di Sumatera Barat menjadikannya pusat pergerakan kemerdekaan.

Pada tahun 1950-an, terdapat perkembangan politik yang mencakup sejarah baru dan peta baru di Sumatera Barat. Perkembangan ini meliputi penulisan ulang sejarah Sumatera Barat oleh kelompok non-politisi seperti ahli sejarah dan penulis buku geografi. Mereka menulis ulang sejarah Sumatera Barat (Minangkabau) dan memperkenalkan wilayah tersebut dengan perbatasan yang baru. Tujuan dari penulisan ulang sejarah dan peta baru ini adalah untuk memberikan legitimasi pada perjuangan daerah dalam menuntut otonomi dan desentralisasi. Buku-buku sejarah dan peta yang dihasilkan tidak hanya berisi deskripsi pengalaman masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menentukan identitas dan memetakan daerah. Hal ini mencerminkan hubungan yang sarat konflik ideologis antara kelompok di Sumatera Barat dan pemerintah pusat di Jakarta.

Tema historiografi tahun 1950-an di Sumatera Barat mencakup perubahan yang signifikan dalam tulisan-tulisan sejarah. Pada periode ini, tema utama dalam tulisan-tulisan berubah dari modernisasi, pencarian identitas, dan konflik antara dunia modern dan dunia lama menjadi tiga tema utama, yaitu demokrasi, otonomi daerah, desentralisasi pemerintahan, dan gerakan daerah. Tulisan-tulisan ini terutama muncul dalam bentuk artikel di surat kabar dan majalah terbitan daerah, serta makalah yang disajikan pada berbagai konferensi dan kongres. Selain itu, tema historiografi tahun 1950-an juga mencakup penulisan ulang sejarah Sumatera Barat oleh kelompok non-politisi seperti ahli sejarah dan penulis buku geografi, yang bertujuan memberikan legitimasi pada perjuangan daerah untuk otonomi dan desentralisasi.

Tulisan-tulisan sejarah tersebut meliputi biografi tokoh daerah yang aktif dalam pergerakan politik, seperti A. R. St. Mansur, Ahmad Husein, dan lainnya, yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah tokoh-tokoh 'pejuang' otonomi dan desentralisasi. Selain itu, terdapat karya-karya sejarah yang menunjukkan aroma 'konflik' antara daerah Sumatera Barat dengan pusat, yaitu Jawa, serta 'ekspansi' orang Sumatera Barat ke daerah-daerah tetangganya. Tulisan-tulisan sejarah juga memperlihatkan keanekaragaman corak dan penafsiran, dengan tema-tema seperti perjuangan melawan kaum kolonialis, tokoh bersejarah seperti Tuanku Imam Bonjol dan Perang Paderi, serta peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang banyak dibicarakan. Selain itu, tema utama dalam tulisan pada periode ini adalah demokrasi, otonomi daerah, desentralisasi pemerintahan, dan gerakan daerah, yang diungkapkan dalam berbagai jenis tulisan seperti artikel, makalah, dan buku.

SUMBER: 

Gusti Asnan, "Regionalisme, Historiografi, dan Pemetaan Wilayah di Sumatera Barat Tahun 1950-an" dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben, Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an, Jakarta: KITLVJakarta NIOD Yayasan Pustaka Obor Indonesia (2011).