Dalam momentum mendekati perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79, banyak mimpi yang sudah berhasil dituai, tetapi banyak juga mimpi yang belum diwujudkan. "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar", begitu kata pendiri negeri ini dahulu. Maka sudah sepatutnya mimpi yang diwujudkan jugalah besar. Aku, kamu, kita semua pasti memiliki mimpi besar untuk bangsa ini.
Beberapa waktu belakangan ini, ramai dijumpai kalimat Indonesia emas 2045. Kalimat itu keluar dari presiden RI ke-7, bapak Joko Widodo di salah satu pidatonya. Tentu ini adalah mimpi yang sangat besar. Terlepas dari banyaknya hal yang terjadi selama beliau memimpin, tidak dapat disangkal bahwa secara langsung ataupun tidak, kalimat ini sudah merepresentasikan harapan dan mimpi besar kita bersama. Mimpi bahwa suatu saat nanti Indonesia akan menjadi sangat dipandang, merdeka secara seluruhnya, mengalami kemajuan yang signifikan dan lain sebagainya. Kalimat yang memuat mimpi besar ini sekaligus menjadi pemicu banyaknya kegiatan, kebijakan, serta program yang dimunculkan oleh negara maupun pihak swasta.Â
Setidaknya ada empat target besar yang ingin dicapai dalam mewujudkan Indonesia emas 2045 ini. Empat target tersebut, yaitu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dunia, memiliki kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Namun, fokus utama dan paling sering mencuat di kalangan masyarakat adalah terkait kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi atau sederhananya bisa kita sebut dengan "SDM" masyarakat Indonesia yang baik.
Isu ini kerap menjadi perbincangan hangat lantaran siapa pun pasti akan mudah mengakses informasi mengenainya, bahkan dapat dikatakan sebagai hal yang sangat mendasar jika suatu negara ingin maju. Saya pribadi adalah bagian dari banyak orang yang memiliki ketertarikan dalam mengaji target ini karena latar belakang saya yang seorang akademisi serta saya menganggap bahwa betul jika negara ingin maju, maka kualitas SDM-nya harus siap dan mumpuni. Selain itu, mimpi Indonesia emas 2045 akan dapat terwujud jika pemuda saat ini dibekali pengetahuan berkualitas serta bersedia mengambil peran di kemudian hari. Dilansir dari website resmi Kementerian Koordinator PMK, Menteri koordinator PMK pernah berkata "Indonesia Emas 2045, Waktunya Generasi Muda yang Memimpin". Dan saya adalah pemuda yang ingin ikut andil tersebut.Â
Tahun 2045 tersisa 21 tahun lagi. Namun, tampaknya Indonesia masih memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan, terkait SDM masyarakatnya, khususnya para pemuda yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Riset World Talent Ranking yang dirilis Institute for Management Development (IMD), lembaga riset asal Swiss ini menyatakan bahwa pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 51,13 dari 100 poin, peringkat ke-47 dari 64 negara yang diriset. Ada tiga indikator besar yang menjadi penilaian, yaitu investasi dan pengembangan SDM dalam negeri (investment and development); kemampuan negara menarik SDM terampil dari luar negeri (appeal); dan tingkat kesiapan SDM secara umum (readiness). Tentu hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi keberlanjutan visi Indonesia emas 2045 itu. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat.
Beberapa faktor utama mengapa SDM masyarakat Indonesia sedemikian rendah adalah pertama disebabkan kurangnya masyarakat yang menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dalam menunjang keilmuan dia di dunia kerja. Mengutip data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia yang masuk perguruan tinggi per 31 Desember 2022 untuk tingkat D1 dan D2 sebesar 1,11 juta orang atau 0,4% dari total penduduk Indonesia. Kemudian, tingkat D3 sebanyak 3,56 juta orang atau 1,28% dan S1 sebanyak 12,44 juta orang atau 4,47%. Adapun tingkat S2 sebanyak 882.113 orang atau 0,31% dan S3 hanya 63.315 orang atau 0,02%. Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia yang tidak atau belum sekolah jumlahnya sebanyak 66,07 juta orang atau sekitar 23,78% dari total penduduk Indonesia. Berbanding jauh sekali. Faktor kedua terkait kurikulum yang selalu berubah-ubah sehingga menyulitkan adaptasi mendasar kepada sivitas akademika bayangkan saja, sudah berapa kali perubahan yang terjadi selama Indonesia merdeka dengan alasan "penyesuaian". Dan yang ketiga karena sertifikasi dan keahlian pengajar yang belum tepat sasaran serta optimal di banyak sekolah hingga kampus-kampus. Hal ini terbukti melalui banyaknya penerimaan calon guru di beberapa sekolah swasta di banyak daerah yang masih main asal pilih tanpa ada uji kompetensi tertentu. Dilansir dari Kompas.com, jumlah guru bersertifikat pendidik menurun menjadi 1.274.486 guru pada tahun 2023. Pada 2019, jumlah guru bersertifikat pendidik sebanyak 1.392.155 orang. Selain itu, masih banyak guru hingga dosen yang mendapat tugas untuk mengajar mata pelajaran yang bukan keahliannya sehingga penyampaian materi tidak maksimal ke peserta didik.
