BAB I
PENDAHULUAN
- Latar belakang
Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat, laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung tergolong tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi jawa barat, nasional, bahkan internasional. tingkat pertumbuhan ekonomi kota Bandung dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 8,62%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8%. Tahun ini laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai lebih dari 9%. Menurut ujar Walikota Bandung, M Ridwan Kamil laju pertumbuhan ini bisa dikatan juara dunia, karna Eropa saja hanya mencapai pertumbuhan nol koma sekian, jadi apapun yang di jual di Bandung pasti laku.
Lebih lanjut dikatakan Ridwan, bahwa dirinya punya visi bersama pak Wakil Wali Kota dalam lima tahun kedepan, ekonomi Kota Bandung haruslah ekonomi kerakyatan, artinya kita akan lebih banyak kepada pemanfaatan sistem padat karya.
Ia mencontohkan apabila ada proyek besar maka harus dapat menggandeng pelaku ekonomi kecil. Dalam visinya Ridwan menerangkan para wisatawan mempunyai pilihan untuk menginap di hotel berbintang atau menginap di rumah-rumah penduduk, sehingga wisatawan bisa merasakan lokalitas dan keramahan warga Bandung, serta makanan asli orang Bandung.
Ridwan melaporkan secara umum pembangunan manusia di Kota Bandung selama kurun waktu 2008-2012 terus mengalami peningkatan. peningkatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari hasil kerja keras para unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat. pada tahun 2008, IPM Kota Bandung adalah sebesar 78,33 dan secara perlahan naik mencapai 79,32 di tahun 2012. Jika dilihat dari peringkat angka IPM kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dipublish oleh laporan pembangunan manusia indonesia tahun 2011-2012, ditunjukan peringkat kota Bandung mengalami penurunan, hal ini disebabkan terjadinya titik jenuh pada beberapa indeks, terutama indeks pendidikan dan indeks kesehatan, dan daya beli.
Dengan jumlah penduduk yang besar mencapai 2,6 juta jiwa di tahun 2012, mengalami berbagai permasalahan yang banyak dihadapi, Pertama jumlah penduduk berkorelasi dengan jumlah sampah yang dihasilkan, keterbatasan lahan, juga angka kemiskinan yang relatif masih besar meskipun terus berhasil dikurangi, tahun 2008 tercatat warga miskin sebanyak 379.255 jiwa (15,97%), tahun 2012 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebanyak 360.578 jiwa (9,09%).
Namun demikian meskipun mengalami penurunan, harus disadari bahwa angka warga miskin tersebut sangat besar dan perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk mengurangi angka kemiskinan.
- Rumusan masalah
- Bagaimana Otonomi Derah di kota Bandung ?
- Seperti apa perkembangan PDRB di Bandung ?
- Bagaimana distribusi pendapatan dan kemiskinan di Bandung ?
- Bagaimana kondisi APBD kota Bandung ?
- Seperti apa perkembanngan sektor pertanian dan industri di Bandung ?
- Bagaima pembangunan daerah yang ada di Bandung ?
- Apa masalah ekonomi yang dihadapi kota Bandung ? dan bagaima solusinya ?
BAB II
PEMBAHASAN
- Otonomi daerah kota Bandung
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentag Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengrurs sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebut bahwa konsep otonomi daerah di Kota Bandung diterjemahkan jauh lebih sempurna. Menurutnya otonomi daerah itu tidak hanya memahami yang diamanatkan oleh presiden, tapi diimplementasikan lebih jauh hingga ke tingkat RW. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa tolak ukur otonomi daerah adalah pembangunan terasa merata di setiap penjuru daerah dan pelayanan publik terasa lebih baik.
Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20, tepatnya tanggal 25 April 2016, Ridwan Kamil membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yaang berisi intruksi pemerintah kepada seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja dan pelayanan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam menghadapi MEA.
