Jabatan Struktural Beda dengan Jabatan Politik

Tetapi perlu perbaikan bersama agar dua jabatan ini tetap solid dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

 Beberapa kasus yang melibatkan jabatan politik sebagai kepala daerah akhir-akhir ini hendaknya menjadi pelajaran berharga untuk masyarakat.Karena hanya kurun waktu tertentu jabatannya,seorang kepala daerah  sewenang-wenang dalam hal pelimpahan tugas dan wewenangnya.

Secara nasional tercatat sepanjang tahun 2013 lalu sebanyak 35 kepala daerah di Indonesia terlibat sekaligus dijerat kasus korupsi dan tata kelola pemerintahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan keuangan negara belum terhitug tahun 2014 ada yang sementara proses hukukmnya.

Konteks kita Nusa Tenggara Timur,tidak sedikit kiprah jabatan politik menjadi santapan kurang enak di harian Flores Pos dan Pos Kupang. Mulai Pulau Timor ,Sumba,Flores,beberapa Kabupaten Kepulauan Kecil yang melingkari Alor,Lembata,Sabu-Rote.

Semuanya menarik dan menjadi pelajaran untuk kita. Tetapi, agar lebih menarik,berwibawa baik jabatan politik maupun jabatan struktural perlu pemahaman dan perhatian terhadap tugasnya masing-masing. Tidak mengambil atau mencaplok jabatan yang menjadi hak atau otoritas jabatan lain.

Menerima fungsi kontrol oleh DPRD yang menjadi pengawas agar dua jabatan ini berjalan seimbang walau ada kepentingan lain. Sehingga antara kepala daerah dan pejabat struktural ada kerjasama yang solid dan kuat untuk kemajuan pembangunan daerah. 

Saling belajar, memimpin dan dipimpin. Belajarlah dari sekian daerah yang sangat maju dan berkembang jabatan politk dan jabatan strukturalnya. Jauhilah aksi demonstrasi masyarakat karena kebijakan politik yang tidak memihak.Selalu memihak pada rakyat.

Hindarilah lelang jabatan struktural.Karena jabatan struktura bukan proyek tender untuk direbut. Tetapi jabatan karir yang hanya ditempati sesuai kepangkatan, keterampilan,pengalaman,kepemimpinan,dan keteladanan.

Dengan demikian antara jabatan politik bukan untuk politisasi kekuasaan tetapi jabatan yang memberikan rasa aman, netral, dan damai untuk menuju keksusksesan yang berwibawa dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat. Beda jabatan tapi satu tujuan.

 Oleh Adrianus Bareng