Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila: Fondasi Stabilitas untuk Pertumbuhan Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas

PENDAHULUAN

Bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 (Kusnandar, V. B., 2022; Zaini, H., 2017; Jati, W. R., 2015). Bonus demografi adalah peningkatan jumlah orang yang berusia produktif (di antara usia 15 dan 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah orang yang berusia non produktif (di antara usia 15 dan 65 tahun) dalam rentang waktu tertentu (Noor, 2015; Lubis, B., & Mulianingsih, S. 2019; Darman, R. A. 2017). Pada tahun 2022, jumlah orang yang berusia produktif adalah 190,83 juta orang, atau 69,3% dari total populasi Indonesia. Bonus demografi menghasilkan peluang karena penurunan beban ketergantungan dan perubahan struktur umur penduduk (Setiawan, S. A., 2018). Pada rentang usia produktif tersebut, generasi muda tentunya menjadi bagian yang signifikan dari populasi. Dengan demikian, generasi muda dapat berfungsi sebagai katalisator dalam menghadapi Bonus Demografi (Silalahi, T. S., 2019).

Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan, sumber daya manusia usia produktif ini harus dimanfaatkan (Iskandar, A. M. 2021). Bonus Demografi juga mempersiapkan generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun (Abi, A. R. 2017). Diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318,96 juta orang pada tahun tersebut, dengan 207,99 juta orang di antara usia produktif (15-64 tahun) dan 110,97 juta orang di antara usia tidak produktif, terdiri dari 44,99 juta orang di atas 65 tahun dan 65,98 juta orang di bawah (0-14 tahun) (Data BPS, 2022).

Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi sumber penting untuk meningkatkan kondisi Indonesia menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 (Hidayat, US 2021; Dongoran, FR, 2014). Namun, itu dapat mengakibatkan kerugian dan kesulitan bagi negara jika tidak dikelola dengan baik (Arif, M. 2021).

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yang berarti Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, sektor maritim memiliki peran yang sangat penting. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025--2045 diharapkan mencakup peningkatan keamanan laut dan penerapan ekonomi kelautan berkelanjutan. RPJPN juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan selain berfokus pada penggunaan sektor maritim untuk meningkatkan kontribusi moneter. Masa depan akan berfokus pada pembangunan maritim. Saat ini, Indonesia sedang dalam proses membangun ekonomi maritim yang pesat, kekuatan maritim yang kokoh, dan peradaban maritim yang kuat (Bappenas, 2019).

Sesuai dengan penelitian Amherd dan Yaakub (2018) menyampaikan bahwa sektor perikanan, transportasi, dan pariwisata Indonesia menyumbang 22% dari produk domestik bruto (PDB). Garis pantai negara yang panjangnya lebih dari 81.000 kilometer menawarkan peluang yang luar biasa untuk meningkatkan pelabuhan dan kegiatan pelayaran. Sumber daya laut Indonesia, yang mencakup minyak, gas alam, dan ikan, menawarkan peluang yang luas untuk pertumbuhan sektor perikanan dan energi. Negara ini juga memiliki banyak pulau dan pantai yang indah, yang dapat menjadi tempat yang bagus untuk berolahraga air. Secara keseluruhan, iklim kepulauan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonominya melalui sektor maritim

Prasetyono dkk,(2020) menyampaikan bahwa potensi maritim Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kemakmuran sosial dan ekonomi negara, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan banyak lapangan kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional.

Dalam hal etika dan kepemimpinan Pancasila, ketahanan ideologi Pancasila diuji lagi ketika dunia masuk ke era globalisasi di mana banyak ideologi alternatif merasuki setiap aspek kehidupan bangsa melalui media informasi yang tersedia untuk semua anak bangsa (Maharani, 2019). Menurut Surono (2019), ketahanan ideologi Pancasila dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis dari ideologi bangsa Indonesia, yang berisi kekuatan dan keuletan yang membentuk kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Dengan menganggap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, landasan yang kokoh diberikan untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas. Dalam industri kelautan dan perikanan, di mana sumber daya alam menjadi perhatian utama, pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan memberikan manfaat yang sama kepada semua orang menjadi semakin penting.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut, masih terdapatnya emperical gap dan literatur gap, maka tulisan ini penting untuk dilakukan pembahasan dengan fokus pemecahkan masalah terkait etika dan intergritas kepemimpinan Pancasila. Adapun topik penulisan ini adalah "Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila: Fondasi Stabilitas untuk Pertumbuhan Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia Emas".

Pembahasan

Etika dalam Kepemimpinan

Etika kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk membuat keputusan moral yang tepat berdasarkan nilai-nilai moral yang dianutnya (Jones, 2010). Etika terdiri dari prinsip-prinsip moral yang mengarahkan bagaimana seseorang atau kelompok berinteraksi satu sama lain dalam interaksi sosial. Etika sangat penting dalam kepemimpinan karena menentukan keputusan yang diambil pemimpin dan bagaimana keputusan tersebut berdampak pada orang lain. Membangun kepercayaan dari bawahan dan memberikan teladan yang baik bagi seluruh organisasi adalah kemampuan seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik. Hal Ini menunjukkan, bahwa etika tidak hanya harus dipikirkan secara teoretis, tetapi juga harus dipraktikkan dalam setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin.

