No Jenis Amal Usaha Jumlah 1 TK/TPQ 4.623 2 Sekolah Dasar (SD)/MI 2.604 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 1.772 4 Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA 1.143 5 Pondok Pesantren 67 6 Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah 172 7 Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll 457 8 Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll. 318 9 Panti jompo * 54 10 Rehabilitasi Cacat * 82 11 Sekolah Luar Biasa (SLB) * 71 12 Masjid * 6.118 13 Musholla * 5.080 14 Tanah * 20.945.504M²
sumber :Â http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html.
Belum lagi amal usaha organisasi otonom Muhammadiyah yakni Aisyiyah sebagai sayap organisasi ibu-ibunya Muhammadiyah, Â yang memiliki TK dan PAUD saja sejumlah lebih dari 13.700 unit, Perguruan Tinggi 15 unit, RS dan Balai Kesehatan 145 unit, Koperasi lebih 300 unit, dan kelompok usaha lebih dari 3000 unit (sumber: Republika 21 Desember 2011 hal. 11)
Untuk Nahdlatul Ulama penulis belum mendapatkan data yang valid mengenai jumlah amal usaha milik NU, namun sayap organisasi perempuan NU yakni Muslimat NU memiliki TK/RA lebih dari 9.800 unit, PAUD 4600 unit, Rumah Sakit 103 unit, Koperasi Primer 143 unit dan KBIH 157 unit sumber: Republika 21 Desember 2011 hal. 11).
Data Pesantren atau Unit Sekolah milik Persatuan Islam, penulis belum mendapatkannya. Namun berdasarkan informasi dari beberapa sumber unit sekolah dari TK hingga Pesantren hingga jenjang SMA berjumlah lebih dari 500 unit, bahkan Persis sebagai organisasi Islam yang lebih muda sembilan tahun memiliki beberapa perguruan tinggi di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong Persis.
Peranan Disimpang Jalan.
Konflik yang berkepanjangan lebih dari 20 tahun, dan bahkan jauh sebelum itu benih-benih perpecahan memang sudah ada di beberapa cabang. Seperti yang terjadi di Jakarta, atau yang dikenal dengan Al-Irsyad Petojo yang berusaha memisahkan diri dari al-Irsyad. Bahkan di Petojo ini, sempat terdapat pula Yayasan al-Anshoriyah yang juga memiliki sekolah saat itu. Itu terjadi di era tahun 80-an.
Perpecahan di internal al-Irsyad sejak beberapa puluh tahun belakangan disebebkan antara lain faktor intervensi partai politik dan faktor hendak menguasai secara pribadi dari oknum-oknum pengurusnya.
Kita lihat seperti kasus Petojo, pengaruh intervensi partai politik yang berkuasa ketika itu yakni Golkar cukup kuat disamping adanya tekanan dari pemerintah orde baru ketika itu. Dalam konflik internal yang sudah memecah al-Irsyad menjadi beberapa golongan dan organisasi ini juga tak lepas dari intervensi partai politik dan politisi yang mempunyai kepentingan untuk mendulang suara dalam beberapa pemilihan umum belakangan ini. Kita lihat betapa besar pengaruhnya PPP sebagai Partai Islam, dan intervensi dari Faisal Baasir, SH yang ketika itu menjadi elit di Partai Ka'bah itu. Belum lagi intervensi dari Partai Bulan Bintang dengan pengaruh MS Kaban didalamnya. Kemudian ada lagi Fuad Bawazier yang coba punya kepentingan sebagai politisi Partai Amanat Nasional untuk mengintervensi konflik yang ada di tubuh  al-Irsyad.
Ada juga pengaruh intervensi politik dari PKS. Menurut Hisyam Thalib, mantan Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pernah berbincang dengan penulis, kiprah PKS telah mengakibatkan konflik di sekolah-sekolah al-Irsyad di Purwakarta. Mereka berusaha menguasai sekolah-sekolah, agar mampu menanam investasi politik demi mendulang suara lokal untuk PKS.
Belum lagi kasus di Bogor. Ketua Lajnah Da'wah-nya PC al-Irsyad Bogor tergiur dengan ajakan PKS untuk menjadi caleg untuk DPRD Kota Bogor, sampai-sampai harus meninggalkan amanahnya di organisasi massa Islam tersebut. Ironisnya, setelah tak terpilih dia kembali menduduki jabatan sebagai Ketua Lajnah Da'wah. Begitulah daya tarik politik sehingga amanah organisasi pun harus ditanggalkan sementara.
