Termasuk partai-partai yang terlibat dalam kekuasaan. Bandingkan dengan pengambilan suara Omnibus Law Uang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, semua partai pendukung pemerintah dengan suara bulat menyetujui pemberlakuan Omnibus Law. Hal ini menunjukkan bahwa ada soliditas yang kuat didalam lingkaran pendukung pemerintahan sehingga semestinya pemerintah tidak perlu terlalu parno menyikapi dinamika politik yang dihadirkan oleh KAMI ataupun simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS). Kekuatan istana dan parlemen pendukungnya rasa-rasanya terlalu kuat untuk ditandingi mereka.
Kedua, militansi dari para buzzer dan influencer di media sosial. Merebaknya media sosial dimasyarakat ternyata juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Presiden Jokowi. Terutama keberadaan dari para pendukung setia beliau yang bersemayam dibalik layar dunia maya. Narasi, argumentasi, dan cuitan yang mereka unggah seringkali menjadi "pelindung" yang kuat terhadap eksistensi sang presiden. Sampai-sampai kondisinya memunculkan sangkaan bahwa para buzzer dan influencer militan itu dibayar oleh pihak istana untuk melindungi segala macam apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dan segenap jajarannya di istana.
Ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pemimpin barisan pendukung gerbong pemerintahan sepertinya sudah cukup belajar dalam kurun waktu 10 tahun saat menjadi oposisi pemerintah. Mereka telah mengintip celah kelemahan yang dimiliki Demokrat dan juga SBY kala memimpin republik ini dan bertekad membuat sesuatu yang berbeda. Kendali ini sepertinya diterapkan betul oleh PDIP dalam "menyeiramakan" suara parpol pendukung sehingga tetap setia pada Jokowi kapanpun dan apapun situasinya.
Keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada dibawah "kendali" presiden. Revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial itu sedikit banyak memang mengundang kecurigaan publik terkait upaya pelemahan KPK. Namun disisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa salah satu lembaga "liar" yang sebelumnya menjadi pemicu runtuhnya kekuasaan Partai Demokrat kini mulai berhasil dijinakkan.Â
Apa yang terjadi pada Nazarudin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, hingga Anas Urbaningrum adalah bukti bahwa KPK berhasil memporak-porandakan Demokrat. Sedangkan kala kasus Harun Masiku menyeruak hingga kini sepi kelanjutan ceritanya. Semakin nyaman para elit yang mendukung keberadaan sang presiden dari intipan KPK maka akan berimbas juga pada kekuatan sang presiden itu sendiri. Bagaimanapun juga parpol adalah pengusung sosok presiden.
Dengan segala dukungan yang ada tidak mengherankan jika keberadaan Presiden Jokowi tak tergoyahkan samasekali. Setiap narasi yang menyudutkan presiden bisa langsung dilibas tanpa membuat risau. Disatu sisi, kekuatan besar yang dimiliki Presiden Jokowi jikalau diberdayakan secara tepat maka akan mampu memperbaiki kualitas republik ini. Sebaliknya, jika kekuatan besar itu "diselewengkan" maka hanya akan membikin kacau republik.
Memang ada banyak sekali dugaan yang menyebut pemerintahan sekarang mirip dengan gaya order baru (orba). Meskipun sebenarnya tudingan itu juga harus dibuktikan lagi. Selama ini politik kita juga masih betkutik dengan upaya untuk hidup dari pemilu kepemilu. Hal inilah yang mesti dirubah agar kemajuan bangsa ini tidak tergadaikan oleh syahwat kekuasaan. Dan kita selaku rakyat Indonesia tentu berharap Pak Jokowi mampu berbuat sesuatu terhadap semua ini. Toh, beliau sudah tidak akan maju lagi sebagai presiden pada pilpres 2024 mendatang. Beliau pernah mengatakan akan nothing to lose. Semoga sikap itu tidak hanya diterapkan keluar, tetapi juga kedalam lingkungan internal sang presiden sendiri. Ketegasan sang presiden akan menjadi ujian kelayakan apakah beliau pantas disebut presiden paling berhasil atau justru sebaliknya. Â Â Â
Salam hangat,
Agil S Habib
Refferensi :