Munawar, A. (2021) menyatakan bahwa etika kepemimpinan Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai luhur yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin saat menjalankan kepemimpinannya. Beberapa prinsip etika kepemimpinan Pancasila yang paling penting adalah sebagai berikut:

• Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa: Seorang pemimpin harus memiliki iman dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan serta menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. Ini akan menjadi dasar untuk tindakan dan keputusan pemimpin.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pemimpin harus memperlakukan semua orang dengan adil, menghargai martabat manusia, dan menghormati hak asasi manusia. Keputusan yang dibuat harus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab.
• Persatuan dan Kesatuan: Untuk menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, para pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempersatukan perbedaan yang ada di masyarakat serta menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa.
• Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan Pemimpin harus mendengarkan keinginan rakyat, mendorong partisipasi masyarakat, dan menggunakan musyawarah untuk membuat keputusan yang bijaksana untuk mencapai kemufakatan.
• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pemimpin harus memastikan bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan industri kelautan dan perikanan. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuat.

Integritas sebagai Landasan Kepemimpinan

Luthans, (2003) menyampaikan bahwa Integritas adalah fondasi dari kepribadian seorang pemimpin, tanpanya tidak ada dasar kuat untuk membangun hubungan kerja yang saling percaya. Integritas merupakan keselarasan antara kata-kata dengan tindakan seseorang. Seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi akan mampu mempertahankan prinsip-prinsipnya tanpa kompromi, bahkan ketika menghadapi tekanan atau godaan dari luar. Integritas juga mencerminkan kejujuran dan konsistensi seseorang dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Hal ini menekankan pentingnya integritas sebagai landasan utama dalam membentuk hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

Soepardi, E. M. (2020) Integritas kepemimpinan Pancasila mengacu pada konsistensi antara nilai-nilai yang dianut seorang pemimpin dengan perilaku dan tindakan mereka. Seorang pemimpin yang berintegritas akan menunjukkan keutuhan dan kejujuran dalam menjalankan kepemimpinannya. Salah satu ciri integritas kepemimpinan Pancasila adalah sebagai berikut:

• Kejujuran dan Keterbukaan: Pemimpin harus jujur dalam setiap tindakan dan keputusannya, serta terbuka dalam menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
• Tanggung Jawab: Pemimpin harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta siap menanggung konsekuensi dari tindakan mereka.
• Konsistensi: Pemimpin harus konsisten dalam memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tindakan maupun ucapan.
• Keteladanan: Pemimpin harus menjadi teladan bagi orang lain dengan berperilaku dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
• Keadilan dan Kesetaraan: Pemimpin harus memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara tanpa membedakan agama, ras, atau suku mereka.

Implementasi Etika dan Integritas dalam Kepemimpinan Pancasila

Pancasilalah kita percayakan sebagai dasar negara kita (Soekarno, 1945). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama dalam menjalankan kepemimpinan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan dasar negara Pancasila, implementasi etika dan integritas dalam kepemimpinan menjadi sangat penting. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi deliberatif, ketuhanan yang Maha Esa, serta persatuan Indonesia.

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Berkelanjutan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor komoditas perikanan serta peningkatan konsumsi ikan di pasar domestik. Namun, tantangan seperti overfishing, degradasi lingkungan laut, serta ketidakmerataan distribusi manfaat masih menjadi hambatan utama bagi pengembangan sektor ini.

Dengan menerapkan etika dan integritas dalam kepemimpinan sektor kelautan dan perikanan, diharapkan dapat tercipta stabilitas lingkungan hidup serta pemerataan manfaat bagi seluruh stakeholders terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

• Kepercayaan Masyarakat: Pemimpin yang beretika dan bermoral akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
• Penegakan Hukum yang Adil: Pemimpin yang beretika dan bermoral akan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, termasuk dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini akan mencegah tindakan yang melanggar hukum, seperti penangkapan ikan ilegal atau perusakan lingkungan laut.
• Kebijakan Berkelanjutan: Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan akan menjadi prioritas utama kebijakan yang dibuat oleh kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila.
• Investasi dan Kerja Sama Internasional: Moralitas dan integritas kepemimpinan Indonesia akan meningkatkan kepercayaan investor dan mitra internasional, mendorong investasi dan kerja sama internasional dalam sektor kelautan dan perikanan. Pada akhirnya, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan

Peran Kepemimpinan dalam Mengatasi Pemasalahan Agar tercipta Fondasi Stabilitas untuk Pertumbuhan Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia Emas

Kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Integritas dan etika kepemimpinan merupakan komponen utama Pancasila. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila menjadi fondasi yang sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan menuju Indonesia Emas. Kepemimpinan yang beretika dan berintegritas, dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, akan menjamin kepercayaan masyarakat, penegakan hukum yang adil, kebijakan yang berkelanjutan, serta mendorong investasi dan kerja sama internasional. Dengan fondasi yang kokoh ini, Indonesia dapat mewujudkan potensi sektor kelautan dan perikanan secara optimal, serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila akan mampu membangun tata kelola yang optimal, menegakkan hukum secara tegas, dan mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Integrasi kearifan lokal dan kebudayaan maritim dalam kepemimpinan Pancasila dapat menjadi strategi efektif untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang berpihak pada masyarakat pesisir dan mewujudkan Indonesia Emas.

