Peran Politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

1. Biografi Singkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwono XI lahir pada hari sabtu pahing tanggal 12 April 1912 atau menurut perhitungan jawa tanggal 25 Rabi'ul Akhir tahun Jimakir 1842 di Yogyakarta. Sebelum di beri nama Sultan dulunya bernama Darojatun. Nama Darojatun itu pemberian dari ayahnya agar dikemudian hari memiliki derajat yang tinggi, dapat mengemban kedudukan yang luhur, dan selalu memiliki budi pekerti yang baik. Darojatun pada usia 3 tahun ayahnya diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, kemudian dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono VIII. Dan Darojatun diangkat menjadi "Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Nirendra Ing Mataram" dan dinobatkan "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifitullah XI". 

 

Pada masa kecil Darojatun hidup bersama ayah, ibu dan saudara-saudaranya dalam suasana yang bahagia. Tetapi sebelum melampaui balita, kedua orang tuanya berpisah ibunya dipulangkan ke orang tuanya. Setelah berpisah Darojatun disekolahkan dan dipondokkan. Dan sejak kecil Darojatun berpisah dengan ayahnya, belaian dari ibunya, dan perawatan dari keluarga dekatnya. Sehingga para kerabat keraton menuduh Hamengkubuwono VIII bersifat kejam. Namun ada tujuan tersendiri dari pendidikan tersebut. Agar putra-putranya dididik secara sederhana, tidak diistimewakan, hidup disiplin, dan berani menghadapi tantangan hidup yang membutuhkan banyak perjuangan. Oleh karen itu, putra-putranya dititipkan pada kenalan keluarganya Belanda yaitu keluarga mulder. Waktu Darojatun masuk anggota keluarga mulder ia diberi panggilan nama Henkie yang berarti Henk kecil. Nama ini diambil dari nama Hendrik yaitu nama Pangeran Hendrik suami Ratu Wilhelmina dari negeri belanda.

 

Setelah itu, Darojatun menginjak remaja ia mulai mengenal pendidikan mulai dari sekolah  Frobel (taman kanak-kanak), di Bintara Kidul yang dimiliki oleh Juffrouw Willer. Pada umur 6 tahun Darojatun disekolahkan dasar Eerste Europes Lagere School B di jalan panambahan senopati. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikan dasar Darojatun dipindihkan karena ada perbedaan keadilan atau peraturan-peraturan yang sering terjadi, misalnya perlakuan terhadap golongan kulit putih lebih diistimewakan dari pada anak orang pribumi dan juga ada deskriminasi ras. Lalu Darojatun dipindah ke Neutrale Eurppase Lagere School. Disana Darojatun mempunyai hobi olahraga yang melekat ditubuhnya. Sehingga pernah diangkat menjadi ketua KONI.

 

Kemudian Darojatun umur 13 tahun lulus dari Neutrale Eurppase Lagere School dan melanjutkan sekolah di HBS yaitu pondok Tj Voskuil di Semarang. Tapi iklim yang panas dan tidak memungkinkan bagi kesehatan Darojatun. Ayahnya pun memutuskan mengambil Darojatun pada 28 September 1927 dan mengrim surat ucapan trimakasih atas perawatan yang sangat baik terhadap putranya. Akhirnya Darojatun dikirim ke bandung dan di Sekolahkan di Hogere Burger School (HBS). Setelah menyelesaikan di HBS, Darojatun melanjutkan studinya di negeri Belanda pada bulan Maret 1930. Di belanda ia memasuki sekolah gymnasium di Haarlem dan tamat pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 1934. Dan Darojatun melanjutkan kuliah di Rijksuniversiteit yaitu suatu universitas yang terkemuka dan berdiri pertama kali di kota Laiden. Ia mengambil jurusan Indologi yaitu jurusan yang gabungan dari bidang ekonomi dan hukum. Selama Darojatun menjadi mahasiswa ia mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan dengan tujuan agar memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Selain itu, ia juga aktif mengikuti diskusi yang dipimpin oleh Prof. Schrieke. Kondisi ini membuat kehidupanya sebagai mahasiswa lebih maju di negara barat juga memiliki pengalaman yang dapat memperluas cakrawala berpikirnya. Sehingga keaktifanya dalam mengikuti diskusi Darojatun meraih gelar Candidaats-examen pada tahun 1937 dan ia dapat melanjutkan studinya pada tingkat Doktor.

