Sri Mulyani Sibuk Cari "Seseran" demi Tutup Defisit Anggaran

Pusing!. Mungkin itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kepala dari Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Bagaimana tidak, pada awal tahun 2020 ini saja ia sudah harus memikirkan solusi atas defisit anggaran negara yang konon katanya sudah menyentuh angka Rp 36,1 triliun. 

Apabila masalah defisit ini tidak segera dicarikan solusinya maka bukan tidak mungkin angka defisit akan semakin membesar. Terlebih Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus "menghidupi" kementerian lain beserta segenap program kerjanya. Apabila anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya ternyata tidak tercapai sebagaimana diharapkan, maka akan berpotensi memunculkan masalah lain di kemudian hari.

Memang ada cukup faktor yang mempengaruhi terjadinya defisit anggaran ini. Bahkan bisa dibilang bukan kali ini saja Sri Mulyani harus menghadapi permasalahan defisit anggaran. 

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun pemerintahan serupa juga terjadi. Hanya mungkin jumlahnya tidak lebih besar ketimbang era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu sebenarnya Sri Mulyani sudah cukup berpengalaman mengahadapi situasi semacam ini.

Sebagai seorang "ibu anggaran" tugas dari Sri Mulyani tentu tidak bisa dibilang mudah. Ia harus mencari cara untuk memastikan semua kementerian didukung semua program kerjanya dengan anggaran yang dibutuhkan. 

Seiring perekonomian global yang lesu belakangan ini pasca dampak perang dagang Amerika Serikat -- China, kemudian konflik Iran -- Amerika Serikat, dan terakhir wabah virus Corona seolah menjadi pukulan combo yang menghantam perekonomian tanah air. Hal ini sebenarnya tidak baru-baru ini saja terjadi, melainkan sudah terakumulasi sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja saat ini efeknya sudah semakin terasa.

Mau tidak mau Sri Mulyani mesti memutar otak untuk mendapatkan sumber baru pendapatan negara pasca penyimpangan target pendapatan yang lebih kecil dari perkiraan pada awal tahun 2020 ini. Kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 memang sedikit mengurangi beban anggaran pemerintah. Tapi sepertinya hal itu masih belum cukup untuk menolong defisit anggaran yang terjadi. Sri Mulyani pun harus berupaya mencari "seseran" lain untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara. Biarpun kecil tidak masalah asalkan mampu menjadi sumber pendapatan baru.

Dalam rapat yang dilakukan antara Kemenkeu dengan Komisi Keuangan DPR, Sri Mulyani menyampaikan rencana pemberlakuan tarif cukai untuk kantong plastik, cukai minuman bergula, dan cukai emisi kendaraan. Dari ketiganya ditargetkan akan menambah penghasilan negara sekitar Rp 23.65 triliun. 

Jumlahnya lumayan besar meski masih jauh dari total defisit yang diperkirakan oleh Kemenkeu yaitu sebesar Rp 307,2 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sebelumnya bahkan pemerintah sudah mulai memberlakukan pajak untuk bisnis online atau e-commerce. Sepertinya pemerintah benar-benar tengah mencari seseran untuk setiap lini yang berpotensi mengeruk rupiah.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah wajar. Akan tetapi mereka tetap harus berhati-hati dalam melakukan hal itu. Potensi inflasi yang terjadi pasca pemberlakuan cukai kantong plastik bukan tidak mungkin akan mempengaruhi situasi ekonomi masyarakat. Masyarakat memang perlu "dilibatkan" dalam upaya penyesuaian anggaran ini. 

Namun lebih dari itu, pemerintah juga mesti memperhatikan "ambisi" mereka terkait rencana pemindahan ibukota. Dengan belum dimulainya proses pembangunan ibukota baru saja anggaran sudah "ngos-ngosan", maka apa yang terjadi ketika proses sudah berlangsung? Dengan masih defisitnya anggaran negara, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu mendatang akan ada "kejutan" lagi dari ibu Menkeu.