Memiliki pengalaman di pemerintahan menjadi salah satu modal utama bagi calon kepala daerah, tak terkecuali lima calon Walikota Bogor 2024. Pengalaman sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kepala daerah atau calon walikota ibarat sopir yang harus mengetahui komponen kendaraan. Sopir wajib tahu cara mengemudi. Harus mampu mengendalikan kemudi. Tidak boleh lalai. Jika tidak, akibatnya fatal. Bahaya besar menanti penumpang. Taruhannya nyawa.
Menjalankan roda pemerintahan pun demikian. Calon walikota harus mempunyai pengetahuan untuk mengelola daerah, baik dari sektor ekonomi, pembangunan manusia, pengelolaan keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia birokrasi.
Calon walikota harus bisa memahami postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah.
Idealnya, seorang pemimpin mempunyai sense of entrepreneur. Mampu mengembangkan usaha BUMD dan usaha-usaha baru lainnya, agar pendapatan daerah meningkat setiap tahun.
Pengelolaan keuangan daerah juga harus bisa diawasi dengan baik oleh walikota. Sebab keuangan daerah rentan penyalahgunaan atau penyelewengan yang dapat membahayakan posisi walikota.
Belum lagi tugas untuk mewujudkan pelayanan publik sebagai wujud bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. Itu bukan tugas yang mudah bagi seorang pemimpin.
Yang tidak kalah penting, seorang kepala daerah harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan regulasi manajemen birokratnya, seperti UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN.
Calon walikota Bogor yang memiliki pengalaman di pemerintaha berpeluang besar memenangkan kontestasi Pilkada Bogor 2024. Hal itu selaras dengan survei Lembaga Penelitian Kebijakan dan Opini Publik, Charta Politika Indonesia yang dirilis pada 8 Oktober 2024.
Dalam survei Charta Politik, terdapat 15 alasan warga atau responden memilih calon walikota Bogor 2024. Alasan pertama dan tertinggi yakni memiliki pengalaman di pemerintahan (16,0%), orangnya perhatian pada rakyat (12,8%), dan sudah ada bukti nyata hasil kerjanya (8,3%).
