Surat Suara Tercoblos Sendiri, Logiskah?

Baru-baru ini media hangat memperbincangkan terkati ditemukannya surat suara pemilihan umum presiden-wakil presiden yang tercoblos untuk pasangan calon (paslon) 01 di Selangor, Malaysia. Publik berdebat, para pendukung paslon 02 menganggap ini merupakan bentuk kecurangan pemilu. 

Sedangkan pihak-pihak pendukung paslon 01 ada yang beranggapan bahwa hal ini hanyalah hoax semata yang dimaksudkan untuk menjatuhkan citra paslon 01. Di tengah-tengah iklim pemilihan umum yang sedang menuju titik terpanas saat ini, isu-isu kecurangan pemilu adalah salah satu hal yang paling sensitif. 

Bahkan hal-hal yang remeh temeh seperti jumlah peserta kampanye akbar saja diperdebatkan. Sehingga dalam setiap isu yang muncul hendaknya kita mau dan mampu menilainya secara logis dan kompehensif. Mengapa? Agar kita tidak selalu terlarut dalam suasana yang simpang siur.

Menyoal perihal surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, setiap elemen terkait harus melakukan investigasi secara utuh dan mendetail. Mungkin memang ada potensi dilakukan tindak kecurangan disana, mungkin ada oknum-oknum tertentu yang berkepentingan terhadap pemenangan salah satu paslon, atau bisa jadi terdapat sebab-sebab lain yang saat ini tidak pernah kita perkirakan. 

Berbagai kemungkinan masih akan terus bermunculan hingga hasil investigasi badan pengawas pemilu (Bawaslu), panitia pengawas pemilu (Panwaslu), atau pihak-pihak terkait selesai dilakukan. Bisa dikatakan bahwa saat ini kita semua masih berasumsi atau sekadar mengajukan hipotesis. Vonis hanya tepat dijatuhkan oleh mereka yang berwenang, bukan oleh para pengamat publik dan terlebih tim pemenangan masing-masing paslon.  

Surat suara yang tercoblos pasti memiliki dua kemungkinan. Pertama, tidak sengaja tercoblos. Mungkin selama proses produksi terdapat handling yang tidak tepat sehingga menimbulkan goresan yang melubangi surat, atau pada saat melakukan distribusi surat suara ada hal-hal yang menekan posisi kertas dan menjadikannya berlubang. Kedua, sengaja dicoblos. Kemungkinan kedua inilah yang sekarang ini tengah asyik "digoreng" oleh beberapa pihak berkepentingan. 

Surat suara tidak mungkin tercoblos dengan sendirinya. Apakah makhluk gaib yang melakukannya? Entahlah. Katakanlah surat suara yang sudah tercoblos itu luput dari pengawasan dan masih tetap ada hingga hari pemilihan, maka apa yang selanjutnya terjadi? Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) seharusnya memiliki Dafta Pemilih Teteap (DPT) masing-masing, sehingga setiap warga negara telah ditentukan lokasi pencoblosannya sendiri-sendiri. Kecuali mungkin diantara pemegang hak pilih yang ingin berpindah TPS, mereka bisa mengurusnya ke lembaga terkait. 

Dengan demikian seharusnya distribusi suarat suara pun semestinya dialokasikan tepat sesuai julah DPT yang ada di masing-masing TPS, ditambah sejumlah surat suara sebagai backup apabila terjadi kerusakan. Namun tentunya surat suara tambahan itu pun sudah ditentukan jumlahnya. 

Hal-hal penting seperti ini pasti sudah dipikirkan dan diperhitungkan secara masak dan tepat. Bagaimana mungkin pelaksana tugas untuk proses pemilihan umum akan dengan seenaknya saja mendistribusikan surat suara ke setiap TPS, baik itu TPS dalam ataupun luar negeri. Jumlahnya harus disesuaikan sesuai kebutuhan, dan harus didata secara jelas. Ini poin pertama.

Poin kedua, kalaupun surat suara sudah tercoblos dan jumlahnya pun dianggap sesuai kebutuhan DPT setiap TPS maka masyarakat pemilih yang menerima surat suara tercoblos pastinya akan melihat hal itu. 

Jikalau surat suara tercoblos sesuai dengan paslon pilihannya, maka si pemilih tidak perlu repot-repot mencoblosnya lagi. Lalu bagaimana jika tercoblos pada paslon lawan? Warga tentu bisa langsung menunjukkan hal itu kepada panitia atau membuatkan pengaduan kepada panwaslu terkait hal ini. 

Dengan demikian "keanehan" surat suara tercoblos itu dapat dibuktikan langsung oleh masyarakat pemilik hak pilih. Bagaimana kalau panitia pemungutan suara ternyata berlaku curang dengan menyisihkan surat suara tercoblos dan hanya memberikan surat suara yang bagus saja, kemudian surat suara tercoblos tadi baru diberikan saat dilakukan perhitungan hasil pencoblosan? Dalam hal ini, tentunya DPT setiap TPS sudah didata dengan jelas. 

Seharusnya ada kesesuaian antara "undangan" bagi para warga pemilih yang terkumpul pada hari H pemilihan dengan jumlah surat suara yang terpakai. Hanya saja untuk memastikan hal ini setiap warga negara pemilik hak pilih harus serta merta berperan aktif bahwa hak pilihnya tidak direnggut atau disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. 

Kecurangan dalam pemilu brangkali merupakan ancaman masif yang terus ada dari waktu ke waktu. Namun selama semua warga negara ikut bahu membahu melakukan pemantauan, maka kecurangan itu bisa dicegah.

Mungkin kita semua masih menebak-nebak terkait mengapa surat suara bisa tercoblos padahal pemilu saja masih tanggal 17 April nanti. Temuan kasus yang diduga sebagai kecurangan pemilu di Selangor, Malaysia mestinya menjadi alarm bahwa proses pesta demokrasi ini harus lebih menjadi perhatian bersama. 

Jangan sampai ada hal-hal yang sebenarnya bukan kecurangan dianggap sebagai kecurangan atau sebaliknya. Hal itu akan menyakiti salah satu pihak yang berkompetisi di arena pemilihan umum nanti. Jangan memulai menentukan pemimpin bangsa atau para wakil rakyat dengan kecurangan, karena negara kita tidak akan pernah baik jikalau pemimpin dan wakil rakyatnya saja meraihnya dengan tipu muslihat. 

Kepedulian bersama adalah kunci untuk mengawal pesta demokrasi agar berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Siapapun yang terpilih nanti, apabila hal itu dilakukan secara fair maka saya yakin bangsa ini akan lebih baik kedepannya.

Salam hangat,

Agil S Habib