Terjadinya Pelanggaran HAM Serta Mengakibatkan Kerugian Negara Diperkirakan Hingga Mencapai Puluhan Miliar di Kementerian Perhubungan.
LAPORAN KRONOLOGIS KEPADA PIHAK OMBUDSMAN RI DAN KEMENKO MARITIM RI
Pada awal April 2021 saya mengirimkan pesan email kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia, selaku lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang dalam pengawasan badan pemerintahan. Berikut akan saya paparkan laporan kronologis terkait “ketidakadilan” yang menimpa para ratusan penerima beasiswa negara dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) – Kementerian Perhubungan.
Pada awal April 2021 saya mengirimkan pesan email kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia, selaku lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang dalam pengawasan badan pemerintahan. Berikut akan saya paparkan laporan kronologis terkait “ketidakadilan” yang menimpa para ratusan penerima beasiswa negara dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) – Kementerian Perhubungan.
Nama : Ady Putra Hutabarat
Kementerian Perhubungan menyelenggarakan program pembentukan aparatur negara (beasiswa officer plus) khusus di bidang kemaritiman. Yang nantinya setelah lulus pendidikan akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) sebagai badan penyelenggara.
Pendidikan vokasi kemaritiman/diploma IV program beasiswa Officer Plus diselenggarakan di tiga akademi pelayaran yang berada dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yakni;
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (STIP Jakarta)
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ( PIP Semarang)