 

2. Peran Politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

 

Pada bulan Oktober 1939 Sultan hamengkubuwono VIII saat itu mulai sakit-sakitan dikarenakan situasi dunia memburuk hingga perang dunia II dan perang ada dimana-mana. Sehingga Darojatun yang sedang menempuh pendidikan doktornya di suruh segera pulang. Pada 18 Oktober 1939 Darojatun pulang ke tanah air sebelum menyelesaikan studinya yang hanya tinggal menyusun skripsinya dengan menumpang kapal "Dempo" yaitu sebuah kapal pengangkut barang dari negeri belanda ke Tanjung Priok Jakarta. Setelah Darojatun tiba di Tanjung Priok ia dijemput oleh keluarganya dengan penuh hormat dan formal. Dan mereka menuju ke hotel "Des Indes". Di hotel ini tidak ada perbincangan yang penting antara Darojatun dengan Sultan Hamengkubuwono VIII karena kesibukan untuk menghadiri beberapa acara resmi khususnya di pemerintah kolonial. Tetapi di hotel ini ada peristiwa penting yang sangat diingat Darojatun yaitu penyerahan keris pusaka keraton "Kyai Jaka Piturun" oleh Sultan Hamengkubuwono VIII Kepada Darojatun putra dari permaisuri. 

 

Peristiwa bersejarah ini menunjukkan keinginan Sultan agar Darojatun menjadi putra mahkota. Inilah awal sebuah suksesi di keraton yogyakarta karena sebuah keris pusaka keraton "Kyai Jaka Piturun" yang selalu diberikan oleh Sultan kepada seseorang yang diinginkan sebagai penggantinya. Setelah tiga hari kedatangan Darojatun, keluarga Sultan Hamengkubuwono VIII beserta pengiringnya pulang ke Yogyakarta dengan menumpang kereta Aoi Eenadagze yaitu kereta api cepat pada saat itu yang berangkat dari stasiun Gambir. Didalam perjalan Sultan mengalami pingsan sebelum kereta mencapai kota Cirebon. Kemudian setelah tiba di Yogyakarta Sultan di bawa ke rumah sakit "Onder de Bogen" tetapi para dokter tidak dapat menolong karena penyakit Sultan sudah parah. Besoknya pada hari Minggu Kliwon 22 Oktober 1939 Sultan telah meninggal dunia.

 

Sepeninggalan Sultan Hamengkubuwono VIII, kekuasaan keraton Yogyakarta diambil alih oleh Gubernur Dr. Lucien Adam agar tidak terjadi kevakuman. Gubernur Adam pun membentuk panitia yang memiliki tugas untuk mengorganisir pemerintahan keraton. Panitia itu meiliki 5 anggota yang diketuai Darojatun yang saat itu masih berusia 27 tahun dan paling muda diantara paman dan saudaranya. Darojatun menjadi ketua panitia sesua yang diinginkan Sultan Hamengkubwono VIII agar Darojatun menggantikan kedudukannya sebagai Sultan. Hal ini tercermin melaui penyerahan keris pusaka keraton "Kyai Jaka Piturun" oleh Sultan Hamengkubuwono VIII Kepada Darojatun. Namun suksesi Darojatun untuk tampil menjadi raja menemui beberapa hambatan yang bukan berasal dari internal keraton tetapi dari eksternal keraton. Hambatan eksternal keraton di sebabkan adanya latar belakang sejarah sejak jaman kerajaan mataram seperti kompeni meminta hak-hak politiknya melalui kontra politik dan adanya perang saudara yang menyebabkan munculnya perjanjian giyanti. 

