Sejatinya kerugian dari kasus-kasus suap ini tidak bisa dilihat dari  jumlah suap yang diterima dan nilai barang yang diselundupkan pada waktu itu. Tapi, kerugian yang sebenarnya dirasakan oleh negara jauh lebih besar dari pada itu. Sering kali kasus-kasus suap yang terjadi berkaitan dengan aturan pembatasan barang masuk (impor), hal ini memicu terjadinya kong kali kong antara importir dan oknum bea cukai. Ketika hal ini terjadi, maka akan ada barang impor yang tidak dikenakan bea masuk, karena bea cukai hanya akan mengenakan bea masuk pada barang impor sesuai batasan. sehingga importir nakal ini bisa leluasa melakukan impor besar-besaran tanpa dikenai bea masuk tambahan.
Kerugian yang diterima negara tidak berhenti sampai disitu. Ketika terdapat oknum bea cukai yang meloloskan barang yang melebihi batas berdasarkan peraturan yang ada, memungkinkan fenomena kong kali kong ini akan berlanjut dikemudian hari. Sehingga negara akan terus-menerus mengalami kerugian selagi oknum bersangkutan masih aktif.
Mengebiri Potensi Barang Lokal
Hal ini merupakan implikasi yang dapat terjadi ketika aktifitas illegal berupa impor besar-besaran atas suatu barang tanpa adanya batasan. Sejatinya aturan pembatasan impor adalah untuk melindungi produk-produk lokal agar tetap eksis di pasaran. Sehingga pedagang dalam negri bisa terus menjalankan aktifitasnya di pasar dengan baik. Tapi ketika terjadi serbuan barang impor atas suatu barang yang mana barang tersebut juga diproduksi di Indonesia, memungkinkan pasar barang lokal akan terjajah oleh barang impor tersebut.
 Hal yang miris adalah ketika barang impor dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga barang lokal di pasaran. Tentunya hal ini bisa terjadi dikarenakan ada barang impor yang tidak terbebani oleh bea masuk. Sehingga pada akhirnya konsumen lebih memilih barang impor yang lantas menyingkirkan barang lokal dari pasaran. Bencana ini bermuara pada  fenomena kong kali kong antara importir nakal dan oknum bea cukai yang bekerja sama untuk melakukan penyelundupan yang terorganisir.
Memicu Inflasi Yang Tinggi
Ketika pasar dalam negri telah dimabukkan oleh barang-barang impor dengan harga murah, sehingga menimbulkan efek candu untuk mengkonsumsi barang impor,dan barang dalam negri tidak cukup ampuh untuk mensubtitusi kebutuhan pasar akan barang impor. Saat inilah pasar pribumi benar-benar terjajah. Yang dikhawatirkan adalah produsen dalam negri akan mulai kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga ikut menjual barang impor tersebut dan berhenti memproduksi barang sendiri.
Keadaan sedemikian ini membuat para importir merasa di atas angin. Sehingga sangat mungkin mereka akan mulai memainkan harga dengan dalih "kekurangan stok". Dan konsumen tidak mempunyai pilihan kecuali dengan tetap mengkonsumsi barang tersebut, karena barang lokal sudah tidak tersedia di pasaran. Hal ini lah yang membuat harga barang di pasar naik. Naiknya satu komoditi akan menimbukan domino effect, yaitu memicu harga barang lain juga naik. Sehingga inflasi yang meroket tidak bisa terhindarkan lagi.
Begitu besar dampak buruk yang akan ditimbulkan pada perekonomian mikro maupun makro dari negeri ini. Semua itu bermuara pada tindakan oknum  yang mementingkan diri sendiri yang berkolaborasi dengan importir nakal. Sehingga penyelundupan yang terorganisir bisa dijalankan dengan mulus. Yang pada akhirnya berakibat pada ketidak stabilan perekonomian di negeri ini.
Maka sudah saatnya adanya sinergi dengan instansi hukum tidak hanya untuk menuntaskan masalah eksternal dari  Direktorat Jendral Bea Cukai, yaitu untuk mencegah penyelundupan (konvensional). Tapi juga harus menyentuh permasalahan internal untuk mencegah terjadinya penyelundupan yang terorganisir, yang memungkinkan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara, bahkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara.  Karena bukan tidak mungkin akan banyak terjadi penyelundupan terorganisir ketika oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini masih aktif di Direktorat Jendral Bea Cukai.
Memang sulit menemukan musuh dalam selimut. Oleh sebab itu dibutuhkan keja sama dari instansi-instansi hukum yang ada, dan Direktorat Jendral Bea Cukai memberikan kemudahan untuk melakukan open access atas data-data yang dibutuhkan untuk penyidikan. kementrian keuangan yang merupakan atasan dari Direktorat Jendral Bea Cukai, juga butuh memikirkan strategi yang ampuh untuk mencegah tejadinya kasus-kasus suap dikemudian hari. kementrian keuangan bisa melakukan audit kepada PNS Direktorat Jendral Bea Cukai untuk memastikan tidak ada aliran dana yang tidak wajar yang bersangkutan dengan PNS Direktorat Jendral Bea Cukai. Sehingga bisa diantisipasi terjadinya kong kali kong antara oknum bea cukai dengan importir nakal.
