Pilkada di Masa Pandemi

Kesepakatan politik juga penting bagi sesame peserta politik. Baik kandidat yang didukung oleh partai politik. Maupun calon perseorangan atau calon tunggal. Merekalah actor utama yang bisa berperan sebagai tokoh yang baik atau pejabat di perfilman demokrasi  local. Jika actor politik bersepakat. Setengah dari masalah administrasi, proses, hasil, dan etika pemilihan bisa diselesaikan.

Kualitas Demokrasi
Akan tetapi, kesepakatan politik harus mendahulukan keinginan dalam menyelamatkan demokrasi local. Maksudnya, kesepakatan politik tidak boleh melanggar apa yang dilarang. Oleh karena itu, kesepakatan politik dari actor-aktor politik membutuhkan jiwa negarawan sejati. Jiwa pancasilais yang mendahulukan kepentingan pemilihan demokratis. Sebuah mimpi yang sulit tercapai, bahkan dalam kondisi biasa-biasa saja.

Kualitas demokrasi local tergantung pada tiga aspek utama. Pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya. Peserta pemilihan yang mendapatkan ruang politiknya. Serta, penyelenggara pemilihan yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis.
Indikator pertama, pemilih yang terdaftar tanpa terkecuali adalah syarat utama, kemudiam, pemilih yang mendapatkan informasi terbaik. Lalu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan suaranya dihitung penuh tanpa ada suara yang tidak sah. Itu adalah mimpi berat yang harus diusahakan oleh peserta dan Penyelenggara.

Penyelenggara dan peserta pemilihan memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan pemilih untuk bisa terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. Kepentingan pemilih tidak hanya kewajiban Penyelenggara Pemilihan. Peserta Pemilihan wajib turut andil dalam mendidik pemilih untuk aktif dalam pemutahiran data pemilih, informasi pemilihan, dan cara memilih yang benar. Jika peserta pemilihan berhasil mendidik pemilih. Kapanpun pilkada dilaksanakan, kita siap.

Kedua, peserta pemilihan yang mendapatkan hak-hak untuk menyampaikan pandangan politiknya. Perubahan mekanisme teknis kampanye bisa menuai perdebatan. Apakah pembatasan social dalam kampanye terbuka atau menggunakan kampanye dalam jaringan (daring/online). Namun, jika kesepatakan politik terjadi, teknis kampanye hanyalah salah satu dari syarat teknis yang bisa dibicarakan dengan baik-baik.
Ketiga, penyelenggara yang mampu menyelenggarakan pemilihan. 

Bukan rahasia umum bahwa masalah Penyelenggaraan Pemilihan adalah dana. Jika pendanaan tidak cukup akibat kebijakan ekonomi penanggulangan Covid-19. Maka, dana penyelenggara akan terancam pemotongan yangmengurangi  kualitas kinerja. Pilihan untuk tetap pilkada harus didukung dengan memberikan anggaran khusus tanpa pengurangan dengan alasan apapun.

Selain itu, masalah hukum pemilihan butuh kesepakatan bersama dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (KDPP), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Seluruh pemilik kekuasaan hukum pemilihan perlu menyepakati kebijakan hukum bersama yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memenuhi keadilan pemilihan harus disesuaikan dengan menjaga kemungkinan dari masalah etika dan pidana pemilihan.

Seandainya, kesepakatan politik bisa dilanjutkan dengan pemenuhan kualitas demokrasi lokal. Bukan tidak mungkin, teknis pemilihan seperti pemilu di Korea Selatan atau Negara lain juga tercipta di Indonesia. Tentu saja,memuaskan semua pihak bukanlah perkara mudah. Apabila jika pihak yang merasa dirugikan atau memang kalah dalam tahapan melakukan perlawanan hukum dan/ menggunakan kekuatan masa aksi.

Dengan mempertimbangkan kejadian terburuk dan kemungkinan masalah social ekonomi, politik, dan hukum. Maka, harapan pilkada saat pandemic Covid-19 membutuhkan semangat persatuan "menyelamatkan demokrasi lokal".

Dengan semangat ini, keikhlasan dalam ruang sportivitas politik adalah kunci. Dengan sedikit kerelaan, tidak adayang benar-benar menang saat ini. Toh pemenang pilkada juga mengalami kerugian masa jabatan yang berkurang. Pada intinya, penyelamat pilkada akan menjadi kebijakan dan dasar hukum pada masa-masa mendatang. Bukan tidak mungkin, pilihan tetap pemilu dalam situasi bencana dimulai dari saat ini.