 

Tetapi Sultan Hamengkubuwono I sejak naik tahta, dia berusaha menghindar campur tangan dari pemerintah belanda, sehingga menimbulkan konflik dengan pejabat-pejabat belanda. Karena kontrak politik antara kerajaan mataram dan pemerintah Hindia Belanda dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaanya. Sehingga Darojatun yang bisa melalui beberapa hambatan dan kematangan berpikir serta pengalaman organisasinya. Akhirnya pada Februari 1940 kontrak politik yang dibuat pemerintah Hindia Belanda ditandatangani, karena sultan berpendapat bahwa pemerintah Hindia Belanda akan segera berakhir. Dan pada 18 Maret 1940 bertepatan dengan tanggal jawa 8 sapar tahun Dal 1871 pemerintah Belanda yang diwakili gubernur L. Adam menobatkan G.R.M Darojatun menjadi putera mahkota dengan gelar "Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibja Radya Putera Narendra Mataram" juga dinobatkan Sultan Yogyakarta dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hemngkubuwono Senopati Ingalogo Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifullah Kaping IX".

 

Sultan telah mengetahui bahwa pemerintahan militer Jepang tidak berbeda dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda. Kebijkan-kebijakan yang diberikan pemerintah Jepang tidak membawa perubahan yang berarti bagi pribumi. Dengan demikian sebagai seorang pemimpin lokal yang berwawasan nasional dan internasional Sri Sultan merumuskan strategi perjuangan kemerdekaan melalui manajemen politik secara terorganisir yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pertama yang dilakukan Sri Sultan adalah memeberitahu kepada tentara Jepang bahwa segala budaya yang berkaitan dengan daerah kesultanan Yogyakarta hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Sri Sultan. Selanjutnya Sultan juga memerintahkan kepada pepatih dalem agar segala tugas yang dijalankan hanya mendengarkan perintah Sultan.

 

            Pada 1 Agustus 1942 setelah diangkat menjadi Sultan oleh Gunseikan Mayor Jendral Okasaki di Istana Gambir Jakarta. Sultan mendapat perintah dari pemerintah Militer Jepang untuk mengurus pemerintah kesultanan yang diberi nama Koti. Sultan memiliki kesempatan yang lebih aktif dalam menjalankan pemerintahan secara langsung di daerah wilayahnya. Kesempatan ini digunakan Sultan untuk merintis reorganisasi dan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dijiwai oleh pemikiran yang mempertahankan tradisi dan sekaligus pemikiran modern. Oleh karena itu dalam transformasi masyarakat Yogyakarta Sultan menggunakan pemikiran modern untuk menyeleksi tradisi yang perlu dipertahankan, diluruskan maupun dihilangkan.

 

             Pada awalnya perubahan birokrasi yang dilakukan Sultan dimulai dari dalam keraton yaitu kedudukan "Pepatih Dalem" digeser sebagai kepala pemerintahan umum dan akhirnya Pepatih Dalem diberhentikan pada 1 Agustus 1945. Selanjutnya dalam mengadakan perubahan struktur birokrasi Sultan tidak hanya di pusat kesultanan melainkan juga seluruh wilayah kekuasaanya. Sultan mengusulkan empat lembaga negara dalam struktur birokrasi yaitu pertama Sri Maharaja yang memiliki wewenang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Sri Maharaja memiliki wewenang membuat peraturan yang telah dimusyawarahkan dengan Balai Perwakilan Negara dan mengesahkan. Memerintah untuk mengundang dan menjalankan peraturan itu. Di samping itu juga berwenang mengundang, membuka, menutup, dan menunda Balai Perwakilan Negara serta membubarkan Balai Rakyat. Kedua. Badan Menteri Negara yang dipimpin oleh perdana menteri mereka diangkat dan membantu Sri Maharaja dalam menjalankan sistem pemerintahan. Ketiga. Balai Pertimbangan Negara yang memiliki tugas memberikan pertimbangan atas segala hal yang penting berkaitan dengan kebutuhan negara. Keempat. Balai Perwakilan Negara yang terdiri dari Balai Mulia dan Balai Rakyat. Lembaga ini memeiliki wewenang mengajukan rencana peraturan, perasaan, keberatan, dan pandangan terhadap peraturan serta hal-hal lainnya. Selain itu mereka juga berwenang dalam menyetujui semua peraturan yang dibuat, mengajukan pertanyaan, meminta keteranagan, memeriksa pemegang keuangan negara serta menerima keberatan-keberatan dari rakyat.

