Mohon tunggu...
Afriantoni Al Falembani
Afriantoni Al Falembani Mohon Tunggu... Administrasi - Dosen dan Aktivis

Menulis dengan hati dalam bidang pendidikan, politik, sosial, fiksi, filsafat dan humaniora. Salam Sukses Selalu.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Membaca Arah Baru Kebijakan Era Digital Society Sumsel

22 Mei 2020   13:07 Diperbarui: 26 Mei 2020   10:05 113
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Afriantoni

(Pemerhati Kebjikaan Pendidikan)

Kebijakan strategis pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) di era digital society menuju Sumsel maju diungkap oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Riza Pahlevi, MM memiliki langkah strategi yaitu ada 3 dasar: care (peduli), love (cinta), dan share (berbagi).

Untuk mewujudkan tiga dasar tersebut sumber daya manusia yang ada di Sumsel hendaknya mampu menciptakan sikap peduli. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa jurusan Manajamen Pendidikan Islam kelak akan menjadi seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan yang baik dalam menciptakan sikap peduli. Hal ini dapat berupa etika, langkah selanjutnya yaitu menciptakan keunggulan.

Dalam menciptakan keunggulan dapat disesuaikan dengan kekhasannya suatu daerah yang ada yaitu berupa skill (keterampilan), pengetahuan, imtak dan lain sebagainya.

Dalam dunia pendidikan diharapkan mampu menerapkan literasi (kemampuan menulis dan membaca), literasi disini bukan hanya diartikan membaca atau menulis saja akan tetapi lebih ditekankan untuk menelaah kata demi kata yang ada dalam sebuah buku tersebut.

Sehingga siswa paham betul mengenai materi yang diajarkan atau dipelajari. Langkah selanjutnya yaitu integritas, maksdunya dalam lingkungan pendidikan hendaknya tidak terjadi adanya perbuatan tercela.

Kemudian dalam proses belajar mengajar diharapkan bisa menciptakan inovasi baru dalam mendukung perkembangan pendidiakan di era digital pada saat ini. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam kemajuan pendidikan diharapkan memiliki kemampuan cerdas (cermat, edukasi, real, dedikasi, amanah, sains dan silaturahmi).

Arah baru kebijakan pendidikan di Sumsel sesuai dengaan isi visi, misi pendidikan di Sumsel yaitu: Meningkatkan sumber daya manusia , dimana sumber daya manusia untuk meningkatkan pendidikan di semua pendidikan.

Untuk digital society economi  memacu pada ekonomi masyarakat di 4 komponen: Pertama, harus memahami bahasa Inggris secara internasional Kedua, harus menguasai komputer data. Ketiga, harus memehami statistik data. Keempat, harus berjiwa pemimpin, yang bisa merangkul SDM (mengelola, mengarahkan SDM).

Dimana dalam 4 komponen tersebut harus dimiliki siswa dengan mengacu dengan istilah STEM (Sains, Teknologi, Ekonomi, dan Media). yang berperan dalam kemajuan pendidikan diharapkan memiliki kemampuan cerdas (cermat, edukasi, real, dedikasi, amanah, sains dan silaturahmi).

Dalam konteks kebijakan stretegis pendidikan pada era sumsel saat ini agar bisa mengikuti perkembangan zaman  ada lima tahap yaitu: ciptakan perduli, ciptakan keunggulan, ciptakan literasi, integritas, dan inovasi.

Pertama, Yang mengacu pada UASBN dikembalikan pada sekolah. Kedua, 3 aspek pada UN : Karakter, Numerik dan literasi yang perlu diperkuat. Ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran : guru dituntut untuk mengekpos untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah dengan dorongan untuk berpikir kreatif. Keempat, zonasi 50%, perpindahan 5%, Afirmasi 30%. 15% untuk prestasi.

Di atas merupakan 4 komponen yang dimana kebijakan Nadiem Anwar Makarim sebagai bentuk kebijakan yang baru selaku menteri pendidikan yang telah disesuaikan dengan fakta dilapangan pada sosial budaya, ekonomi di Indonesia.

Membaca kebijakan pendidikan di Sumsel: konsep dan strategi. Sumsel harus memperhatikan program-program yang ditawarkan dinas pendidikan infrastruktur dalam menunjang pendidikan perlu diperhatikan dalam mencetak SDM yang berkualitas. Pada saat ini bukan hanya perubahan yang hanya diperhatikan, tetapi ada nilai-nilai yang harus tetap dijaga. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi semakin berkembang.

Untuk transportasi, menggunakan teknologi, makan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam menjalin hubungan antara manusia dengan manusia itu perlu juga diperhatikan. Harapkan bisa menciptakan formula dalam menentukan pendidikan kedepannya.

Pendidikan menjadi sarana akselerasi paling cepat dari kelompok masayarakt berpenghasilan rendah menjadi kelompok menengah.  Sekalipun pemerintah sudah berusaha menyediakan pendidikan dengan kurikulum standar, layanan tersebut belum bisa menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan.

Atau masyarakat menginginkan adanya kurikulum dengan penekanan khusus seperti penguatan agama, mengingat pelajaran agama yang diajarkan di sekolah negeri terasa kurang.

Tantangan globalisasi dan dinamika kebijakan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang ada di Sumsel meliputi: Pertama, sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum baik terutama pada sekolah swasta. Kedua, kekurangan guru data tahun 2018 adalah 2.300 pendidik. Ketiga, kualitas guru seperti PAI untuk anak berkebutuhan khusus belum terpenuhi. Keempat, akses masuk ke sekolah berkualitas.

