PENDAHULUAN
Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 17,508 pulau serta dengan garis pantai kurang lebih 81,000 km. Perbandingan wilayah perairan laut melampaui wilayah darat yaitu berikisar 81 persen. Indonesia memiliki potensi besar dibidang kelautan, salah satunya adalah kawasan pesisir. Kawasan pesisir dapat di definisikan pertemuan antara ekosistem lautan dan ekosistem daratan yang membentuk sebuah ekosistem tersendiri yang produktif dan juga memberikan nilai ekonomi yang besar terhadap masyarakat.
Beberapa Potensi sumberdaya kawasan pesisir berupa sumberdaya alam hayati seperti  vegetasi mangrove, terumbu karang, pantai, estuary, padang lamun. Selain itu juga potensi non hayati seperti misalya minyak bumi, mineral, serta kawasan ekowisata. Dari potensi yang bernilai besar ini sepatutnya wilayah pesisir menjadi daya tarik baik tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pesisir, namun juga dari masyarakat luar (sebagai wisatawan), dengan mengembangkan potensi tersebut kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat(Ernan, 2003).
Namun demikian, disamping potensi keanekaragam hayati seperti dijelaskan sebelumnya, juga terkandung resiko dikawasan pesisir ini, salah satunya adalah masalah sampah di pesisir (marine Polutant), Salah satu jenis sampah yang mudah ditemukan disekitar dan menyimpan dampak besar serta sulit untuk di urai adalah sampah plastik. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas masyarkat di kawasan pesisir menjadi berpengaruh terhadap lingkungan misalnya aktifitas nelayan, masyarakat sekitar, wisatawan yang terus tumbuh tiap tahun maupun industri disekitar pesisir.Â
Jika tidak di kelola dengan baik maka dalam rentang waktu tertentu akan mengakibatkan penurunan fungsi dari kawasan pesisir, lebih jauh lagi sampah plastik tersebut dalam periode waktu lama dapat menjadi butiran kecil plastik (micro plastic) dan termakan oleh hewan-hewan laut. Terdapat beberapa contoh ditemukanya satu ekor paus jenis physeter Macrocephalus di serta tiga ekor penyu di wilayah laut Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara (Gunadi RAA et al., 2019).
Menurut Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa kewenangan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil di delegasikan ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Peran pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten dan kota sangat penting, dan peranya salah satunya dalam bentuk aturan daerah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir.
Garis pantai Indonesia yang memiliki panjang hingga 81,000 km, dan menyimpan potensi yang sangat besar selayaknya perlu adanya peran serta masyarakat sekitar pesisir untuk mengelola kawasan pesisir dan pulau kecil yang menyesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga dapat mensejahterakan dan melestarikan pemanfaatan secara berkesinambungan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Ralfiando Nofrian Palit, 2019).
Menurut data pusat statistik bahwa penduduk Indonesia di tahun 2023 mencapai 278,696,200 dengan rata rata kenaikan tiap tahun adalah 1 persen, di lain sisi menurut data statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 5.31% dan merupakan urutan 4 besar jika di bandingkan dengan negara ASEAN lainya(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023), dari sisi jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang terus meningkat membuat sektor wisata daro wisatawan dalam negeri berpotensi luar biasa besar. Lebih jauh lagi jika melihat dari sumber yang sama bahwa contoh salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia yaitu Pulau Bali, tren kenaikan wisatawan mancanegara dari tahun 2011 sampai 2019 adalah sekitar 10.56% tahun 2019 adalah mencapai 6,725,000 total wisatawan mancanegara. Â (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022).
Bonus Demografi negera indonesia yang merupakan negara kepulauan dan panjang garis pantai yang panjang membuat potensi di kawasan Pesisir menjadi tujuan wisata terbesar di Indonesia, Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang besar, menimbulkan tantangan yang besar pula, terutama permasalahan sampah. Tidak bisa dipungkiri dengan meningkatnya jumlah wisatawan, secara berkala perputaran roda ekonomi masyarakat berjalan sehingga menaikan kebutuhan barang. Dengan semakin bertambahnya kebutuhan maka kebutuhan sisa yang tidak lagi digunakan juga meningkat.
Permalahanan ini tidak bisa di lihat sederhana, tidak hanya sampah namun harus di lihat dari pola hidup, hukum, kebiasaan masyarakat sekitar pesisir. Oleh karena itu beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan sampah adalah sebegai berikut.
Latar Belakang EkonomiÂ
Perbandingan kehidupan rakyat pesisir dan pulau kecil masih banyak di garis kemiskinan, sehingga memiliki keterbatasan akses terhadap modal, informasi, modal, dan pengetahuan. Latar belakang ini memiliki kecendurngan hidup yang tidak berkesinambungan. Yaitu hanya mengandalkan penghasilan harian. Pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir harus terus di galakan sercara terus menerus dengan berbasis kearifan lokal dan berorientasi menambah nilai pendapatan, pemberdayaan ini dapat berupa kemitraan yang bertujuan untuk mensejaherakan masyarakat sekitar kawasan pesisir (Widi A. Praktikto, 2003)
Konfik Kewenangan Ruang Kawasan PesisirÂ
Lebih jauh lagi terdapat tumpang tindihnya aturan dalam kewenangan, permasalahan tata kelola ruang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil misalnya, dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah peisisr dan pulau-pulau kecil pasar 40 pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur berwenang menyusun dan atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah peisisr dan pulau kecil menjadi kewenangan pemerintah daerah masing -- masing. Namun pasal 18 UU 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan atas urusan strategis nasional, termasuk pengelolaan sumber daya alam, wilayah pesisir dan pulau kecil adalah termasuk sumber daya alam bukan tambang. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam di laut di UU 23 tahun 2014 dibatasi hanya 12 mil laut di ukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
Dari pembahasan pasal tersebut UU 23 tahun 2014 mengatur kewenangan daerah yang lebih terbatas dalm hal urusan yang menjadi kewenangan pusat.
