SIDAT, Solusi Tepat Pengelolaan Perikanan Perairan Darat

Potensi produksi Ikan di WPPNRI Perairan Darat yang diperkirakan mencapai 4,92 juta ton/tahun (BRSDMKP, 2021) dengan jumlah keanekaragaman hayati mencapai 1.400 jenis (Kottelaat & Whitten, 1996) sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya ikan perairan darat terbesar ke-3 di dunia (Sugeha et,al, 2008). Perairan darat telah memberikan kontribusi nyata untuk pemenuhan kebutuhan protein dan ketahanan pangan, hingga sumber ekonomi bagi nelayan kecil.

Dengan melihat potensi yang ada, terbuka peluang permintaan terhadap produksi perikanan melalui perairan darat sehingga tuntutan untuk meningkatkan produksi perikanan juga akan semakin meningkat. Akan tetapi dalam berbagai hal, masih terdapat permasalahan yang dihadapi khususnya dalam menerapkan pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan tersebut maka salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan perikanan perairan darat adalah lemahnya sistem data dan informasi perikanan yang berpengaruh terhadap tata kelola pengelolaan perairan perikanan darat. Kelemahan ini dapat mengakibatkan salah perencanaan yang pada akhirnya bermuara pada kegagalan pengelolaan yang berkelanjutan. Sehingga dimata para pengusaha perikanan dianggap memiliki resiko, padahal sumberdaya perikanan perairan darat masih belum banyak yang digali.

Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah membuat sistem aplikasi yang berbasis pada prinsip pendekatan ekosistem atau yang dikenal Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM), dan sudah terintegrasi dengan Data Sharing System (DSS) yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Dengan adanya integrasi data, memudahkan operator dalam pengimputan data sehingga tidak terjadi perbedaan data dan informasi perikanan.  Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan faktor penting dalam penyususnan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, khususnya dalam merencanakan pembangunan perikanan perairan darat yang optimal dan berkelanjutan, serta menghindari terjadinya over eksploitasi sumberdaya perikanan.

Pada bulan September 2022, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melaunching aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perikanan Perairan Darat atau disingkat dengan SIDAT. Nama Sidat dipilih karena merupakan salah satu spesies ikan yang memiliki keunggulan, dimana dari 18 jenis spesies dan subspesies Sidat di dunia, 9 diantaranya ada di Indonesia. Disamping itu, nama ini dipilih dikarenakan sidat merupakan jenis ikan yang kaya akan manfaat, dengan kandungan DHAnya diatas ikan salmon. Sidat juga mampu beradaptasi di perairan estuari yaitu laut hingga tawar. Studi lain memperlihatkan ikan ini mampu berenang lebih dari 3000 mil ke laut, tak jarang untuk sampai ke muara sidat harus mengikuti aliran sungai yang deras menuruni air terjun yang tinggi, serta menantang gelombang air yang sangat besar. Perjuangan ikan ini belum selesai, saat tiba di tengah laut ikan ini harus beradaptasi dengan tingginya kadar garam yang ada diperairan laut. Diharapkan dengan begitu banyaknya manfaat dan keunggulan SIDAT, aplikasi ini juga memiliki banyak manfaat dan keunggulan. 

Foto Pembahasan tata cara pengisian SIDAT/Dok Azil

Foto Pembahasan tata cara pengisian SIDAT/Dok Azil

Maksud dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi perikanan Perairan Darat dengan pendekatan ekosistem secara berjenjang di seluruh WPPNRI-PD. Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi operasionalisasi aplikasi adalah meningkatkan kapasitas SDM aparatur Dinas yang menangani urusan bidang Kelautan dan Perikanan di daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengumpulan, analisis dan pelaporan data dan informasi perikanan tangkap berbasis ekosistem di wilyahnya masing-masing.

Dapat disimpulkan, strategi kunci keberhasilan dari aplikasi ini adalah dengan melakukan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.