Menurut Ridwan Kamil, Kota Bandung telah menerjemahkan Otonomi Daerah ke dalam program PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Program ini memberikan kewenangan kepada kelurahan untuk mengelola wilayahnya agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Di Kota Bandung, Otonomi Daerah ini justru dikembangkan jauh lebih mendalam, ahkan sampai di tingkat RW. Menanggapi tentang kesiapan Kota Bandung dalam menghadapi MEA, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa Kota Bandung sudah siap untuk menghadapi MEA.
- Perkembangan PDRB kota Bandung
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/ wilayah/ daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya infrastruktur ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, PDRB atas dasar harga berlakumenggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.
Nilai PDRB Kota Bandung pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.51,3 trilyun dengan tingkat PDRB per kapita sebesar Rp.22.640.000,-. Tingkat pendapatan perkapita ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Aktivitas ekonomi Kota Bandung, sebagian besar bersumber dari dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sekitar 36,4% dari seluruh kegiatan ekonomi di Kota Bandung, disusul oleh sektor industri pengolahan sekitar 29,8%. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sekitar 10,8% demikian juga dengan sektor jasa-jasa. Pembentukan investasi di Kota Bandung pada tahun 2007 mencapai Rp.5,4 trilyun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp.4,2 trilyun.
Sebagai pusat perekonomian Jawa Barat dan sekaligus sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan, aktivitas ketenagakerjaan di Kota Bandung pada umumnya adalah pada sektor jasa dan perdagangan. Pada tahun 2007, sekitar 36,7% penduduk Kota Bandung bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sebanyak 24,9% tenaga kerja Kota Bandung bekerja di sektor jasa yang meliputi jasa pemerintahan umum dan swasta. Walaupun menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbesar, namun bila dibandingkan dengan jumlah produksi ekonomi, maka produktivitas tenaga kerja di sektor jasa-jasa jauh lebih rendah dibandingkan sektor lainya. Kondisi ini menunjukkan pekerja sektor jasa yang di dalamnya meliputi jasa pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan relatif mendapat tingkat pendapatan atau kesejahteraan yang relatif rendah atau distribusi pendapatan di sektor ini tidak merata. Selain itu ada kemungkinan sektor jasa-jasa menampung banyak tenaga kerja kurang produktif, sehingga ada potensi pengangguran semu cukup besar pada sektor ini.
Kontribusi Sektor Ekonomi dan Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kota Bandung Tahun 2007 (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2007 Kota Bandung sebesar 49,44%. Angka ini jauh di bawah TPAK Jawa Barat yang mencapai 62,51%. TPAK Kota Bandung yang masih rendah disebabkan oleh struktur penduduk Kota Bandung yang walaupun lebih didominasi oleh penduduk pria (50,77%), namun pada usia produktif struktur penduduk Kota Bandung justru lebih didominasi oleh perempuan (50,95%), atau dengan kata lain jumlah penduduk pria yang besar lebih banyak pada penduduk usia yang tidak produktif. Selain itu, sebagai salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia, menjadikan penduduk usia sekolah di Kota Bandung sebagian besar memilih untuk tidak berada di dalam angkatan kerja. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung yang terlibat dalam angkatan kerja cenderung lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Permasalahan lain, walaupun TPAK Kota Bandung tidak terlalu besar, jumlah pengganguran terbuka Kota Bandung justru tergolong tinggi. Pada tahun 2007 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung mencapai 21,92%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat yang mencapai 13,08% pada tahun 2007. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa perekonomian Kota Bandung telah terintegrasi dengan perekonomian daerah sekitarnya (Metropolitan Bandung). Sehingga walaupun TPAK di Kota Bandung cenderung lebih rendah, tetap tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena sebagian kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung telah dipenuhi oleh pekerja dari penduduk daerah penyangga Kota Bandung.
