Saat para purnawiran TNI langsung bereaksi terhadap kemunculan RUU HIP, mengapa Prabowo tidak mengutarakan sikap serupa? Apakah karena ia sudah berada didalam pemerintahan sehingga ia merasa sikapnya harus lebih diredam dan terwakili oleh beberapa pernyataan yang disampaikan oleh menteri koordinatornya atau bahkan presiden secara langsung? Mungkin saja.
Kita masih ingat beberapa waktu lalu Prabowo muncul di hadapan publik dan menyampaikan "pembelaan" atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Â
Ia meminta para kadernya untuk mengikuti arahannya sebagaimana seharusnya. Akan tetapi belakangan kita melihat situasi politik tanah air dimana partai binaan Prabowo, Gerindra, menyatakan sikap tidak mendukung RUU HIP sedangkan sikap terkesan sebaliknya justru disampaikan oleh kadernya yang lain yaitu Arief Payuono. Apakah Prabowo tidak merasa perlu untuk menunjukkan sikapnya secara pribadi atau paling tidak sebagai orang tertinggi di Partai Gerindra?
Peran Prabowo
Saat Prabowo menyatakan dirinya sebagai nasionalis sejati, tentu isu-isu yang terlahir sebagai akibat RUU HIP ini akan menggelitiknya untuk bereaksi. Minimal sebuah pernyataan sikap yang bisa membikin adem situasi.Â
Sebagai orang yang "berjasa" meredam tensi perseteruan cebong versus kampret, barangkali Prabowo bisa turut meredakan agar sebutan kadrun itu tidak semakin viral di tengah-tengah masyarakat.Â
Malu sekali rasanya di era yang menuntut fokus dalam membangun bangsa ini kedepan kita malah justru disibukkan pada masalah ideologi. Kembali ke belakang. Jalan mundur.Â
Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk bisa bergerak cepat, bukan malah sebaliknya. Jika memang pihak istana sepaham bahwa Pancasila harga mati, dan PKI haram hukumnya berada di bumi pertiwi ini, maka komitmen itu harus dipertegas.Â
Bukan sekadar melempar bola bahwa RUU itu adalah inisiatif DPR sehingga pemerintah tidak punya kuasa mencabutnya. Justru banyak dari atasan orang-orang di DPR itu yang duduk di pemerintahan.Â
Para Ketua Umum (Ketum) partai banyak yang berada disana. Ada Airlangga Hartaro dari Partai Golkar, ada Suharso Monoarfa dari PPP, adan Prabowo Subianto dari Gerindra.Â
Instruksikan saja para kader partai masing-masing untuk mencabut RUU tersebut. Presiden Jokowi juga bisa melobi rekan-rekan PDIP-nya dulu untuk melakukan hal serupa. Beres. Lalu mengapa begitu susah untuk melakukan itu?
