Besarnya biaya pemilu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang mencapai kisaran 1,8 trilyun dalam tahun anggaran 2008-2009, seperti dilansir oleh beberapa media telah mengusik banyak pihak. Berbagai organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, berusaha untuk memberikan sumbang pikir guna dapat menyelesaikan masalah efisiensi/penghematan biaya Pemilu. Dalam kesempatan ini BPPT, sebagai agen teknologi pemerintah terpanggil untuk memberikan sumbang pikir melalui teknologi tepat guna yang dapat dikembangkan dan diterapkan pada pemilu 2014, yakni melalui teknologi e-voting.
Dasar Pemikiran e-voting
Teknologi e-voting lebih ditujukan untuk menunjukkan dan menjawab keakuratan, kecepatan, keterbukaan, efisiensi biaya, serta tututan paperless (green computing/election). Sehingga akan terjadi efisiensi diberbagai sektor yang bermuara pada penghematan anggaran.
Lain dari hal tersebut diatas, diharapkan pada tahun 2012 Indonesia sudah mengimplementasikan KTP elektronik dengan Nomor induk Tunggal dengan identifikasi Sidik jari, sebagaimana termaktub dalam undang-undang.
Sehingga penerapan e-voting dalam pemilihan presiden, legislatif maupun kepala daerah dapat dilaksanakan tanpa kendala karena infrstruktur dasarnya E-KTP sudah terimplementasikan.
Mendukung Asas Luber dan Jurdil (Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)
Dalam kegiatan pemilihan suara, sering terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh human error atau penyimpangan golongan masyarakat. Hal ini sering menimbulkan kontroversi karena kurangnya kepercayaan terhadap penyelenggara kegiatan tersebut. Oleh karena itu kegiatan voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya kontroversi.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pemilihan e-voting merupakan salah satu solusi untuk menghindari masalah-masalahyang menyebabkan terjadinya konflik dalam kegiatan voting, sehingga diharapkan proses voting akan menjadi lebih baik.
Hadirnya inovasi dari sisi teknologi hardware yaitu electronic voting machine juga dapat memudahkan masyarakat (sang empunya hak pilih), bahkan yang memiliki keterbatasan buta huruf-pun dapat terlibat dalam pemungutan suara, melalui visualisasi dan mekanisme pemilihan yang mudah.
Bertukar pikiran dan pandangan dengan Masyarakat melalui : Lomba Rancang Bangun Pemanfaatan TIK untuk Pemilu”e-Voting”.
Kepedulian dan keseriusan BPPT, sebagai lembaga pemerintah dalam mendukung salah satu pilar demokrasi yang paling utama yakni Pemilu, telah mendorong lembaga ini untuk mengembangkan sistem e-voting.
Guna memperoleh masukan dari masyarakat, para akademisi, praktisi ataupun pelaku industri dan komunikasi di seluruh Indonesia, BPPT mengundang masyarakat luas untuk bertukar pikiran dan pandangan melalui lomba Rancang Bangun Pemanfaatan TIK untuk Pemilu ”e-voting”.
Melalui event ini diharapkan dapat digali potensi penerapan e-voting dalam upaya peningkatan kwalitas penguatan dan pemanfaatan IPTEK serta mendorong inovasi teknologi secara nasional, yang akan meningkatkan kemandirian bangsa.
Menyadari pentingnya masukan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menyukseskan Pemilu 2014 (seperti tersebut diatas), maka bertepatan dengan Harteknas, BPPT mengundang masyarakat untuk mengikuti lomba Rancang Bangun TIK untuk Pemilu“e-Voting“ pada bulan Agustus 2010.
Perlunya sosialisasi.
Melihat kenyataan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa program pemanfaatan dan penerapane-voting merupakan program yang strategis, bukan hanya memiliki bobot pemberdayaan/penggunaan teknologi yang cukup tinggi, program ini juga dapat menjadi gerbong pengembangan inovasi anak-anak bangsa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dari itu program ini juga bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi anak bangsa, dan didasari dengan semangat kesatuan.
Untuk itu sosialisasi kepada masyarakat luas sangat dibutuhkan. Dukungan media baik cetak, on line, radio terlebih televisi yang terintegrasi akan sangat membantu sampainya pesan ini ke masyarakat luas sebagai stake holder dan pemilik pesta Demokrasi (Pemilu).