- Distribusi pendapatan kota Bandung
- Tingkat pendapatan daerah – daerah di Bandung
Pemkab Bandung mulai mengalirkan dana pembangunan untuk tiap kecamatan sebesar Rp 338 miliar pada tahun 2018 atau rata-rata Rp 10 miliar per kecamatan. Dana bertajuk “pagu indikatif kecamatan” bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga kecamatan maupun desa-desa yang belum masuk dalam anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) maupun anggaran desa. Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bandung, Ernawan menuturkan bahwa jika anggaran dari Pemkab Bandung yang dilaksanakan OPD-OPD bersifat top down. Demikian pula dana desa juga top down dari pemerintah pusat ke desa-desa.
Sedangkan dana pagu indikatif kecamatan bersifat bottom-up yakni dari bawah ke pusat. Untuk alokasi dana pagu indikatif harus dimusyawarahkan dulu di kecamatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Alokasi dana ini untuk 14 sektor di kecamatan mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan lain-lain. Proyek yang dibiayai dari pagu indikatif tidak boleh bersinggungan dengan anggaran OPD maupun dana desa. Proyek yang akan dibiayai pagu indikatif kecamatan harus ada foto kondisi awal. Misalnya, dana untuk perbaikan jalan harus ada bukti kalau jalan itu benar-benar rusak.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto, menyambut baik adanya alokasi pagu indikatif tiap kecamatan yang besarannya disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, maupun jumlah penduduk miskin. Jadi tiap kecamatan akan berbeda jumlah dananya sebab disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dana pagu indikatif terbesar untuk Kecamatan Pangalengan sebesar Rp 18,1 miliar dan Kecamatan Pasirjambu Rp 16,8 miliar, sedangkan dana terkecil untuk Kecamatan Cangkuang Rp 6,6 miliar.
`Pengalokasian dana harus dari Musrenbang kecamatan dari Senin-Kamis (6-9 Februarri 2017) di masing-masing kecamatan. Musrenbang tahun 2017 ini untuk alokasi dana pagu indikatif untuk tahun 2018. Usulan-usulan kebutuhan desa maupun kecamatan yang belum dibiayai dana desa maupun dana OPD Pemkab Bandung bisa masuk dalam pagu indikatif kecamatan.
- Tingkat kemiskinan daerah – daerah di Bandung
Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Jumlah warga miskin di Kota Bandung ternyata tidak sedikit. Berdasarkan catatan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung. Jumlah warga miskin di Kota Bandung ada 304.939 jiwa. Angka ini sekitar 12 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung yang berjumlah 2.378.627 jiwa.
Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan BKPPM Iwa Koswara Jumlah warga miskin di Bandung ada 304.939 jiwa atau 79.573 kepala keluarga, Adapun kriteria warga yang tergolong miskin didasarkan pada standar BPS seperti pendapatan di bawah Rp 600 ribu per bulan, tempat tinggal masih berlantaikan tanah, hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- APBD kota Bandung
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung 2016 naik 3,9 persen menjadi Rp. 5,68 Triliun. Demikian Usulan disampaikan Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi. Menurut Ridwan Kamil, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung yang terangkum dalam usulan empat Raperda Kota Bandung. Empat Raperda tersebut meliputi pertama, penyelenggaraan retribusi pengendalian lalu lintas, Raperda bidang Tera ulang, retribusi tempat rekreasi dan olahraga berskala nasional dan Raperda APBD 2016.
Ridwan Kamil menegaskan “Kami mengusulkan Raperda ini sebagai upaya pembangunan bidang transportasi dengan menambahkan pungutan retribusi baru dan menambah retribusi pengendalian lalu lintas yang memohon retribusi di kawasan atau jalan umum di pemerintah daerah, sebagai pengendalian dan rekayasa lalu lintas, sekaligus mengajukan usulan perubahan retribusi existing,”.