 

            Sistem birokrasi yang diusulkan oleh Sultan menunjukkan perpaduan antara sistem birokrasi pemerintahan yang didasarkan pada tradisi dan birokrasi modern. Dengan adanya Balai Rakyat maka menunjukkan bahwa suara rakyat mulai diperhitungkan. Meskipun sistem birokrasi pemerintahan yang diusulkan kepada pemerintahan Jepang tidak semuanya diterima, usulan ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan undang-undang tata pemerintahan di Jawa. Namun pada akirnya Piagam yang diberikan jepang kepada Sultan yang berisi perintah dan petunjuk untuk mengatur wilayah Yogyakarta mengacu pada usulan Sultan. Dengan demikian pemerintah Jepang memberikan kelonggaran kepada Sultan untuk berperan dalam birokrasi pemerintahan di Yogyakarta. Adapun tujuan Jepang adalah agar rakyat mendukung Sultan untuk berpartisipasi dalam perang Asia Pasifik dan membentuk kesemakmuran bersama di Asia Timur Raya.

 

            Melihat penderitaan masyarakat akibat penindasan pemerintahan militer Jepang seperti Blokade ekonomi, perampasan barang-barang milik rakyat, pengerahan tenaga paksa atau romusha dengan maksud untuk memenangkan perang Asia Timur. Maka Sultan membina masyarakat yaitu memajukan pendidikan baik untuk anak-anak Abdi dhalem maupun untuk anak-anak kauladalem. Selain itu sultan juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh pejuang nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara dan Ki Bagus Hadikusumo agar mereka memberikan dukungan kepada Sultan dalam perombakan birokrasi pemerintahan Yogyakarta. Selain dibidang sosial Sultan juga membina dalam bidang ekonomi. Sultan mengadakan pembangunan di bidang kehutanan, pertanian dan industri di wilayah Yogyakarta.

 

            Penindasan pemerintah militer Jepang terhadap rakyat dapat dihindari oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Sultan membuat angka statistik mengenai jumlah penduduk dan hasil pertanian atau peternakan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan Sultan menekan angka statistik dan berhasil meyakinkan Jepang bahwa daerah Yogya merupakan daerah miskin. Selanjutnya dengan dalih agar wilayahnya dapat memberikan bantuan kepada pemerintah militer Jepang Sultan mengajukan usulan agar diberi bantuan untuk membuat irigasi dan menyuburkan tanah pertanian. Usulan yang diplomatis itu diterima oleh Jepang dan Sultan mendapatkan bantuan dana untuk membuat saluran air di daerah Adikarto yang sekarang dikenal dengan nama "Selokan Mataram". Dengan adanya selokan air itu Yogyakarta berhasil meningkatkan hasil pertanian dan dapat mencegah rakyat Yogya untuk menjadi romusha.

Kesimpulan

Sultan Hamengkubuwono IX berperan penting dalam menjaga kemerdekaan Indonesia melalui manajemen politik strategis dan keterampilan berorganisasi. Upayanya dalam menavigasi lanskap politik, membangun struktur birokrasi baru, dan mendorong pengembangan masyarakat untuk menyoroti komitmennya terhadap kepentingan nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

- Adaby, dkk. 1998. Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX. CV Eka Dharma, Edisi I.