Seperti Apa Respon Nasionalisme Prabowo Pasca Pancasila Diusik?

Tensi republik ini belakangan semakin memanas. Setelah beberapa waktu lalu periode optimisme mengembang pasca pemberlakuan new normal, baru-baru ini situasi berubah dengan demikian cepat. 

Perkaranya bukan semata situasi ekonomi yang tak kunjung membaik akibat efek pandemi, atau karena jumlah korban terinfeksi COVID-19 masih terus bertambah, melainkan karena usulan "usil" para wakil rakyat yang mengajukan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Kelompok purnawirawan TNI, organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, bahkan hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menolak RUU tersebut karena dinilai melemahkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus memberi ruang ideologi komunis untuk bangkit kembali. Seruan penolakan bergema dimana-mana. 

Tagar twitter pun dipenuhi dengan ajakan untuk mengungkap dalang dibalik lahirnya gagasan RUU HIP ini. Sehingga satu demi satu mereka yang terindikasi terlibat mulai kebakaran jenggot dan membekengi diri masing-masing. 

Bagaimanapun juga, upaya untuk "memeras" Pancasila menjadi Trisila dan kemudian Ekasila sudah membikin panas ubun-ubun para nasionalis sejati negeri ini. 

Dan sepertinya ekskalasi ini masih belum menemukan titik puncaknya. Artinya, kemungkinan akan muncul gerakan yang lebih besar nanti di waktu-waktu mendatang. Bukan tidak mungkin aksi setingkat 212 akan kembali bergelora.

Menilik panasnya pembahasan RUU HIP yang masih terus terjadi biarpun pemerintah menyatakan bahwa RUU ini ditunda membuat mata publik mau tidak mau akan terarah kesana.

 Bahkan hari ini (23/06) #IndonesiaPeoplePower menempati trending topic twitter di Indonesia. Beberapa aksi demonstrasi sudah mulai terjadi di beberapa tempat. Hal itu sangat mungkin menular ke beberapa wilayah lain sampai tujuan utama yaitu membuka kedok dibalik RUU HIP ini terungkap secara gamblang.

Dengan situasi yang belum mereda ini, tanggapan para tokoh bangsa tentu diharapkan untuk bisa meluruskan bias informasi yang sangat mungkin terjadi. 

Publik tentu harus diyakinkan bahwa Pancasila adalah sebuah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Dan salah seorang yang diharapkan untuk tampil ke panggung itu adalah Prabowo Subianto. 

Rekam perjalanan masa lalu Prabowo telah memberikan gambaran kepada publik bahwa dirinya adalah seorang nasionalis sejati. Sudah berulang kali beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah harga mati. Bahkan dalam suatu kesempatan Prabowo pernah menyampaikan bahwa dirinya lebih TNI daripada TNI itu sendiri, dan siap mempertaruhkan nyawa untuk Pancasila. 

Saat para purnawiran TNI langsung bereaksi terhadap kemunculan RUU HIP, mengapa Prabowo tidak mengutarakan sikap serupa? Apakah karena ia sudah berada didalam pemerintahan sehingga ia merasa sikapnya harus lebih diredam dan terwakili oleh beberapa pernyataan yang disampaikan oleh menteri koordinatornya atau bahkan presiden secara langsung? Mungkin saja.

Kita masih ingat beberapa waktu lalu Prabowo muncul di hadapan publik dan menyampaikan "pembelaan" atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Ia meminta para kadernya untuk mengikuti arahannya sebagaimana seharusnya. Akan tetapi belakangan kita melihat situasi politik tanah air dimana partai binaan Prabowo, Gerindra, menyatakan sikap tidak mendukung RUU HIP sedangkan sikap terkesan sebaliknya justru disampaikan oleh kadernya yang lain yaitu Arief Payuono. Apakah Prabowo tidak merasa perlu untuk menunjukkan sikapnya secara pribadi atau paling tidak sebagai orang tertinggi di Partai Gerindra?

Peran Prabowo

Saat Prabowo menyatakan dirinya sebagai nasionalis sejati, tentu isu-isu yang terlahir sebagai akibat RUU HIP ini akan menggelitiknya untuk bereaksi. Minimal sebuah pernyataan sikap yang bisa membikin adem situasi. 

Sebagai orang yang "berjasa" meredam tensi perseteruan cebong versus kampret, barangkali Prabowo bisa turut meredakan agar sebutan kadrun itu tidak semakin viral di tengah-tengah masyarakat. 

Malu sekali rasanya di era yang menuntut fokus dalam membangun bangsa ini kedepan kita malah justru disibukkan pada masalah ideologi. Kembali ke belakang. Jalan mundur. 

Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk bisa bergerak cepat, bukan malah sebaliknya. Jika memang pihak istana sepaham bahwa Pancasila harga mati, dan PKI haram hukumnya berada di bumi pertiwi ini, maka komitmen itu harus dipertegas. 

Bukan sekadar melempar bola bahwa RUU itu adalah inisiatif DPR sehingga pemerintah tidak punya kuasa mencabutnya. Justru banyak dari atasan orang-orang di DPR itu yang duduk di pemerintahan. 

Para Ketua Umum (Ketum) partai banyak yang berada disana. Ada Airlangga Hartaro dari Partai Golkar, ada Suharso Monoarfa dari PPP, adan Prabowo Subianto dari Gerindra. 

Instruksikan saja para kader partai masing-masing untuk mencabut RUU tersebut. Presiden Jokowi juga bisa melobi rekan-rekan PDIP-nya dulu untuk melakukan hal serupa. Beres. Lalu mengapa begitu susah untuk melakukan itu?

Salam hangat,
Agil S Habib 

Refferensi: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]