Oh iya, di gedung DPR RI sepertinya semua orang memiliki kedudukan yang sama rata. Mereka sama-sama "wakil" dari rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang berhak memberikan mereka "hukuman".
Teguran, peringatan, hingga pemecatan pun pantas diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya yang secara nyata melalaikan tugas dan tanggung jawabnya.
Kita sebagai rakyat Indonesia sudah menggaji mereka secara layak, kita sudah memberikan mereka fasilitas yang lebih dari cukup, bahkan kita pun menjanjikan uang pensiun yang mumpuni pasca mereka pensiun nanti. Kurang apalagi coba?
Mendisrupsi Wakil Rakyat Pemalas
Pada masa-masa awal periode pengembanan masa jabatan seperti sekarang inilah saat yang paling tepat untuk menata kembali semuanya. Setiap pejabat publik harus dipantau kinerjanya setiap saat.
Era digital memungkinkan transparansi dan pelaporan data secara real time. Pejabat publik baik itu dari kalangan pemerintah ataupun anggowa dewan bisa dilihat seberapa baik kinerjanya pada kurun waktu tertentu.
Dalam rangka ini, tentu dibutuhkan fasilitas penunjang sehingga memungkinkan hal ini terjadi. Selama ini media masalah yang menjadi kontributor utama dalam melaporkan kualitas kinerja pejabat publik.
Itupun dalam selang periode waktu tertentu. Masih belum ada informasi real time terkait siapa yang hari ini, kemarin, besok, atau lusa yang mangkir dari tugas. Kalaupun ada yang tahu, itu hanya pada tataran terbatas saja.
Rakyat selaku "atasan tertinggi" banyak yang tidak tahu seperti apa perilaku wakil-wakilnya. Oleh karena itu perlu dibuatkan sistem pelaporan kinerja wakil rakyat, semacam rapor bagi siswa sekolah.
Namun membuat sistem semacam itu artinya ada perumusan anggaran. Ada uang yang harus diatur sedemikian rupa sehingga mekanisme penyampaian kinerja wakil rakyat itu bisa terealisasi.
Saya hampir lupa, setiap proyek yang melibatkan anggaran seringkali dikorupsi. Jangan-jangan hal serupa akan terjadi apabila usulan ini nantinya memang didengar wakil kita di gedung dewan sana. Jadi serba salah akhirnya.
