Subsidi 3 Kg Akan Dikurangi dan Tabung LPG Dikonversi ke Jargas, Pemerintah Serius?

Sekadar berharap bahwa masyarakat akan dengan sendirinya berpindah dari elpiji 3 kg subsisi ke non subsidi adalah langkah penuh ketidakpastian. Sangat sukar diharapkan.

Terkait dengan pengarahan kepada masyarakat untuk beralih menggunakan jargas dan kompor listrik pun mesti dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Proyek percontohan hendaknya mulai digaungkan sejak jauh-jauh hari. Jangan sampai ketika momennya tiba justru sebagaian besar warga negara kita "kaget" untuk melakukannya. 

Jangan sampai nanti ada pemberitaan kebocoran gas yang berujung pada korban jiwa. Aspek safety ini mesti diperhatikan secara serius oleh pihak-pihak terkait. Kembali, edukasi merupakan faktor penting disini. 

Sosialisasi dan penyuluhan jangan sekadar melalui posting di media sosial, akan tetapi juga harus terjun langsung ke daerah-daerah. Mengerahkan aparat desa, oraganisasi masyarakat, dan sejenisnya. Pada intinya, kebijakan baru ini harus benar-benar tersampaikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pengalihan penggunaan dari tabung gas ke jargas harus diperhatikan aspek keamanan penggunaan bagi masyarakat (Sumber gambar : https://finance.detik.com)

Menurut penulis, rencana pemerintah ini mungkin masih akan menemui babak baru. Potensi penolakan dan persetujuan masih sangat mungkin mengemuka dari berbagai kalangan. 

Pada prinsipnya kita semua menginginkan solusi terbaik bagi semua. Kita tentu ingin kondisi keuangan negara kita stabil dan tepat sasaran, namun kita juga ingin memastikan bahwa layanan kepada semua anggota masyarakat harus dipastikan yang terbaik. 

Wajar jika ada beberapa penolakan daalam beberapa hal, namun selama itu tidak menjadi masalah besar maka sah-sah saja. Jangan menjadikan hal ini sebagai drama politik yang pada akhirnya semakin menjadikan publik muak dengan problematika bangsa ini.

Terkait langkah pemerintah yang akan memulai secara bertahap program ini dari kota kemudian baru ke pelosok patut diapresiasi. Bagaimanapun juga persebaran informasi di kota lebih update sehingga memudahkan sosialisasi serta mempercepat proses penyiapan lainnya. 

Hal ini akan menghindari kesan grusah-grusuh dalam menjalankan suatu program kebijakan, sesuatu yang semestinya bisa dihindari di tengah-tengah era digital seperti sekarang ini. 

Penulis yakin pemerintah memiliki hitungannya sendiri sebelum menjalankan suatu kebijakan, akan tetapi kita sebagai warga negara tetap harus bersikap bijak dalam menyikapi hal ini.