Dalam suatu organisasi dengan struktur berjenjang, pernahkah kita dihadapkan pada sebuah dilema ketika para atasan kita memiliki kesepahaman yang berbeda dan kemudian salah seorang atasan kita yang lebih tinggi melakukan by pass instruksi kepada kita tanpa melalui atasan langsung diatas kita?.
Kondisi seperti ini bisa saja terjadi karena sang pemimpin tinggi menginginkan rantai informasi dipercepat, sehingga mendorongnya untuk memberikan instruksi langsung. Kemungkinan yang lain terkait adanya instruksi langsung melewati rantai struktur organisasi boleh jadi disebabkan adanya hubungan yang kurang harmonis antar para atasan, terutama atasan yang berbeda tingkat.
Kita bisa ibaratkan kepemimpinan by pass ini seperti Bapak Presiden Joko Widodo memberikan instruksi langsung kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tanpa melalui Menteri Keuangan terlebih dahulu. Apakah hal ini salah? Sebenarnya tidak juga. Namun hal ini berpotensi memunculkan konflik.
Maksud yang diinginkan oleh sang pemimpin dengan memberikan instruksi langsung tentunya didasari oleh kepentingan bersama. Terlebih sebagai pemimpin tinggi di suatu organisasi tidak akan sembarangan dalam menurunkan suatu perintah kepada anggota timnya.
Permasalahan akan muncul disaat instruksi "melangkahi" itu dinilai tidak sesuai oleh sang atasan langsung sang bawahan. Ketika Presiden Jokowi selaku Presiden memberikan instruksi langsung kepada Dirjen Bea dan Cukai, sedangkan instruksi itu ternyata dianggap kurang sesuai oleh Menteri Keuangan, maka sang Dirjen akan merasakan dilema.
Pada satu sisi ia tidak tidak bisa menolak instruksi langsung presiden. Namun pada saat bersamaan saat sang menteri mempertanyakan hal itu ada kemungkinan sang dirjen merasa serba salah.
Beberapa organisasi profit ataupun non profit kadangkala mengalami situasi seperti ini. Siapa yang paling harus dikasihani dalam hal ini? Tentu saja sang dirjen pajak. Ia harus dihimpit dua kepentingan dari atasannya.
Sang dirjen akan berada pada situasi "aman" saat ada kesepahaman yang sama dari para atasannya tersebut. Untuk menghindari hal ini maka penting kiranya agar para pemimpin mempergunakan rantai komando organisasi yang telah disepakati. Harapannya adalah menghindari tumpang tindih perintah dari satu atasan dengan atasan lain yang membuat anak buahnya justru dilema akan harus mengikuti arahan pimpinan yang mana.
Sangat penting bagi para pimpinan sebuah organisasi untuk menjaga harmoni dalam komunikasi. Terlebih para pimpinan yang berada dalam satu garis lurus vertikal organisasi.Â
Kepentingan organisasi adalah yang paling dikorbankan tatkala kondisi seperti ini terjadi. Karena perintah yang diberikan berpotensi mengalami tarik ulur dalam eksekusinya. Salah satu pimpinan menghendaki dilakukan perintah tertentu, namu pimpinan lain justru ingin menundanya. Apabila komunikasi para pimpinan terjalin dengan baik, maka halang-menghalangi seperti ini tidak akan terjadi.
Ketegasan sang pemimpin yang lebih tinggi untuk berkomunikasi secara langsung dengan anak buah dibawahnya haruslah dilakukan. Jangan sampai tim eksekutor menjadi bola ping pong yang "dilempar" kesana kemari.