Dalam situasi seperti ini, pemimpin yang baik harus menunjukkan contoh, menjadi jujur, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip moral. Sehingga menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan etika. Selanjutnya, dapat mendorong bawahan serta seluruh anggota organisasi untuk mengikuti jejaknya.

Kepemimpinan di sektor kelautan dan perikanan juga harus mampu menemukan masalah etika dan integritas. Mereka harus proaktif dalam menangani masalah tersebut dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk diskusi terbuka tentang etika dan integritas serta memberikan solusi yang tepat untuk setiap hambatan yang dihadapi.

Selain itu, kepemimpinan juga sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang harmonis antara berbagai pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan. Dengan membangun kerja sama yang baik antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil, kepemimpinan dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sektor tersebut secara berkelanjutan.

Para pemimpin di industri kelautan dan perikanan harus bertindak sebagai pelayan publik yang siap mengabdikan diri untuk kemajuan industri demi mewujudkan Indonesia Emas. Mereka harus selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Saran: 

Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam menangani masalah integritas dan etika di sektor kelautan dan perikanan, disarankan agar para pemimpin melakukan pembinaan diri secara konsisten yang berkaitan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan tentang etika kepemimpinan kepada para pemangku kepentingan di sektor tersebut agar mereka dapat memahami pentingnya menjalankan tugas dengan penuh integritas.

Selain itu, memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal serta penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang melanggar etika dan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan integritas.

Terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan pada sektor kelautan dan perikanan. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi regulasi perikanan dan menjaga kelestarian laut.

Daftar Pustaka

Abi, A. R. (2017). Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(2), 85-90. DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.17977/Um019v2i22017p085.

Amherd, D., & Yaakub, A. R. (2018). Maritime Potential For Indonesia And Switzerland. Swiss Re Institute.

Arif, M. (2021). Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara. IAIN Kediri Press.

BPS (2022) Analisis Profil Penduduk Indonesia; Mendeskripsikan Peran Penduduk Dalam Pembangunan, BADAN PUSAT STATISTIK Direktorat Analisis Dan Pengembangan Statistik.

Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika, 3(2), 73-87. Http://Dx.Doi.Org/10.22202/Jei.2017.V3i2.1320.

Dongoran, F. R. (2014). Paradigma Membangun Generasi Emas 2045 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. Jurnal Tabularasa Pps UNIMED, 11(1), 61-76.

Hidayat, U. S. (2021). Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Abad 21. Nusa Putra Press.

Iskandar, A. M. (2021). Negara Dan Politik Kesejahteraan. Gramedia Pustaka Utama.

Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia. Populasi, 23(1), 1-19.

Jones, T.R. (2010). The Role Of Ethics In Leadership: How Important Is It? Journal Of Business Ethics, 95(4), 297-310.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2019). Background Study Visi Indonesia Emas 2045. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Diakses dari https://kkp.go.id/renstra.

Kusnandar, V. B. 2022, NASIONAL, B. P. H. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kependudukan.

Lubis, B., & Mulianingsih, S. (2019). Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi. Jurnal Registratie, 21-36.

Luthans F., & Avolio B.J. (2003). Authentic Leadership Development And Positive Organizational Behavior: A Lifelong Journey Toward Building Ethical Practice In Organizations. In Cameron K.S., Dutton J.E., & Quinn R.E., Positive Organizational Scholarship: Foundations Of A New Discipline (Pp. 241-258). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Noor, M. (2015). Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi. Serat Acitya, 4(1), 121. DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.56444/Sa.V4i1.149.

Maharani, S.D., Surono, Sutarmanto, H., & Zubaidi, A. 2019. Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. Jurnal Ketahanan Nasional 25(2): 277-294.

Munawar, A. (2021). Kepemimpinan Pancasila: Refleksi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kepemimpinan Nasional. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 7(1), 1-12.

Prasetyono, T., Trijono, J., Handayani, T. & Satyawan, D. (2020). Indonesia's Marine Potential And Integration Of Its Processing With Technology Advancement Through Ocean Blue Economy. Journal Of Physics: Conference Series, 1475(1), 012033. Https://Doi.Org/10.1088/1742- 6596/1475/1/012033.

Sukarno.1986. Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta: Inti Idayu Press.

Setiawan, S. A. (2018). Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Analis Kebijakan, 2(2). DOI: Https://Doi.Org/10.37145/Jak.V2i2.34.

Silalahi, T. S. (2019). Pemuda Milenial. CV Jejak (Jejak Publisher).

Soepardi, E. M. (2020). Etika dan Integritas Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 6(2), 109-118.

Zaini, H. (2017). Islamic Institution Contribution In Building Indonesian Golden Generation. Proceeding IAIN Batusangkar, 1(2), 1-14.