Pendahuluan
Sektor perikanan memegang posisi yang signifikan dalam ranah kemajuan ekonomi Indonesia. Khususnya, perikanan perairan darat menghadirkan peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan yang cermat dari data yang tepat dan terkini yang berkaitan dengan perikanan perairan darat menimbulkan tantangan yang terus-menerus. Pendataan yang tidak akurat dapat menghambat pengambilan keputusan dan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Surtida, 2019).
Pendataan perikanan perairan darat merupakan komponen penting dari pengelolaan perikanan berkelanjutan. Akuisisi data yang tepat dan terkini tentang sumber daya perikanan sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Namun demikian, sistem pendataan perikanan perairan darat di Indonesia masih tergolong konvensional dan manual (Sari et al., 2021). Akibatnya, pendekatan ini menimbulkan segudang masalah, termasuk keberadaan data yang tidak akurat, ketinggalan zaman, dan tidak terintegrasi. Tantangan-tantangan ini menghambat efektivitas upaya pengelolaan perikanan dan berdampak buruk bagi komunitas nelayan.
Implementasi digitalisasi dalam pendataan perikanan perairan darat menyajikan solusi yang layak untuk mengatasi tantangan ini. Melalui digitalisasi, efisiensi pengumpulan data dapat ditingkatkan, penyebaran informasi dipercepat, dan analisis data disederhanakan (Sutarno et al., 2019). Selain itu, digitalisasi berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data perikanan.
Pengendalian mutu muncul sebagai aspek penting lainnya dalam pendataan perikanan perairan pedalaman. Tujuan utama dari pengendalian mutu adalah untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan konsistensi data, sehingga mendasari kualitas data yang digunakan dalam proses pengelolaan perikanan.
Sinergi digitalisasi dan pengendalian mutu dalam pendataan perikanan perairan darat merupakan strategi ampuh untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Implementasi strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam domain pengelolaan perikanan. Oleh karena itu, pengendalian mutu dalam pendataan perikanan perairan darat menjadi sangat penting untuk menjamin keakuratan dan integritas data.
Tulisan ini akan membahas strategi pengendalian mutu dalam manajemen pendataan perikanan perairan darat. Identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengendalian mutu, serta implikasi keberhasilan pengendalian mutu terhadap efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan publik yang optimal. Selain itu, tulisan ini juga akan menjelaskan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan pengendalian mutu dalam pengelolaan pendataan perikanan perairan darat dalam pengelolaan perikanan.
Identikasi Masalah
Pendataan perikanan perairan darat memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, berkontribusi signifikan terhadap keseimbangan ekologi secara keseluruhan dan keberlanjutan ekonomi ekosistem ini. Sangat penting untuk memiliki data yang tepat dan terkini untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang baik dan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang perikanan perairan darat. Integrasi teknologi digital dan langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat dalam kerangka kerja pendataan perikanan darat, layanan publik diantisipasi untuk membawa peningkatan dalam akurasi dan efisiensi data yang dikumpulkan dan dianalisis. Pergeseran menuju digitalisasi dan jaminan kualitas ini siap untuk merevolusi cara di mana data dikelola dan digunakan di ranah perikanan perairan darat, yang pada akhirnya mengarah pada formulasi kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya yang lebih terinformasi dan efektif.
Tantangan utama dalam pendataan perikanan perairan darat di Indonesia, mengungkapkan beberapa masalah penting yang memerlukan perhatian dan penyelesaian, antara lain:
- Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam pengumpulan data (Sari et al., 2021).
- Keragaman metode pendataan yang digunakan oleh berbagai instansi terkait, menyebabkan ketidakseragaman data (Saraswati et al., 2020).
- Kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin kualitas data (Sutarno et al., 2019).