Ridwan menjelaskan, yang kedua adalah Raperda bidang tera ulang sebagai upaya memberikan landasan yuridis. Ketiga Penyelenggaraan keolahragaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang merupakan usul rancangan daerah kota bandung sebagai upaya optimalisasi pendapatan melalui retribusi di bidang olahrga khususnya sarana olahraga yang dimiliki pemerintah daerah berskala nasional sertadan Raperda APBD 2016.
Ia menjelaskan usulan Raperda APBD 2016 penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diwujudkan dengan dana yang dialokasikan dalam APBD, selain itu aturan normatif memberikan kewajiban bagi pemda melakukn penyusunan pembelanjaan dan pendapatan daerah tepat waktu transparan dan akuntabel. Ridwan berharap empat Raperda yang dimaksud dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik sekaligus sebagai fondasi dalam meraih visi misi kota Bandung yang unggul nyaman dan sejahtera.
Menurut Ridwan, rencana pendapatan APBD tahun 2016 mencapai 5,68 triliun rupiah dan meningkat sebesar 225, 1 milliar rupiah atau 3,9 persen dibandingkan pendapatan perubahan APBD 2015 sebesar 5,455 triliun rupiah. Dia menjelaskan bahwa rincian pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 2,334 Triliun dan meningkat sebesar 267,7 milliar atau 11,4 persen dibanding PAD perubahan APBD tahun anggaran 2015 sebesar 2,06 triliun rupiah
Dana perimbangan, jelasnya ditargetkan sebesar 1,903 triliun rupiah dan meningkat 46,27 milliar atau 2,4 persen dari dana perimbangan setelah perubaha APBD TA 2015 mencapai sebesar 1,857 Triliun. Setara naiknya pendapatan daerah ditargetkan 1,443 triliun rupiah dan menurun sebesar 88,8 Miliyar atau 6,1 persen dibanding anggaran setelah perubahan APBD 2015 yang mencapai 1,531 triliun.
Sementara Rencana belanja Daerah dianggarkan sebesar 6,025 Triliun apabila dibelanjakan belanja daerah perubahan APBD tahun 2015 mencapai 6,553 Triliun mengalami penurunan sebesar 527,6 Milliar atau 8,7 persen. Selain itu Ridwan berharap lembaran nota yang disampaikan dibahas dan mendapat persetujuan dewan.
- Perkembangan ekonomi di sektor pertanian dan industri
- Perkembangan ekonomi di sektor pertanian kabupaten Bandung
Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bandung cukup besar dengan meliputi tanaman bahan pangan, sayur- sayuran,perkebunan dan buah- buahan pemanfaatan lahan di pegunungan berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata dan perkebunan sedangkan di wilayah kaki bukit dimanfaatkan untuk budi daya tanamnan holtikultura ( terutama sayuran )
- Padi : Sentra produksi padi terdapat di Kecamatan Ciparay, Majalaya, Cicalengka, Racaekek, Paseh, Ibun, Banjaran, Baleendah, Soreang, Pameungpeuk, Katapang dan Cikancung.
- Jagung : Sentra produksi jagung terdapat di kecamatan Cicalengka, Arjasari, Pacet dan Pangalengan.
- Kacang Tanah : terdapat didaerah Cicalengka, Pacet, Ciparay dan Arjasari.
- Ubi Jalar : sentra terdapat di Kecamatan Arjasari, Cimaung, Cicalengka, Cikancung dan Pasirjambu .
- Kentang : Sentra produksi terdapat di Kecamatan Pangalengan,Kertasari, Cimenyan dan Cilengkrang .
- Kubis : sentra terdapat di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Pacet, Cimenyan, Pasirjambu dan Ciwidey .
- Tomat : sentra terdapat di Kecamatan Pangalengan, Cimenyan, Pacet dan Ciwidey .
- Cabe Merah : sentra terdapat di Kecamatan Pangalengan,Pasirjambu, Ciwidey, Pacet, Cikancung, Cimenyan, Cilengkrang dan Arjasari .
- Bawang Merah : Sentra produksi di Kecamatan Pacet, Pangalengan, Cimaung,Kertasari,Ibun,Cimenyan, dan Cilengkrang
- Jeruk : sentra produksi di Kecamatan Cileunyi dan Arjasari .
- Strawbery : sentra produksi di Kecamatan Ciwidey dan Rancabali.
Potensi sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian tanaman pangan pangan di Kabupaten Bandung hingga saat ini sangat memadai berdasarkan data 2010( Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bandung ) dapat dilihat di tabel di bawah ini :
DATA PRODUKSI PERTANIAN UNGGULAN
NO
KOMODITAS
PRODUKSI (TON)
A.
TAN. PANGAN
A1
PADI *)
1.
Padi Sawah
452,344
2.
Padi Gogo
21,405
Jumlah
473,749
A2
PALAWIJA
1
Jagung
79,020
2
Kedelai
1,341
3
Kacang Tanah
1,426
4
kacang hijau
67
5
Ubi Kayu
128,087
6
Ubi Jalar
32,830
B.
TAN. HORTIKULTURA
B1
Sayur-Sayuran
Bawang Merah
234,520
Cabe Besar
66,615
Kentang
1,711,188
Tomat
351,769
Kubis
1,409,733
B2
Buah-Buahan
Alpukat
8,843
Pisang
27,301
Salak
20
Rambutan
2,149
Strowbery
28,278
Durian
2,425
B3
Tan. Hias **)
Anggrek
35,916
Gladiul
794
Krisan
155,752
mawar
2,543
Sedap Malam ***)
227,057
Anyelir
13,249
B4
Obat-Obatan
Jahe
95,167
Laos/Lengkuas
36,259
Kunyit
138,265
Temu Lawak
51,969
Kencur
57,575
Ket : *) Satuan produksi dalam Ton GKP (Gabah Kering Pungut)
**) Satuan Produksi dalam Tangkai
***) Satuan Produksi dalam Kg
- Perkembangan ekonomi di sektor industri
Jumlah industri besar dan sedang di Bandung terbanyak hanya ada dibeberapa kecamatan yaitu Padalarang, Batujajar dan Ngamprah dan sebagian kecil di Lembang. Dalam penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial, dimana Kecamatan Ngamprah dan Padalarang akan dikembangkan sebagai Pusat Utama Kabupaten Bandung Barat serta pusat pemerintah di Kecamatan Ngamprah yang akan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, maka untuk mengalihkan pergerakan ke kota ini akan dikembangkan : Kawasan industri terpadu di Kec. Cipeundeuy serta kawasan-kawasan industri yang sudah ada dan belum termanfaatkan yaitu di Kawasan Industri Batujajar Desa Batujajar Timur serta Kawasan Cimareme Desa Cimerang.
Pengembangan Industri Kecil
Industri Kecil di Kabupaten Bandung Barat paliling banyak terdapat di Kecamatan Padalarang adalah anyaman dan makanan. Untuk Pengembangan industri ringan dan industri rumah tangga yang tidak borosair akan dipertahankan di daerah ini sedangkan pengembangan ke daerah lain yaitu Kecamatan Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga dalam upaya pengolahan hasil pertanian dan Perikanan serta industri pengolahan pakan ternak dan ikan
Pengembangan IPAL Terpadu
Jumlah IPAL (instalasi pengolahan air limbah) terpadu yang direncanakan di Zona Industri Batujajar sebanyak 1 buah yang bertempat di Desa Cangkorah, dikarenakan biaya konstruksi jaringan pipa air limbah dan ketersediaan lahan yang memadai, tidak perlu dilakukan relokasi pemukiman penduduk yang letaknya dekat dengan badan air penerima yaitu Sungai Citunjung, jumlah industri yang dimasukan kedalam perencanaan IPAL terpadu adalah sebanyak 35 buah, dengan potensi lahan 5Ha, dan kapasitas produksi 327 liter/detik
Pengolahan Sampah (Industri Daur Ulang)
TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir ) yang ada di Kabupaten Bandung Barat yaitu TPSA Pasirbuluh di Kecamatan Lembang ( 2,2 Ha ) dan TPSA Sarimukti ( 25 Ha ) di Kecamatan Cipatat yang digunakan oleh Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Cakupan pelayanan persampahan masih belum mampu menampung dan mengelola sampah yang volumenya semakin meningkat. berbagai terebosan pengelolaan sampah yang baik dan aman terhadap lingkungan diharapkan akan memperpanjang usia TPSA dan merendam resitensi masyarakat terhadap keberadaan TPSA tersebut.Untuk pengeloaan sampah di dua lokasi tersebut, Kabupaten Bandung Barat mengajak para Investor untuk bekerja sama dalam pengelolaan daur ulang sampah.
Pengembangan Industri Pengolahan BIOETHNOL Singkong
Penggunaan bahan bakar alternatif harus segera dilakukan terutama yang berbentuk cair dan ini bisa dihasilkan dari pengolahan tanaman singkong yang menghasilkan Bioetanol dengan karakteristiknya dapat memsubtitusi bensin secara proposional memiliki ON 92 atau secara Pertamax yang paling ramah lingkungan. Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi untuk mengembangkan pengolahan Bioetanol terutama di bagian selatan yaitu Kecamatan Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga. Selain tanaman ini mudah dibudayak pada berbagai jenis lahan pertanian juga dapat memampaatkan laha-lahan yang selama ini tidak produktif.
- Pembangunan daerah di Bandung
Pemerintah Kota Bandung memiliki keunggulan dalam perencanaan pembangunan yang mendorong pengembangan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Hal ini menjadi upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah memiliki perencanaan yang berbeda.
Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, bahwa Pemkot Bandung akan meningkatkan rencana pembangunan lewat e-Musrenbang. Melalui peran elektronik diyakini dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam merencanakan pembangunan Kota Bandung ke depannya. Menurut Yossi, dengan menggunakan aplikasi maka sistem pembangunan ini dinamakan e-musrenbang. Setiap usulan rencana pembangunan bisa dimasukan lewat aplikasi tersebut. Fungsi aplikasi ini untuk memudahkan agar rencana yang diusulkan bisa diterima dengan cepat, Yossi juga menyampaikan, di zaman modern ini gadget merupakan pegangan yang harus kita gunakan sehari-hari. Musrenbang pun sama, memiliki aplikasi yang bisa diakses. Sehingga tidak hanya kelurahan dan kecamatan saja yang bisa memasukan input data, tetapi di tingkat RW pun harus bisa melakukannya.
Pemkot Bandung akan mengadakan musrenbang di bulan Februari. Dalam kegiatan itu sekaligus launching e-Musrenbang dan sosialisasinya. Lebih lanjut tahun 2017 pemerintah akan terus berupaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai musrenbang. Sehingga perencanaan pembangunan semakin terstruktur.
Menurutnya rencana pembangunan Pemkot Bandung harus memiliki keunggulan. Pembangunan Kota Bandung harus mendekatkan kepada objeknya, maka akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Musrenbang inilah satu satunya mekanisme perencanaan yang dijamin berhasil. Karenanya forum ini berfungsi sebagai konsultasi publik di mana didalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisssi antara pemerintah dan stakeholders.
- Masalah ekonomi di kota Bandung
- Permasalahan ekonomi kota Bandung
Bandung merupakan sebuah kota besar sekaligus sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Namun, ternyata masih banyak daerah Bandung yang tergolong miskin khususnya di daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data dari World Bank, garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu Kemiskinan Absolut, dimana penghasilan masyarakat perkapitanya sebesar Rp 459.000,00 per bulan, dan kemiskinan Moderat, sebesar Rp720.000,00. Namun garis kemiskinan yang ditetapkan World Bank ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, sebesar Rp 182.636,00 per bulan. Oleh karena itu, suatu masyarakat yang dikatakan tidak miskin oleh BPS, belum tentu tidak miskin menurut World Bank. Untuk menyelidiki kemiskinan tersebut kami telah melakukan survey kemiskinan dibeberapa daerah di Kabupaten Bandung Barat antara lain di daerah Desa Nanjung (Kecamatan Margaasih), Desa Cikahuripan (Lembang Bandung), Kecamatan Parongpong, Kampung Barunagri, Desa Sukajayat , Desa Sariwangi dan di beberapa daerah lainnya yang tingkat kemiskinannya dianggap cukup memprihatinkan.
Fakta unik yang kami dapatkan adalah pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin hal ini terdengar biasa, namun jika dicermati dengan baik data yang diperoleh, dengan dengan confidential interval 95%, pendidikan berelasi kuat dengan pendapatan dan pengeluaran keluarga. Sedangkan pendapatan keluarga sendiri berelasi kuat dengan pengeluaran, biaya makan, luas rumah, dan kesehatan keluarga. Relasi yang dibentuk oleh pendidikan dan pendapatan yang didapatkan adalah positif atau berbanding lurus. Jika pendidikan ini tidak diperbaiki dari segi kualitas maupun kuantitas, bisa diprediksikan kondisi kesejahteraan masyarakat tidak akan meningkat, bahkan bisa menjadi lebih buruk di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika pendidikan ini bisa diperbaiki dari segi kualitas dan kuantitas, besar kemungkinan kesejahteraan masyarakat akan meningkat di masa yang akan datang. Tentu saja tidak dilupakan faktor kesadaran dan keseriusan dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri dalam menyikapi pentingnya pendidikan terhadap kesejahteraan hidupnya.
- Solusi dari permasalahan ekonomi kota Bandung
Seminar Bandung Economic Outlook menghadirkan para pakar ekonomi dari Unpad dan juga pembicara dari Pemkot Bandung untuk membahas berbagai solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan atau mengurangi ketimpangan ekonomi yang digelar di di Aula MM FEB Unpad. Seminar ini menghadirkan empat pembicara yakni dari Unpad yaitu Arief Anshori, Bagja Muljarijadi, dan Irlandia Ginanjar, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung, Kamalia Purbani.
Dalam kesempatan tersebut, Dosen dan Peneliti Unpad, Arief Anshory Yusuf, mengusulkan kartu Bandung Juara yang memberikan subsidi untuk biaya-biaya penunjang pendidikan. Arief menjelaskan scenario yang paling bagus akan mampu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan dengan biaya kurang lebih Rp 447 miliar setahun.
Arief mengungkapkan ke depan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung akan tetap relatif tinggi, namun yang menjadi tantangan adalah pemerataannya. Ia menambahkan paradigma baru keadilan untuk pertumbuhan, kata kuncinya adalah pemerataan kesempatan. Salah satunya dalam bidang pendidikan.
Daftar pustaka
http://www.inspirasibangsa.com/pertumbuhan-ekonomi-kota-bandung/
http://infokabbandung.blogspot.co.id/2011/11/komoditas-pertanian.html
https://ppid.bandung.go.id/2016/04/25/kota-bandung-siap-hadapi-mea/
https://www.otonomi.co.id/news/deklarasi-media-world-harmony-from-bandung-to-the-world-170223k.html
https://rahard.wordpress.com/2009/06/14/studi-kemiskinan-di-kabupaten-bandung-barat/
http://www.bandungbaratkab.go.id/content/potensi-industri
https://obsessionnews.com/rapbd-kota-bandung-2016-naik-39-persen-jadi-rp568-triliun/
http://jabarmerdeka.co/2017/02/10/jatah-10-miliar-untuk-tiap-kecamatan-di-kabupaten-bandung/
