[caption id="attachment_191189" align="alignnone" width="610" caption="Anak-anak jalanan berdemo di depan gedung DPRD DIY Kamis (28/6/2012). Mereka menuntut pemenuhan hak-hak bagi kaum miskin kota dan penyandang cacat. (Afandi Sido)"][/caption] YOGYAKARTA - Sekitar tiga puluh orang yang tergabung dalam komunitas Pemuda Jalanan dan Kaum Miskin Kota melakukan aksi demonstrasi dan unjuk rasa di depan gedung DPRD DIY, Kamis (28/6/2012). Mereka menuntut beberapa hal terkait pemenuhan hak-hak anak jalanan, kaum miskin kota, dan juga penyandang cacat. Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 pagi itu dimulai di depan gerbang gedung DPRD Kepatihan Jalan Malioboro kemudian berlanjut ke depan pintu utama gedung wakil rakyat itu. Dalam orasinya, menyebut pemerintah selama ini salah mengartikan anak jalanan sebagai beban kota. Mereka juga menyatakan bahwa panti asuhan ataupun lembaga sosial lain yang selam ini diselenggarakan pemerintah maupun swasta bukanlah jalan keluar bagi kesejahteraan kaum miskin kota dan anak-anak jalanan. Hanung Wicaksono, koordinator aksi lebih lanjut menjelaskan, tuntutan dan gugatan (tugu) mereka ini bukan yang pertama kali. Namun beberapa hal yang terus disampaikan hingga saat ini belum ditindaklanjuti serius oleh pihak berwenang. "Tugu ini sudah mutlak. Sederhana saja permintaan kami kalau mereka mau membaca. Tolonglah anak-anak jalanan ini. KMK juga WNI. Kami bukan beban bagi pemerintah," serunya. Aksi unjuk rasa ini kemudian ditanggapi oleh DPRD Provinsi DIY dengan beberapa janji. Melalui perwakilannya yang berbicara langsung di depan pengunjuk rasa, DPRD menyatakan akan menindaklanjuti keluhan juga gugatan mereka. "Kita akan teruskan ke pihak terkait, sekaligus memberi kesempatan kepada rekan-rekan untuk melakukan audiensi. Kalau kalian sudah siap kami akan terima kapanpun," tukasnya. Selain menyampaikan orasi, pengunjuk rasa juga menampilkan aksi tetrikal berupa tarian topeng yang melambangkan nasib mereka selama ini. Mereka juga membagikan selebaran yang berisi tujuh tuntutan dan gugatan kepada pemerintah daerah juga DPRD berupa:
- Jaminan tempat tinggal
- Jaminan lapangan pekerjaan
- Pendidikan gratis
- Jaminan Kesehatan
- Hentikan kekerasan terhadap pemuda dan anak-anak jalanan
- Perlindungan hukum dan pemenuhan HAM
- Transparansi dana untuk kaum miskin kota.
Meski dikawal sekitar lima puluh personel dari Kepolisian Kota Besar DIY, aksi ini berlangsung damai dan para pengunjuk rasa membubarkan diri pukul 11.45 WIB. Â Tidak ada gangguan berarti baik bagi pengguna jalan maupun pekerja di lingkungan DPRD. [caption id="attachment_191190" align="alignnone" width="610" caption="Pemuda Jalanan dan Kaum Miskin Kota berdemo di depan gedung DPRD DIY Kamis (28/6/2012). Mereka menuntut pemenuhan hak-hak bagi kaum miskin kota dan penyandang cacat. (Afandi Sido)"]
