Arah Transisi Energi Berkeadilan Indonesia

Indonesia termasuk sepuluh negara G20 yang menandatangani Deklarasi Solidaritas dan Transisi Berkeadilan Silesia di Conference of Parties (COP) ke 24 tahun 2018. Beberapa negara, seperti Kanada, Jerman,dan Uni Eropa, merespon deklarasi tersebut dengan berbagai langkah.

Kanada misalnya, membentuk gugus tugas untuk mempersiapkan pekerja di industri batubara memasuki era transisi energi. Pemerintah Kanada menggelontorkan 150 juta dolar Kanada pada 2019 untuk mempersiapkan komunitas terdampak.

Di Indonesia, transisi energi mulai terbangun dengan penetapan target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat pada 2021. Komitmen untuk mengurangi penggunaan batubara pun ditunjukkan dengan penandatanganan deklarasi Global Coal to Clean Power Transition di COP 26 (kecuali pasal 3). 

Tindak lanjutnya, Indonesia menerbitkan Perpres 112/2022 yang melarang pembangunan PLTU baru kecuali PLTU batubara di kawasan industri dengan nilai tambah.

Meskipun demikian, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia perlu mempercepat laju transisi energi agar dapat meraih manfaatnya, seperti pertumbuhan ekonomi hijau dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global. 

Di antaranya, IESR mengamati perlu adanya perbaikan dari segi kebijakan transisi energi, terutama terkait draf Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). 

Draf RPP KEN menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23 persen pada 2025 menjadi 17-19 persen di tahun yang sama. Penurunan target ini akan menghambat transisi energi Indonesia. 

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi, IESR, mengungkapkan penurunan target dan ambisi transisi energi, seperti yang terlihat pada draft RPP KEN, dapat berdampak pada turunnya kepercayaan investor dan menambah resiko investasi energi terbarukan di Indonesia.

Ia juga menilai, kebijakan lainnya, seperti Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebaiknya difokuskan pada energi terbarukan, alih-alih mengakomodasi energi baru seperti gasifikasi batubara. 

"Indonesia membutuhkan perbaikan iklim investasi energi terbarukan dan infrastruktur yang mandek di angka rata-rata USD 1,6 miliar. Padahal untuk mencapai NZE 2050, investasi yang dibutuhkan sekitar USD 40-50 miliar per tahun sejak 2025," jelas Deon.

Untuk memperbaiki iklim investasi energi terbarukan, IESR dalam Indonesia Energy Transition Outlook 2024 mendorong pemerintah untuk memastikan antara kebijakan harga energi terbarukan di Perpres No. 112/2022 dengan profil risiko-imbalan (risk-reward) adil bagi PLN dan mitra produsen listrik swasta.
 
Peninjauan ini harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tingkat suku bunga pendanaan. Selain itu, reformasi lain juga perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan proyek energi terbarukan yang bankable dan menguntungkan bagi investor.

Deon menilai untuk mewujudkan transisi berkeadilan, pemerintah perlu mengintegrasikan strategi pembangunan ekonomi dan akselerasi transisi energi. 

Strategi ini perlu mencakup riset dan pengembangan industri energi bersih, keselarasan regulasi industri dan perdagangan, pembangunan infrastruktur energi pendukung, serta kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, transisi energi berkeadilan hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait energi, industri, SDM dan keuangan.

"Pelaksanaan transisi berkeadilan memerlukan peningkatan partisipasi seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan dan menjamin akses maupun kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memainkan perannya secara optimal, misalnya saja optimalisasi peran pemerintah daerah dan keikutsertaan konsumen energi," imbuh Deon.

Secara rutin, IESR juga mengadakan acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) untuk membahas ragam kebijakan, inisiatif dan praktik transisi energi di Indonesia. Tahun ini IETD 2024 merupakan edisi ketujuh yang akan berlangsung pada 4-6 November 2024 bertema "Merealisasikan Transisi Energi yang Adil dan Terarah". Masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam acara IETD 2024 dengan mendaftar di ietd.info.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H