Tahun 2024 menjadi titik balik yang
krusial dalam upaya Indonesia menghadapi
tantangan perubahan iklim. Berbagai
indikator menunjukkan bahwa dampak
pemanasan global semakin nyata dirasakan
di seluruh penjuru negeri.
 Bencana banjir bandang, kekeringan
ekstrem, dan kebakaran hutan menerpa
berbagai daerah, membawa kerugian
material dan korban jiwa yang sangat besar.
Masyarakat semakin resah dengan ancaman
yang dihadapi.
 Pemerintah Indonesia, di bawah
kepemimpinan Presiden Joko Widodo,
menyatakan bahwa perubahan iklim
merupakan ancaman serius bagi
pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Upaya mitigasi dan adaptasi menjadi
prioritas utama.
 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan merilis data terbaru yang
mengindikasikan peningkatan suhu ratarata di Indonesia sebesar 1,2 derajat Celsius
dibandingkan 30 tahun lalu. Kondisi ini
membawa dampak signifikan.
 Salah satu wilayah yang paling
terdampak adalah Kalimantan. Kebakaran
hutan dan lahan semakin sulit dikendalikan,
mengancam keanekaragaman hayati dan
mengganggu aktivitas masyarakat.
 Pemerintah daerah setempat bersamasama dengan pemerintah pusat terus
berupaya mengatasi masalah ini, mulai dari
pencegahan, pengendalian, hingga
rehabilitasi ekosistem yang rusak.
 Di sisi lain, Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT) menghadapi ancaman
kekeringan yang berkepanjangan. Ratusan
ribu warga terpaksa berjuang memenuhi
kebutuhan air bersih sehari-hari.
 Pemerintah telah menggelontorkan
anggaran milyaran rupiah untuk
membangun infrastruktur pengairan dan
sistem distribusi air, namun tantangannya
masih sangat besar.
 Tidak hanya berdampak pada sumber
daya alam, perubahan iklim juga
mengancam
sektor pertanian dan
perikanan. Panen gagal, hasil tangkapan
ikan menurun drastis, membuat pendapatan
petani dan nelayan terpuruk.
 Untuk mengatasinya, pemerintah
mendorong penerapan teknologi pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap
perubahan iklim, seperti pengembangan
varietas tanaman tahan kering dan sistem
budi daya ikan yang lebih efisien.
 Selain itu, program perlindungan sosial
bagi kelompok rentan juga ditingkatkan,
agar mereka dapat bertahan di tengah
terpaan dampak perubahan iklim.
 Di sektor kesehatan, munculnya wabah
penyakit menular baru yang terkait dengan
perubahan iklim menjadi perhatian serius.
Pemerintah memperkuat sistem
kesiapsiagaan dan respon terhadap
ancaman ini.
 Upaya mitigasi berbasis masyarakat
juga digalakkan, seperti penanaman hutan
kota, pengelolaan sampah yang lebih baik,
dan efisiensi energi di tingkat rumah
tangga.
 Berbagai kebijakan dan inisiatif itu
diharapkan dapat mengurangi dampak
perubahan iklim sekaligus meningkatkan
ketahanan masyarakat dalam menghadapi
tantangan yang semakin kompleks.
 Namun, pemangku kepentingan sepakat
bahwa upaya tersebut masih belum cukup.
Dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dan
tindakan nyata dari seluruh komponen
masyarakat.
 Menteri Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan, Siti Nurbaya, menegaskan
bahwa perubahan iklim harus menjadi isu
lintas sektoral yang mendapat perhatian
serius dari seluruh elemen.
 Kita harus bertindak cepat dan
terkoordinasi jika ingin mencegah dampak
perubahan iklim yang lebih parah di masa
depan," tegas Siti Nurbaya.
 Pemerintah Indonesia juga aktif
berkolaborasi dengan masyarakat
internasional dalam upaya mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim,
termasuk melalui skema pendanaan dan
transfer teknologi hijau.
 Presiden Joko Widodo menyerukan
kepada seluruh komponen bangsa untuk
bersatu padu menghadapi tantangan
perubahan iklim demi masa depan
Indonesia yang lebih berkelanjutan dan
tangguh.
 "Kita tidak memiliki pilihan lain selain
bekerja keras mengubah pola hidup dan
pembangunan kita. Masa depan Indonesia
berada di tangan kita semua," tegasnya.
