Kursi Ketua MPR yang (Kembali) Memikat

Kewenangan mendasar dari MPR sebenarnya adalah mngubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Padahal tidak setiap tahun UUD negara kita perlu diubah. 

Lantas apakah para pejabat yang menjadi bagian dari MPR ini menjadi menganggur? Anggota MPR terdiri dari gabungan DPR dan DPD. 

Dengan kata lain para anggota MPR ini masih memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR atau DPD.

Tentunya keberadaan MPR bukanlah sesuatu yang sia-sia. Peran dan fungsinya pasti sangatlah dibutuhkan bagi keberlangsungan bangsa ini. Hanya saja orang-orang yang menjadi bagian dari MPR ini harus menyadari bahwa mereka ada, dan eksis menjadi bagian dari bangsa Indonesia. 

Ada banyak hal yang mana MPR perlu ikut turun tangan dan menjadi bagian dari upaya perbaikan kondisi bangsa dari waktu ke waktu. 

Terlebih, kondisi bangsa di era modern ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan ketika UUD pertama kali digagas oleh para founding father. 

Suatu saat mungkin perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa aspek tertentu, sehingga kehidupan bangsa masih tetap mampu mengimbangi perkembangan dunia modern. Hal inilah yang perlu terus dipantau oleh para anggota MPR yang aktif menjabat.

Ketika kini jabatan kursi ketua MPR semakin hangat dibicarakan, sayogyanya hal ini menjadi momen untuk memperbaiki kualitas pemahaman masyarakat terhadap MPR. 

Apakah segenap masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri memahami tentang apa itu MPR berikut peran fungsinya bagi bangsa ini? 

Jangan-jangan masih umum pemahaman bahwa MPR itu memiliki mandat memilih Presiden dan Wakil Presiden. Refresh pemahaman tentang MPR ini hendaknya menjadi salah satu fokus perhatian dari calon ketua MPR terpilih nanti. 

Jangan sampai kursi ketua MPR sebatas menjadi tempat memperoleh jatah kursi politik, jabatan ini harus benar-benar bermakna dan memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Indonesia.