Jika terus demikian, maka dikhawatirkan mimpi besar kita bersama dalam membawa Indonesia menjadi negara maju akan sulit diwujudkan sesuai waktu yang ditargetkan. Bahkan lebih parah lagi, rendahnya kualitas SDM kita dapat berdampak pada ketidaksiapan negara dalam menyambut zaman yang terus maju lantaran masyarakatnya masih tertinggal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus ancaman yang harus diatasi dengan sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.Â
Untuk menyikapi isu tadi dan dalam berupaya berkontribusi pada negeri selama rentetan usaha mewujudkan mimpi Indonesia emas ini, saya akan membagi dua harapan perubahan serta pergerakan yang bisa dilakukan. Pertama untuk pemerintah itu sendiri yang berdasar pada tiga faktor yang telah saya sebutkan di atas tadi, dan yang kedua untuk kita para pemuda yang akan menjadi penerus bangsa. Perlu diketahui, yang dimaksud pemuda di sini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU Kepemudaan, yaitu warga Negara Indonesia yang memasuki yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembagian ini harapannya supaya timbul kesadaran dan tanggung jawab bersama bahwa Indonesia adalah milik kita, dan kita harus memperjuangkannya bersama-sama.
Berkaca pada tiga faktor tadi, pemerintah sejatinya bisa berkontribusi banyak dalam menaikkan nilai SDM di masyarakat Indonesia. Mengenai sedikitnya masyarakat Indonesia yang melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi dapat dipengaruhi setidaknya oleh dua faktor utama, yaitu kurangnya keuangan dalam mencukupi biaya kuliah dan kurang kesadaran bahwa pendidikan tinggi adalah salah satu hal penting dalam mempertajam keilmuan dan keahlian untuk terjun ke dunia kerja yang lebih ahli. Perihal kurangnya keuangan yang memadai ini selalu menjadi perbincangan hangat karena memang kenyataannya demikian. Banyak yang berhenti melanjutkan studinya lantaran tidak mampu membayar biaya kuliah. Sebenarnya sudah banyak beasiswa yang bisa mengurangi bahkan menutupi sepenuhnya kebutuhan biaya tersebut. Namun, beasiswa seperti itu hanya untuk segelintir orang dengan kualifikasi tertentu sehingga tidak menjamin pemerataan yang diharapkan. Dalam perspektif saya, seharusnya pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat lebih banyak tersalurkan pada bidang pendidikan supaya masyarakat dapat dengan mudah masuk ke perguruan tinggi tanpa pusing memikirkan keuangan. Penyaluran dapat dilakukan dengan memberi bantuan secara langsung pada pihak individu atau langsung ke pihak kampus supaya mereka tidak menaikkan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau sejenisnya dengan sangat tinggi. Pendidikan harus dipandang sebagai investasi kemajuan bangsa, bukan beban anggaran. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan tinggi dapat diminimalisir dengan diperbanyaknya konten edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Selama berdirinya negara Indonesia secara merdeka, telah terjadi 11 kali pergantian kurikulum yang hal tersebut berdampak meluas pada materi pembelajaran, sarana prasarana, penilaian, dan lain sebagainya. Harapan dari perubahan kurikulum ini salh-satunya adalah supaya dapat beradaptasi lebih pasti dengan perkembangan zaman, yang memang itu ada benarnya. Namun, jika menelaah lebih jauh, perubahan yang cukup sering ini juga mendorong kesulitan adaptasi para pengajar lantaran mereka pun waktu menjadi pelajar menggunakan kurikulum yang berbeda. Ketika menjadi pengajar pun kurikulumnya berbeda sehingga hal ini kerap mengganggu konsentrasi mereka. Bagaimana tidak? Yang seharusnya mereka dapat fokus dan tenang dalam mengajar, kini harus selalu patuh pada administrasi yang berubah-ubah. Hal ini dapat menurunkan kualitas mengajar mereka. Jadi alangkah lebih baik jika pemerintah lebih memastikan kurikulum apa yang akan relevan pada zaman untuk jangka waktu yang lama dan memasifkan pembelajaran melalui hal tersebut. Dalam perspektif saya, kurikulum merdeka saat ini sudah sangat relevan dengan perkembangan zaman yang serba instan, beragam, dan lain sebagainya. Sisanya hanya perlu penyempurnaan di beberapa hal saja.