Anggaran pendidikan yang berorientasi pengembangan SDM dengan berkoordinasi pada berbagai lapisan lembaga pendidikan utuk menentukan arah pendidikan, yang mencakup pada pemerataan guru dan standarisasi pengelolaan sarana, karakteristik  sekolah yang berbasis sosial budaya untuk mendorong jiwa kepemimpinan di intern dan ekstern yang perlu dibenahi.

Respon terhadap kebijakan penghapusan UN. Menurut Nadiem Makarim, adanya keputusan untuk menhapus UN adalah keputusan yang ideal dikarenakan adanya pro kontra tentang UN atau menurut Nadiem UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN terlalu padat, sehingga cenderung berfikir pada hafalan, bukan kompetensi.

Penghapusan UN sudah akan diterapkan, indikatornya baik untuk masa depan Indonesia karena adanya UN banyak pihak yang dirugikan. Adapun materi dan imateri, penghapusan UN bukan dihapuskan secara total akan tetapi sistemnya  di revisi menjadi simple lebih baik merujuk pada kompetensi bukan nilai. Dan penghapusan UN ini merupakan terobosan baru dikarenakan penilaian pembelajaran bukan hanya ditentukan dalam sehari pada ujian UN melainkan penilaian dilakukan selama proses pembelajaran tersebut dilakukan.

Respon terhadap kebijakan RPP satu halaman. RPP adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Memangkas komponen RPP merupakan langkah maju dan progresif. RPP administrasi yang membuat rumit guru. Rpp memiliki 3 komponen inti yaitu: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. RPP juga memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada murid.

Respon terhadap kebijakan akreditasi ijazah tidak menjamin kompetensi dan akreditasi tidak menjamin mutu. Dengan akreditasi bisa memanfaatkan banyak pihak seperti siswa, orang tua. Akreditasi adalah sebuah penilaian yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan ; peringkat A, B dan C.

Ijazah tidak menjamin kompetensi karena yang ditampilkan ialah nilai bukan kemampuan. Seperti orang yang membeli ijazah karena ingin mencari muka dengan orang lain atau ingin memperpanjang nama tanpa diperhatikan kompetensi apa yang telah didapatkan selama proses pembelajaran. Prospek nilai-nilai kemanusiaan (humanisasi) dalam pengembangan pendidikan era revolusi industri 4.0.

Banyak perubahan yang terjadi di era 4.0, sebelumnya perubahan-perubahan tersebut di mulai dari era 1.0 hingga sekarang 4.0. Adapun penemuan-penemuan dari era 1.0-4.0 yaitu: Pertama, era 1.0: penemuan mesin uap yang mendukung kereta api. Kedua, era 2.0: pada abad ke 19 penemuan energi listrik. Ketiga, era 3.0 yaitu pada abad 20 banyak ditemukan mesin-mesin otomatis, dan era 4.0 yaitu era digital yang memudahkan mendapatkan informasi darimana saja, kapan saja, dan dimana saja melalui internet. Era 4.0 mengenalkan revolusi industri mengubah kehidupan dan pekerjaan menjadi digital.

Pendidikan Indonesia di Era Kini dan 2050 : Evaluasi dan Prospek. Adapun penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yaitu: sekularisme sebagai paradigma pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, rendahnya kesejahteraan guru, dan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Adanya pespektif Indonesia dari masa depan tahap pertama (2016-2025) tahap kedua (2026-2035) dan tahap ketiga (2036-2045).

Peluang dan tantangan pendidikan Islam di era digital bermula dari 1) Millenial awakening: islamic sources, technology, and human needs. 2) Fungsi deduktif: technology for doing, and practicing. 3) Upaya pendidikan di era digital: merubah mainset lama, tidak terpaku pada teori-teori barat, dan melakukan riset terhadap perubahan

Politik Pendidikan Indonesia di Era Nadiem Makarim kebijakan baru dan problem anggaran. Kebijakan pendidikan "Merdeka belajar" mencakup: Ujian sekolah berstandar nasional, Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Ujian Nasional (UN), Peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan Zonasi. Problem anggaran pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tetang sistem pendidikan Nasional, Penganggaran sebesar 20 % dari APBN dan APBD yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pihak Sekolah. Problematika yang dimaksud tersebut antara lain: 1) Kurang baiknya anggaran pendidikan, 2) Anggaran yang masih kurang tepat guna dan tepat sasaran, dan 3) Pelaporan anggaran yang masih kurang baik.

Kebijakan pendidikan di akhir jaman : fakta dan solusi. Kebijakan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Dapat disimpulkan bahwa membuat empat kebijakan baru yang disebut empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", program tersebut meliputi perubahan pada: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD), dan  Zonasi.

Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meingkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Fakta Saat ini umat islam kehilangan motif yang dahulu menjadi supremasi kejayaan peradaban umat islam yakni semangat penelitian dan pengkajian , semangat keilmuan dan akademik. Dan Hampir semua orang zaman ini menyukai sesuatu yang serba instan, cepat tetapi tidak akurat. Sehingga sedikit sekali yang mau tekun, teliti dan sabar serta fokus untuk mengkaji dan meneliti sesuatu. Solusinya Pendidikan pada akhir-akhir ini, membutuhkan kajian ilmu pengetahuan, grup diskusi, lembaga riset untuk membedah problematika dalam menciptakan solusi yang tepat. Terakhir membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau pendidikan non formal (seperti kursus-kursus keterampilan), sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang.

* Catatan untuk pendidikan di Sumatera Selatan

** Afriantoni (Pemerhati Kebjikaan Pendidikan)

***Sebuah Catatan Diskusi Pendidikan Akhir Tahun 2019 di Ruang Seminar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun