Efisiensi anggaran perjalanan dinas yang dicanangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) merupakan contoh nyata penerapan prinsip-prinsip manajemen sumber daya dalam lingkup pemerintahan. Menurut teori manajemen sumber daya, optimalisasi anggaran adalah upaya untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas (Barney, 1991). Dalam konteks ini, penghematan hingga 50 persen dari anggaran perjalanan dinas, yang diestimasikan dapat menghemat lebih dari Rp20 triliun, menjadi langkah strategis untuk mengarahkan sumber daya tersebut pada prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan (Sukirno, 2020).
Dari perspektif manajemen keuangan publik, kebijakan ini mencerminkan penerapan konsep pengelolaan berbasis kinerja atau performance-based budgeting. World Bank (2021) menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan memastikan pengeluaran negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Efisiensi anggaran perjalanan dinas, misalnya, dapat dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, yang menurut Simarmata (2022) masih menjadi salah satu kebutuhan mendesak di Indonesia. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Andy Endra Krisna (2023), yang menegaskan pentingnya efisiensi sumber daya sebagai salah satu pilar utama dalam manajemen strategis organisasi publik.
Lebih jauh, langkah pemerintah dalam memotong belanja seremonial mencerminkan pemahaman mendalam terhadap prinsip pengendalian biaya (cost control). Pengendalian biaya yang efektif tidak hanya mendukung efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai program-program strategis seperti penurunan stunting (Kementerian Kesehatan, 2023). Penghematan ini dapat mengurangi pengeluaran tidak produktif, sebagaimana diuraikan oleh Mardiasmo (2019), dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Keberhasilan kebijakan ini juga terletak pada implementasinya yang mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, dari kementerian hingga daerah. Dalam hal ini, mekanisme monitoring dan evaluasi memainkan peran krusial. OECD (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan penghematan anggaran sering kali bergantung pada efektivitas pengawasan dan pelaporan. Pendekatan ini relevan dengan pandangan Krisna (2023), yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif membutuhkan integrasi sistematis antara evaluasi dan tindakan korektif.
Dari sisi manajemen strategis, kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai langkah adaptasi organisasi dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan ekonomi global dan dampak perubahan iklim. OECD (2023) menegaskan bahwa fleksibilitas dalam alokasi anggaran adalah salah satu kunci untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Dengan demikian, efisiensi anggaran perjalanan dinas tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga untuk membangun daya tahan anggaran di masa depan.
Langkah ini dapat menjadi contoh nyata bagi sektor swasta dalam mengadopsi efisiensi biaya sebagai strategi keberlanjutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Barney (1991), pengelolaan sumber daya yang bijak memberikan organisasi keunggulan kompetitif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sama, pemerintah dapat menciptakan model pengelolaan anggaran yang tidak hanya efisien tetapi juga memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Dalam keseluruhan perspektif manajemen, efisiensi anggaran perjalanan dinas adalah langkah strategis yang menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang terarah dan terukur. Dengan memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara efektif, kebijakan ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Langkah ini mencerminkan implementasi nyata dari prinsip-prinsip manajemen modern dalam sektor publik.
Daftar Pustaka
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
- Kementerian Kesehatan. (2023). Laporan tahunan: Program makan bergizi untuk penurunan stunting. Jakarta: Kemenkes RI.
- Krisna, A. E. (2023). Efisiensi sumber daya dalam manajemen strategis organisasi publik. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 11(2), 56-74.
- Mardiasmo. (2019). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Publisher.
- OECD. (2021). Budgeting for performance in government: Key practices and lessons. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). Climate resilience and public spending: A policy perspective. Paris: OECD Publishing.
- Simarmata, H. (2022). Analisis kebutuhan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia, 11(3), 45-60.
- Sukirno, S. (2020). Makroekonomi modern: Teori dan aplikasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Transparency International. (2022). Global corruption report: Education and health. Berlin: Transparency International.
- World Bank. (2021). Performance-based budgeting: Lessons from implementation. Washington, D.C.: World Bank.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
