Papua Melalui Sorotan Media Special Broadcasting Service (SBS) Australia

Konflik yang telah terjadi sejak lama di Papua telah banyak mengundang perhatian dari berbagai media global yang ada. Dalam konflik tersebut melibatkan antara Pemerintah Indonesia dengan Kelompok Separatisme yang ada di Papua yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik yang telah lama terjadi ini merupakan sebuah konflik yang sangat kompleks. Selama konflik ini terjadi telah muncul berbagai isu-isu lainnya seperti Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),Pembatasan kebebasan Pers hingga lambatnya pembangunan di Papua. Konflik ini telah mengundang banyak perhatian karena apa yang telah terjadi di Papua merupakan hal yang kontradiktif dengan komitmen Pemerintah Indonesia sebagai negara yang demokrasi dengan melakukan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang terjadi di Papua.

Salah satu media yang ikut dalam melakukan pemberitaan mengenai isu-isu yang ada di Papua adalah Special Broadcasting Service (SBS) yang merupakan media dengan asal dari Australia. SBS ini sendiri merupakan salah satu media terbesar yang ada di Australia, serta SBS juga menyediakan berita-berita dengan 35 bahasa yang berbeda. Selain itu sebagai media yang berasal dari Australia yang selama ini banyak terlihat dari berbagai tindakan Australia melakukan pendukungan terhadap pembebasan Papua dari Indonesia tentunya juga akan mempengaruhi pemberitaan-pemberitaan bagaimana SBS dalam melakukan framing mengenai isu yang terjadi di Papua.

Dalam konflik yang telah terjadi sejak lama antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis Papua, SBS dalam pemberitaannya banyak mengangkat isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua oleh kelompok militer Indonesia serta berbagai isu-isu yang berkaitan dengan gerakan kemerdekaan Papua. Hal tersebut terlihat dari pemberitaan-pemberitaan serta pemilihan diksi yang diambil oleh SBS. Framing SBS mengenai Pelanggaran HAM yang terjadi dibingkai dengan mengangkat berbagai pemberitaan mengenai aksi militer yang melibatkan warga sipil serta pernyataan dari ketua UN Human Right. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai berita dengan judul "Violence In Papua Has Caused Hundreds Of Students To Flee", serta berita dengan judul "Villages Torched, Villagers Tortured: Extreme Human Rights Violations In West Papua".  Dalam pemilihan judul tersebut terlihat bahwa SBS memandang bahwa aksi militer Indonesia yang terjadi di Papua telah banyak melakukan berbagai kekerasan terhadap warga sipi yang ada. Dalam judul pemberitaan yang pertama dibingkai agar pembaca berita tersebut memandang bahwa aksi militer dalam menangani konflik yang ada di Papua melibatkan pelajar dan membuat pelajar harus mengamankan diri. Selain itu meskipun dalam pemberitaannya telah memuat dari kedua belah pihak, pada beberapa kalimat akhir pemberitaan tersebut lebih menekankan pada tuduhan kekerasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia serta pemilihan diksi dalam kalimat "Jakarta annexed the mineral-rich region in 1969 with a UN-backed vote that is widely seen as a sham". membingkai bahwa tujuan dari Indonesia di Papua adalah kekayaan sumber daya alamnya.

Selanjutnya pada judul yang kedua sangat menekankan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap warga sipil. Dalam judul pemberitaan tersebut sendiri sudah terlihat bahwa SBS membingkai berita dengan menggambarkan situasi yang sudah ada di Papua pada saat ini merupakan pelanggaran HAM berat dengan melibatkan juga orang-orang yang tidak bersalah, serta kesewenang-wenangan aparat negara. Selain itu dalam berita tersebut juga melakukan berbagai highlight pada beberapa kalimat seperti

Gambar 1. Highlight SBS dalam pemberitaannya

Yang ingin menekankan pada pemerintah Indonesia yang telah memeras Sumber daya alam yang dimiliki Papua tanpa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua itu sendiri. Selain itu juga ada highlight seperti

Gambar 2. Highlight SBS dalam pemberitaannya

Yang menekankan bahwa tidak adanya hukum yang berjalan secara adil di Papua, dimana tidak pernah adanya personel militer maupun Polisi yang pernah dihukum bersalah meskipun masifnya pelanggaran HAM yang terjadi.

Selanjutnya adalah pemberitaan SBS mengenai gerakan-gerakan kemerdekaan Papua. Hal tersebut terlihat dari berita dengan judul "Australians Rally In Support Of Papua Protesters As Human Rights Watch Decries Indonesian Violence", serta berita dengan judul "Why West Papuans Are Raising A Banned Independence Flag Across Australia".  Yang mana dalam kedua pemberitaan tersebut menekankan bahwa terdapat banyaknya dukungan dari warga Australia terhadap gerakan kemerdekaan Papua, serta sejarah dari Pergerakan Kemerdekaan Papua yang merupakan bentuk kolonialisme oleh Indonesia. Hal tersebut terlihat pada berita yang kedua yang mana dalam pemberitaan tersebut Papua yang tidak diikutkan dalam pembuatan perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia sehingga membatalkan kemerdekaan Papua.

            Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan tersebut dapat terlihat bahwa SBS Australia dalam melakukan mengambil posisi media as issues intensifier atau juga bisa disebut media sebagai yang memunculkan konflik dan mempertajamnya. Yang mana dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan yang telah dilakukan oleh SBS yang banyak mengangkat isu-isu pelanggaran HAM maupun pergerakan kemerdekaan Papua yang terjadi dan mempertajam melalui framing pemberitaannya untuk membentuk opini publik untuk melihat bahwa apa  yang terjadi di Papua merupakan pelanggaran HAM berat melalui pemberitaan-pemberitaan dengan isu sensitif serta pemilihan kata baik dalam judul maupun isi pemberitaan.