Jika benar seperti itu, kebijakan ini bisa dikatakan sebagai bentuk kemunduran yang seakan mencederai nawacita seluruh insan sepakbola Nasional akan lahirnya era-industri sepakbola yang benar-benar Profesional di Tanah Air.
Pemerintah mungkin dapat bersikap lebih bijak dengan mengevaluasi kembali rencana tersebut mengingat pengalokasian dana APBD untuk klub sepakbola Profesional dapat memberikan dampak yang kurang positif untuk perkembangan sepakbola nasional di masa depan.
Bagaimana kita bisa bicara mengenai sepakbola Profesional, klub sepakbola yang disegani dikawasan Asia, hingga kompetisi yang menjadi role model sepakbola Industri, jika untuk bisa berkompetisi saja klub sepakbolanya harus kembali mengandalkan subsidi Pemerintah.
Jika kita berkaca lagi pada penyebab mengapa aturan larangan penggunaan APBD tersebut akhirnya terpaksa diberlakukan beberapa tahun silam, salah satunya ialah karena banyak klub yang menggelontorkan dana APBD hingga miliaran rupiah hanya untuk mengontrak pemain, khususnya para pemain asing yang bandrol-nya cukup fantastis.
Belum lagi banyaknya monopoli atau penyelewengan yang terjadi yang dilakukan oknum-oknum tertentu dengan memanfaatkan dana tersebut. Bahkan pada saat itu aturan atau larangan penggunaan dana APBD tersebut diberlakukan setelah adanya himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana berdasarkan kajiannya, dana APBD klub sepak bola dapat memunculkan potensi konflik kepentingan dari beberapa pengurus internal klub tersebut. Bahkan, perbedaan penggunaan APBD klub sepak bola cukup signifikan dengan pendapatan asli daerah. (sumber)
Memang harus diakui, beberapa waktu belakangan semenjak aturan pelarangan penggunaan dana APBD untuk sepakbola ini diberlakukan, banyak klub sepakbola professional yang tertatih-tatih ketika mengarungi kompetisi satu musim penuh, banyaknya masalah yang terjadi, ujung pangkalnya bermula karena kurangnya ketersediaan dana untuk operasional tim. Penyebabnya tidak lain karena kurangnya atau sulitnya mereka menggaet sponsor/investor.
Penyebab lainnya yang sering terjadi ialah karena sebagian besar klub sepakbola di Indonesia belum mampu memanajemen keuangan tim-nya dengan baik. Perhitungan yang kurang tepat diawal musim, termasuk dengan jor-joran menggelontorkan dana untuk mengontrak pemain berbandrol tinggi, menjadi penyebab mengapa mereka mengalami permasalahan finansial di pertengahan kompetisi.
Jadi meskipun mereka sebenarnya memiliki dana yang cukup untuk mengarungi kompetisi satu musim penuh, namun karena Tata kelola keuangan yang tidak terkonsep dengan baik mengakibatkan terjadinya ketidak stabilan antara pemasukan dan pengeluaran klub-klub ketika mengarungi kompetisi, yang akhirnya menimbilkan permasalahan-permasalahan klasik seperti yang sering kita dengar salah satunya ialah tertunggaknya gaji pemain.
Langkah yang mungkin daapt diambil oleh Pemerintah, selain dengan mencabut larangan penggunaan dana APBD Daerah yaitu dengan turut serta membantu para klub sepakbola tersebut dalam hal menggaet atau mencari sponsor atau investor untuk bisa bekerja sama dengan pihak klub dalam mengarungi kompetisi minimal dalam satu musim penuh. Salah satunya mungkin dengan turut melobi perusahaan-perusahaan BUMN atau BUMD yang ada di Tanah Air.
Selain itu Pemerintah bekerjasama dengan operator kompetisi dan juga Federasi juga dapat memperkuat sistem pengawasan kepada klub-klub peserta kompetisi. Dimana salah satu caranya ialah dengan menerapkan sistem Financial Fir Play bagi klub peserta kompetisi.
Financial Fair Play sendiri adalah salah satu sistem/langkah yang dibuat dan diterapkan oleh Federasi sepakbola Eropa (UEFA) pada tahun 2012 silam yang beberapa waktu lalu sempat diwacanakan untuk diadopsi oleh operator kompetisi Liga Indonesia.