PEMBAHASAN
Sampah menjadi permasalahan tersendiri yang perlu fokus penuh dalam mengatasinya. Sebelum lebih jauh perlunya untuk mengetahui sampah apakah yang di maksud di kawasan pesisir beserta dampak nyaÂ
Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar ke 2 setelah china
Menjadi negara keupulauan yang besar dan garis pantai yang panjang di dunia menjadikan tantangan tersendiri terkait penanggulanan sampah, dalam sebuah jurnal ilmiah mengatakan Indonesia dimata dunia adalah sebagai pusat "the world's marine biodiversity", namun juga Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar ke 2 setelah China, Ini patut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintahan yang mana presiden telah menetapkan Perpres tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Dalam jurnal yang sama juga memberikan review bahwa terdapat total lebih dari 32 jurnal ilmiah yang membahas mengenai sampah di laut berdasarkan jumlah jenis sampah, lokasi penelitian tersebar dari ujung barat Aceh hingga Sulawesi. (Purba et al., 2019).
Sampah plastik tidak bisa di uraikan
Type plastik Polypropyene, polyethilene, PVC, Polyrethane yang sering di gunakan dalam masyarakat. Jika sampah tersebuit menahun, menjadi micro plastik yang akan termakan oleh makhluk hidup dan pada akhirnya ekosistem menjadi rusak. (Worm et al., 2017)
Peran Serta MasyarakatÂ
Saat ini teknologi sangat berperan penting dalam berbagai hal. Dari mulai perbelanjaan, pembelajaran, pekerjaan, transportasi. Semua kebutuhan manusia saat ini bisa dengan menggunakan teknologi. Akhir- akhir ini teknologi telah berkembang sangat cepat dan telah menjadi generasi ke 4, yaitu era perubahan Transformasi informasi ke arah digital sehingga membuat informasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Penggunaan teknologi yang tepat selain dapat memudahkan manusia juga dapat merubah kebiasaan masyakrakat menjadi lebih baik. (Benitez et al., 2023)
Peran serta masyrakat sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan utamanya dari sampah. Oleh karena itu perlunya terobosan yang dapat memberikan gambaran bagi masyarkat bahwa dengan peran serta masyarkat dalam menjaga lingkungan akan membuat kesejahteraan meingkat. Akhir -- akhir ini terdapat gerakan media sosial yang masif dalam membuat gerakan bersih bersih pantai. Pandawara Group merupakan sekumpulan anak muda pecinta lingkungan yang tinggal di kopo kota Bandung dan punya cara unik untuk memberikan edukasi cinta lingkungan. (Ramadhan & Rochmaniah, 2023)
Aksi gerakan untuk mengajak bersih bersih pantai menjadi viral dan menjadi perhatian yang besar dari masyarakat dan tak terhindarkan dari perhatian pemerintah, tercatat bahwa cara yang di lakukan adalah dengan ajakan secara persusif untuk kegiatan bersih-bersih pantai.
Gerakan ini menjadi trending dan viral di Media sosial Tiktok dengan jumlah 7 juta pengikut, dan mendapatkan penghargaan menjadi TikTok Local Heroes 2022. Keberhasilan Pandawara untuk mengajak membersihkan kawasan pesisir merupakan terobosan peran serta masyarakat dengan menggunakan teknologi. Gerakan ini dapat menggerakan masyakarat secara sukarela untuk ikut dalam menjaga kawasan pesisir.
Namun tentu saja tidak cukup jika hanya sekali waktu saja, perlu adanya penjagaan secara terus menerus, sehingga membuat masyarakat lebih sadar bahwa kawasan pesisir merupakan kawasan penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa aktivitas terus dapat dilakukan untuk memahamkan masyarakat terkait kebersihan pantai adalah:
- Pemberdayaan masyarkat secara ekonomi
Dengan menjaga kawasan pesisir dari sampah plastik, dapat meningkatkan ekosistem kawasan pesisir dan dapat menajadi kawasan ecotoursim, sehingga kesejahteraan masyakarat pesisir menjadi lebih baik. Pada umunya sektor pariwisata mempunyai fase meurut butler.
Di fase exploration sampai mulai stagnation dan decline diharapkan tidak terjadi dengan selalu menjaga kawaasan pesisir dari pollutan, dan di harapkan akan terus berlangsung menjadi rejuvenation dan akan terus meningkat.
- Pemberdayaan masyarkat dengan Komunitas Â
Telah di berikan paparan dengan kaitanya berbasis sosial teknologi, maka solusi yang tepat adalah dengan membentuk komunitas dari masyarakat pesisir dengan tujuan memberikan pemahaman pentingnya kawasan pesisir dari sampah. Edukasi ini untuk menangani dampak buruk dari sampah. Pembentukan komunitas-komunitas ini penting dalam meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap lingkungan, utamanya di kasawan pesisir misalnya pembentukan karang taruna, cinta lingkungan. Pembentukan ini perlu di galakan oleh kepala desa setempat dan juga peran pemerintah untuk memberikan perhatian dan reward sehingga masyarakat tidak serta merta sukarela namun juga lebih bersemengat untuk lingkungan.
Dampak buruk dari sampah utamanya plastik akan mengganggu  lingkungan. 10 dari 12 hewan terdampak yaitu hewan yang berada di laut dan pesisir. Selain itu juga jika di hitung biaya kerugian untuk pembersihan sampah pertahun dengan total 75 sampai 150 juta ton adalah sekitar $500-$2500 miliar dollar. (Beaumont et al., 2019).
